Pontanak- 6 Maret 2023  - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, melalui PDM 04 yang bertugas mengawal Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) melaksanakan kegiatan Rapat Persiapan Rakortekrenbang secara daring pada Senin, 6 Maret 2023. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Dinas Pendidikan dan Bappeda di Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. Bertujuan untuk Koordinasi dan Pendampingan Perencanaan Urusan Pendidikan dalam Pengisian Aplikasi E-Rakortek SIPD kepada Dinas Pendidikan dan Bappeda.
Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan terhadap pengisian data capaian dan target pada indikator kinerja urusan pendidikan kabupaten/kota dan memastikan pemilihan sub kegiatan sudah sesuai dengan petunjuk surat Mendikbudristek Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 terkait pengisian indikator kinerja bidang pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Melalui kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan, S.Si., M.Si. menjelaskan terkait arah kebijakan bidang pendidikan melalui surat mendikbudristek nomor /MPK.A/PR.07.05/2023 adalah meningkatkan angka partisipasi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di semua jenjang pendidikan. Terdapat perubahan indikator prioritas SPM dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini berdasarkan Permendagri 059/2021 dan Permendikbudristek 32/2022. Diharapkan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) melaksanakan PBD dengan memenuhi target SPM Pendidikan dalam perencanaannya.

Pontanak,17 Maret 2023 - Saat ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat sedang berupaya meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM). Predikat ini diberikan kepada instansi yang sebelumnya pernah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Sebagai instansi yang telah berhasil meraih ZI-WBK pada tahun 2019, BPMP Provinsi Kalimantan Barat mendapat amanah dan kepercayaan sekaligus kehormatan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberikan pendampingan kepada BPMP Provinsi Maluku yang saat ini juga sedang berproses menuju ZI-WBK.    

Tim Reformasi Birokrasi (RB) dipimpin langsung oleh kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat, Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si dengan didampingi oleh ketua  RB, Kurniadi, S.E, M.M beserta beberapa tim dari perwakilan pengungkit RB.

 Kegiatan yang juga dihadiri oleh kepala BPMP Provinsi Maluku, Drs. La Ode Safihu, M.Si dilaksanakan di ruang rapat pada 15 – 16 Maret 2023. Pendampingan ditujukan kepada seluruh tim RB BPMP Provinsi Maluku supaya memperoleh pemahaman dan pengetahuan secara holistik mengenai pembangunan ZI-WBK dengan lebih detail, rinci dan sistematis.

Kepala BPMP Provinsi Maluku mengapresiasi dan menyambut baik tim pendamping ZI-WBK BPMP Provinsi Kalimantan Barat agar kiranya memberikan pemahaman dan bimbingan kepada seluruh tim RB BPMP Provinsi Maluku. Kepala BPMP Provinsi Maluku juga menginstruksikan tim RB dapat menggali informasi dan menanyakan hal-hal teknis dan strategis sehingga memudahkan dalam pengisian lembar kerja evaluasi (LKE).

Dalam kesempatan yang sama, kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat memaparkan pedoman ZI-WBK sesuai Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 dan reviu LKE. Beliau juga memaparkan pentinnya survei eksternal persepsi kualitas pelayanan dan persepsi antikorupsi sesuai dengan aplikasi Siazik.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ZI-WBK, menurut kepala BPMP Provinsi Maluku adalah pertama, pimpinan sebagai role model, yaitu teladan dalam setiap aksi di seluruh lini sehingga mampu menggerakkan dan menyatukan organisasi. Kedua, pembangunan ZI-WBK adalah kerja tim. Reformasi birokrasi bukan kerja pribadi namun kerja kolektif institusi.

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat berkesempatan berbagi kisah, pengalaman dan praktik baik mengenai proses membangun sampai akhirnya mencapai predikat ZI-WBK pada tahun 2019. Beliau menekankan perlunya melengkapi dokumen-dokumen secara komplit dan rapi agar ketika penilaian sudah tidak ada kekurangan-kekurangan lagi.

