1. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-446 tentang Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.  [download]
  2. Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 [download]
  3. Salinan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 109 tahun 2021 - Pembentukan Panitia Pelaksana HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 [download]
  4. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 terkait Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 [download]
  5. Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-27/KSN/S/TU.00.03/06/2021 tentang Sumber Tunggal Logo, Panduan Penggunaan Logo dan Desain Turunan [download]
Kunjungi laman https://rayakanmerdekamu.kemdikbud.go.id untuk informasi lebih lanjut. --- Ikuti informasi pendidikan dan kebudayaan melalui kanal berikut: Laman: kemdikbud.go.id Twitter: Kemdikbud_RI Instagram: kemdikbud.ri Facebook: kemdikbud.ri YouTube: KEMENDIKBUD RI --- Sampaikan pengaduan, saran, atau masukan melalui Unit Layanan Terpadu Kemendikbud di http://ult.kemdikbud.go.id/

Jakarta, 7 Juli 2021 ---  Sebagai upaya untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 bagi pendidikan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia, termasuk dalam penyiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas. Melalui rapat Kelompok Kerja (Pokja) Tata Kelola Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) Fase II, yang dilaksanakan secara daring, pada Selasa (6/7), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan pemerintah daerah membahas kolaborasi memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan.

Pada kesempatan tesebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membahas kesiapan sekolah dan madrasah untuk memulai pembelajaran di masa pandemi yang belum juga usai, sebaran kasus Covid-19 yang masih melanda, hambatan dari sisi sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh (PJJ), serta penyiapan konten pendukung metode belajar terpadu (blended learning).

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbang dan Perbukuan), Kemendikbudristek, Suhadi, mengungkapkan pelaksanaan koordinasi ini merupakan wujud dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap kebijakan nasional, khususnya pasca diterbitkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Pandemi COVID-19 yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Menteri Agama pada 2 Juni lalu.

“Melalui kolaborasi bersama seperti ini, dengan berdasarkan bukti praktik di lapangan lewat paparan dan testimoni guru, kita bisa mendapat solusi konkret yang telah dilakukan mitra kabupaten/kota dan 12 Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bersama INOVASI, sesuai konteks masing-masing daerah dan sekolah,” jelas Suhadi. “Kita juga ingin mensinkronkan impelementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas tahun ajaran 2021/2022 di 20 kabupaten/kota bersama 12 Ormas, LSM, dan LPTK yang menjadi mitra program INOVASI di NTB, NTT, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.”

Untuk itu, kata Suhadi, upaya nyata memitigasi dampak pandemi pada mutu pembelajaran perlu terus digencarkan oleh berbagai pihak, termasuk dalam menyiapkan pembelajaran yang dijadwalkan mulai bulan Juli 2021, terutama dalam kesiapan protokol kesehatan PTM terbatas yang harus dipenuhi, dipahami, dan dipatuhi secara ketat oleh semua pihak, mulai dari saat warga sekolah berangkat dari rumah, selama di sekolah hingga kembali ke rumah masing-masing. “Lewat forum ini, kita belajar dari pengalaman para guru serta kepala sekolah yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi setahun ini,” kata Suhadi.

Senada dengan itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan melalui forum pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman para guru serta kepala sekolah yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi. “Kita semuanya mengalami situasi yang sangat sulit, dan di beberapa daerah, ada beberapa guru, kepala sekolah dan madrasah yang mempunyai inisiatif bagus dan juga tentunya kebijakan inovatif yang patut kita simak bersama,” kata Amich Alhumami.
 
Sebelumnya, Komite Pengarah Nasional Program INOVASI, pada April lalu, telah menekankan pentingnya identifikasi siswa kelompok rentan terutama siswa kelas 1, 2, dan 3 jenjang SD/MI. “Sebagai program kemitraan yang berupaya meningkatkan hasil belajar siswa terutama dalam keterampilan dasar literasi, numerasi, dan karakter siswa, program INOVASI secara cepat beradaptasi untuk terus mendukung siswa, guru, dan sekolah,” tutur Suhadi.

Suhadi juga menjelaskan bahwa pada rapat ini, direkomendasikan hal-hal strategis-praktis untuk 1) identifikasi dan prioritas siswa kelompok rentan yang pembelajaran dan psiko-sosialnya jauh tertinggal, 2) kolaborasi dengan 12 mitra Ormas/LPTK/LSM untuk membantu guru dan siswa menerapkan kurikulum khusus melalui PTM Terbatas, dan 3) membantu guru melakukan asesmen kognitif dan psiko-sosial siswa sesuai konteks daerah.

