Pontianak, 1//3/2024 - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat bersama tim kerja komunikasi dan publikasi @ditjen.paud.dikdasmen dan TS Consulting sebagai mitra riset independen @kemdikbud.ri melaksanakan survei persepsi publik program prioritas pendidikan nasional Merdeka Belajar pada 26-29 Februari 2024. Survei persepsi yang diselenggarakan serentak di 34 provinsi di Indonesia memberikan pandangan tentang bagaimana Merdeka Belajar diterima dan bermanfaat bagi masyarakat.
Survei melibatkan responden dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Responden dipilih secara acak dengan memperhatikan keterwakilan unsur pembuat kebijakan yaitu pemerintah daerah, pelaksana kebijakan yaitu kepala sekolah dan guru, penerima kebijakan yaitu orang tua dan murid, pemerhati kebijakan yaitu masyarakat umum, LSM dan media.
Responden provinsi Kalimantan Barat berasal dari kabupaten Melawi, kabupaten Kubu Raya, kabupaten Mempawah dan kota Pontianak. Instansi yang terlibat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten, TK, SD, SMP, SMA dan kantor berita lokal. Untuk menjaga keseimbangan data pembanding juga diperhatikan unsur responden dari Sekolah Penggerak dan Nonsekolah Penggerak.
Survei dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari pertanyaan tertutup secara tatap muka. Terdapat empat elemen dasar pertanyaan pokok yang terdiri dari, pertama, pengetahuan atas program prioritas. Kedua, pemahaman mengenai program prioritas. Ketiga, sosialisasi dan sumber informasi program prioritas. Keempat, kemanfaatan program prioritas.
Cakupan pertanyaan seputar evaluasi persepsi atas 12 program prioritas (Protas) yang terdiri dari : (1) Kurikulum Merdeka, (2) Asesmen Nasional, (3) Transisi PAUD ke Sekolah Dasar, (4) Kampanye Sekolah Sehat, (5) Program Sekolah Penggerak, (6) Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran, (7) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),( 8) Rapor Pendidikan/ Perencanaan Berbasis Data, (9) Pemulihan Pembelajaran/ Literasi, (10) Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
(11) Pendidikan Inklusif, (12) Sumber Daya Sekolah (SDS) : Arkas (Aplikasi Rencana Anggaran Sekolah, BOSP (Bantuan Operasonal Satuan Pendidikan).
Harapannya survei persepsi publik dapat mendeteksi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat khususnya kebijakan Merdeka Belajar yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan tindakan perbaikan. Selain juga menjadi alat ukut tingkat pemahaman atau ketidakpahaman masyarakat terhadap program prioritas Merdeka Belajar yang telah diimplementasikan.
Maju Bersatu Pendidikan Bermutu.
#bpmpkalbar #bpmpkalimantanbarat #surveipersepsipublik #surveipersepsi #tppk #merdekabelajar #sekolahpenggerak #pengawassekolah #inovasipendidikan #lanjutkanmerdekabelajar #manfaatmerdekabelajar #reformasibirokrasi #wilayahbebaskorupsi #wilayahbirokrasibersihmelayani #gurupenggerak #kurikulummerdeka #asesmennasional #raporpendidikan