Di sesi yang lain masing-masing koordinator dan tim pengungkit BPMP Provinsi Maluku yang terdiri dari komponen pengungkit manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan pelayanan publik melakukan pemaparan terhadap upaya yang telah dilakukan untuk dapat diberikan masukan dan saran dari tim RB BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Kedua tim bersama-sama mencermati LKE dan rencana kerja untuk memilah-milah indikator yang sudah terpenuhi, indikator yang sedang dalam proses pemenuhan dan indikator yang sama sekali belum terpenuhi. Pendampingan ini sekaligus merupakan ajang berbagi inspirasi antara tim dan pendamping dalam memecahkan kendala-kendala terkait persiapan penilaian ZI-WBK.

Kedua tim juga melakukan visitasi dan observasi lingkungan untuk dijadikan dasar masukan perbaikan. Pada visitasi ini kedua tim bersama-sama melakukan cek dan ricek mengenai sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi, kebersihan dan kerapian ruang kerja, lingkungan kerja hingga kepada penyediaan fasilitas bagi tamu disabilitas. Seluruh hasil visitasi dan observasi selanjutnya akan diidentifikasi yang kemudian akan menjadi upaya perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kepala BPMP Provinsi Maluku mengharapkan tim RB senantiasa bekerja ekstra, mengingat penilaian akan segera dilaksanakan, indikator-indikator yang belum terpenuhi agar segera ditindaklanjuti. Beliau juga mengungkapkan bahwa terlepas dari penilaian ini, kita harus tetap berkomitmen untuk mewujudkan ZI-WBK di BPMP Provinsi Maluku dan berharap mendapatkan hasil terbaik pada evaluasi dan penilaian yang akan segera dilaksanakan.

Semoga pendampingan ini menjadi momentum yang tepat dan semangat bagi BPMP Provinsi Maluku dalam persiapan penilaian ZI-WBK dalam waktu dekat. Harapannya semoga tahun 2023 BPMP Provinsi Maluku lulus penilaian dan pantas menyandang predikat ZI-WBK.

Jakarta, Kemendikbudristek – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus  mengawal agar implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan. Oleh karenanya, Silahturahmi Merdeka Belajar (SMB) yang mengusung tema "Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka". Acara yang berlangsung pada Kamis (23/2), hadir sebagai wadah bagi satuan pendidikan untuk saling belajar dan menginspirasi satu sama lain terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
 
Narasumber pertama yang berbagi praktik baik IKM adalah Kepala SMAN 1 Jawilan Serang, Banten, Satiri yang menjelaskan bagaimana IKM memberikan dampak positif, terutama bagi siswa. Dari praktik IKM yang ia terapkan di sekolah, terbukti mampu meningkatkan kemampuan bernalar dan kreativitas siswa. Selain itu, para guru menjadi lebih terpacu untuk selalu ingin belajar.  
 
“Setiap Jumat kami sudah membiasakan diri dengan istilah “Jumbesagu”, (kepanjangan dari) Jumat Belajar Bersama Guru. Bahkan dari kalangan guru atau fasilitator, ada juga yang mengistilahkan “Jus Anggur”, yakni Jumat Siang Anti Nganggur,” ucap Satiri menyebutkan kegiatan yang dilakukan di SMAN 1 Jawilan Serang.
 
Kesempatan berikutnya adalah Guru SMP Islam Athirah Bone, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurholis yang menceritakan alasan Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah yang dipilih oleh sekolahnya. Ia menilai Kurikulum Merdeka dapat mendorong tumbuhnya ekosistem pendidikan yang semakin baik. Mulai dari penyusunan strategi, persiapan sumber daya manusia (SDM), serta pengadaan sarana dan prasarana di sekolah; semua dijalankan dengan gotong royong, mengedepankan semangat learning by doing, dan menjalankan konsep pemelajar sepanjang hayat.
 
“Kini penerapan kurikulum Mandiri Berubah sudah berdampak positif. Para siswa seakan-akan sudah tahu ke mana muara pembelajaran yang akan dilakukan dan apa yang akan dihasilkan,” ungkap Nurcholis.
 
Saking tingginya animo peserta didik dalam belajar, meskipun sudah disiapkan pihak sekolah, tak jarang para siswa turut melibatkan orang tua mereka untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa IKM telah menumbuhkan iklim pembelajaran yang kondusif karena saling mendukung dalam proses pembelajaran.
 
“Tentu (IKM) berdampak positif baik untuk guru maupun siswa. Meski sekolah sudah menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, namun saking tingginya animo siswa, mereka turut melibatkan orang tua yang ada di rumah. Mereka berlomba-lomba menawarkan rumahnya menjadi setting lokasi untuk syuting sebuah proyek film pendek misalnya,” ujar Nurholis menjelaskan praktik IKM yang sarat kolaborasi antarseluruh warga pendidikan.
 
Berikutnya, Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 26 Kota Jambi, Yul Pendri juga mengungkapkan manfaat dari IKM  bagi para siswa dan guru. Selama ini, para guru hanya menggunakan buku sebagai bahan ajar kepada siswa dan menjadikannya acuan dalam pembelajaran. Tapi kini, prosesnya lebih bervariatif, terintegrasi dengan IT dan lebih mewakili kearifan lokal.
 
“Dengan IKM, siswa lebih terfasilitasi dengan adanya keberagaman proses belajar. Konten pembelajaran yang dikembangkan oleh guru-guru di sekolah menjadi lebih menarik sesuai dengan karakteristik siswa,” jelas Pendri menjabarkan dampak yang dirasakan sekolahnya setelah mengimplementasikan Kurikulum Mereka
 
Selanjutnya, Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cemara Kasih, Jimbaran, Bali, Agnes Rini Astuti mengungkapkan rasa syukurnya atas kebijakan Kurikulum Merdeka. Dalam mengimplementasikannya sekolah PAUD Cemara Kasih menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Hal ini disesuaikan dengan kondisi peserta didik.
 
Ia menjelaskan bahwa  dengan adanya kurikulum Merdeka, para pengajar PAUD memiliki ruang untuk bereksplorasi sesuai kebutuhan peserta didik. “Kami diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan (kurikulum) juga disempurnakan dan difasilitasi lewat PMM sehingga prosesnya lebih terarah,” ungkap Agnes Rini Astusi.
 
Berdasarkan data Kemendikbudristek, ada sekitar 156 ribu sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka dalam berbagai jalur. Adapun tiga pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara mandiri, yakni Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Tujuannya adalah untuk mengatasi krisis belajar melalui peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik di Indonesia.
 
Pelaksana tugas Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Plt. Direktur PMPK), Kemendikbudristek, Aswin Wihdiyanto menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan soft skills dan karakter peserta didik yang berfokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel.

Jakarta, 1 Maret 2023—Wujud komitmen penguatan dan pemajuan kebahasaan dan kesastraan ditunjukkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan berbagai cara. Tak hanya dalam pengembangan berbagai materi kodifikasi kebahasaan dan kesastraan, seperti tata bahasa dan ejaan, tetapi juga terkait dengan pengembangan instrumen untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia melalui Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan apresiasi kepada Badan Bahasa yang terus mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, dengan beragam program di bidang kebahasaan dan kesastraan.

“Di era globalisasi saat ini, sudah waktunya bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia. Sebagai bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, diperlukan sarana evaluasi yang menilai mutu penggunaan bahasa Indonesia,” ucapnya dalam acara Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia bertempat di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Rabu (1/3).

UKBI Adaptif Merdeka telah mendapat Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pencatatan 000397427 tahun 2022. Aplikasi ini dilengkapi dengan desain uji canggih yang menggunakan platform teknologi mutakhir berbasis internet, seturut perkembangan teori tes berupa multi stage adaptif testing (MSAT), memiliki tingkat keandalan tinggi dengan analisis butir berdasarkan IRT (item response theory), dan mampu menyajikan layanan uji dalam bentuk yang ramah pengguna.

“UKBI Adaptif Merdeka saat ini juga setara dengan berbagai uji kemahiran berbahasa lainnya yang telah digunakan sebagai sarana evaluasi untuk bahasa-bahasa besar dunia, seperti IELTS atau TOEFL,” jelasnya.

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan, sejak diluncurkan pada Januari 2021 lalu, UKBI Adaptif Merdeka telah diujikan kepada lebih dari tiga ratus delapan puluh ribu peserta yang terdiri dari berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia, mulai dari pelajar, profesional, sampai warga negara asing. Oleh karena itu, UKBI Adaptif Merdeka ini menurutnya sangat berguna dalam konteks dunia pendidikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk konteks profesional.

Dalam kesempatan ini pula, Mendikbudristek mengatakan bahwa kemahiran berbahasa adalah salah satu modal utama dalam peningkatan kemampuan literasi anak-anak Indonesia yang sekarang kita lakukan dengan gerakan Merdeka Belajar. Pemahaman yang baik akan kaidah tata bahasa serta kecakapan dalam menggunakan bahasa Indonesia menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami informasi, menyerap ilmu pengetahuan, dan menyampaikan gagasan.

“Saya ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan manfaat dari UKBI Adaptif Merdeka. Kita semua perlu mengukur sejauh mana kecakapan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia, yang hasilnya kemudian dapat menjadi rujukan kita untuk memetakan dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz, menyebut bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2021, UKBI Adaptif Merdeka telah diujikan kepada 387.822 peserta yang terdiri atas berbagai karakteristik penutur bahasa Indonesia, di antaranya pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan warga negara asing. Peserta uji tersebut berasal dari 2.252 lembaga, baik sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pemerintah dan lembaga swasta. “Angka itu akan terus tumbuh seiring dengan kesadaran berbagai pihak atas pentingnya mengetahui jenjang kemahiran berbahasa Indonesia di kalangan penutur bahasa Indonesia,” ungkap Kepala Badan Bahasa.

Dalam kesempatan tersebut, E. Aminudin Aziz juga meluncurkan buku Peta Kemahiran Berbahasa Indonesia Tahun 2022. Buku tersebut berisi informasi kemahiran berbahasa Indonesia penutur di 31 provinsi dan di 426 kabupaten yang ada di Indonesia, baik informasi tentang jumlah peserta uji, karakteristik profesi peserta uji, hasil kemahiran membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, hingga rekomendasi yang diajukan dalam kaitannya dengan hasil kemahiran berbahasa Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada kesempatan ini menyerahkan buku kepada para narasumber yang hadir secara tatap muka, yaitu Sri Wahyu Utami, Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah, Sekretariat Kabinet; Kombes Polisi Dani Hernando, Kepala Sebasa Polri; Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; Ahmad Zakiy Zayyan, mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Diseminasi Nasional Kemahiran Berbahasa Indonesia menghadirkan narasumber yakni Saifuddin Azwar, pakar psikometri; Ali Ridho, Dekan Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; serta Jan Hendrick Budweg, dosen Jurusan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Para narasumber berdiskusi tentang berbagai topik yang dipandu oleh Atikah Solihah, Koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional UKBI. Di antara topik tersebut adalah kemahiran berbahasa bagi penerjemah, kemahiran berbahasa Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian, manfaat UKBI bagi Ekosistem Pendidikan, dan pengembangan desain UKBI.

Dalam laporannya, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, M. Abdul Khak, menyampaikan bahwa acara tersebut dilaksanakan secara hibrida. Secara keseluruhan Diseminasi Kemahiran Berbahasa Indonesia diikuti oleh 1.000 orang peserta yang hadir secara daring dan 50 orang yang hadir secara tatap muka. Para peserta yang hadir merupakan para pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya adalah para bupati.

“Saya berharap bahwa acara ini dapat mendorong pemanfaatan UKBI Adaptif Merdeka yang pada akhirnya dapat lebih menguatkan kedudukan bahasa Indonesia secara nasional dan meningkatkan martabat bahasa Indonesia di dunia internasional,” tutup M. Abdul Khak. (Denty/Editor: Meryana)







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI        
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 99/sipers/A6/III/2023