Kesenjangan Pembelajaran Masa Pandemi

Melalui studi komprehensif berskala nasional, INOVASI berupaya memahami kesenjangan pembelajaran di masa pandemi dalam aspek keterampilan dasar serta dampaknya pada kelompok anak-anak yang rentan. Melalui laporan awal dari analisis situasi di 612 SD/MI di 20 kabupaten/kota di 8 provinsi, persentase terbesar anak tidak sekolah terdapat pada keluarga dengan penghasilan paling rendah.

“Selain itu juga ditemukan kecenderungan penurunan angka pendaftaran siswa baru di kelas awal jika dibandingkan tahun lalu,” jelas Suhadi. Adapun kedelapan provinsi tersebut adalah Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, NTT, NTB, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Perwakilan tenaga kependidikan dari Provinsi NTB, Kepala SD Negeri 2 Batunyala Lombok Tengah, Ni Ketut Mayoni, yang hadir pada rapat ini juga mengatakan, keberhasilan pembelajaran yang adaptif di sekolahnya di masa pandemi, tidak bergantung pada proses dan pencapaian, tapi bergantung pada tiga hal, yakni 1) menjaga kesehatan dan kenyamanan warga sekolah sesuai prokes, 2) mengejar ketertinggalan kecakapan dasar dalam hal literasi, numerasi dan karakter siswa, dan 3) terus menjalin keterlibatan wali murid dan orang tua dalam membantu anak-anaknya, dan menjaga keaktifan, serta kemandirian belajar anak-anak.

Ragam Praktik Inspiratif Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Pada rapat kali ini, berbagai daerah juga memberikan beragam praktik inspirasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Salah satunya adalah mengenai pembelajaran siswa kelas 1 SD yang belum pernah merasakan sekolah tatap muka sama sekali. Guru SD Negeri 8 Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara, Pranika Dian Dini, mengutarakan tantangan yang dialaminya sewaktu mengajar rombongan belajar yang belum pernah masuk sekolah sama sekali.

“Kemampuan para siswa dalam mengenal huruf tentu saja sangat rendah. Saya juga merasa akan sulit kalau harus mengajar siswa baru tanpa bertemu langsung,” ucap Pranika. Ditengarai dia, tantangan lainnya adalah saat dirinya harus merancang pembelajaran yang menjangkau semua siswa.

“Selain itu, ada kendala sinyal bagi siswa yang tinggal di perkebunan sawit. Selain sinyal telepon, siswa saya juga tidak punya sarana ponsel pintar. Ini sulit jika mereka harus belajar daring,” ucap Pranika. Namun, dirinya dan sekolah berusaha merancang pembelajaran luring dan menggunakan modul cetak.

“Saya juga melakukan asesmen formatif untuk melihat perkembangan siswa. Salah satu contohnya, hasil tes saya gunakan untuk mengevaluasi mengapa perkembangan pengenalan huruf siswa saya belum mengalami kemajuan,” ucap Pranika. Ternyata, diketahui Pranika kemudian, salah satu alasannya adalah latar belakang orang tua siswa yang tidak berpendidikan tinggi.

“Bagi saya, pelatihan adaptasi modul kolaborasi INOVASI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sangat membantu para guru, yang akhirnya mampu menyediakan materi modul yang cukup untuk siswa,” ucap Pranika mengapresiasi.

Pengalaman Guru Madrasah Ibtidaiyah NW Kesik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Syifaiyah, pun menjadi salah satu pemerhati pendidikan di masa pandemi. Sebelum masa pandemi, Syifaiyah melihat peran orang tua biasa-biasa saja bahkan cenderung belum nampak dalam mendukung pembelajaran anak. Tetapi sejak pandemi, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak jadi meningkat. “Ini mungkin karena anak-anak harus belajar di rumah. Komunikasi antara guru dengan madrasah dan orang tua jadi lebih intensif,” kata Syifaiah.

Menurut dia, kolaborasi madrasah, desa, dan orang tua selama belajar dari rumah cukup baik. “Ada inisiatif yang bagus. Melihat anak-anak di sekitar Desa Kesik banyak yang kesulitan belajar, juga karena guru-guru tidak bisa mendampingi penuh. Bapak Kepala Desa berinisiatif mengumpulkan sejumlah warga membantu,” ucap Syifaiyah.

Diakui Syifaiyah, Kepala Desa meminta dukungan INOVASI untuk memberdayakan warga yang terdiri dari guru ngaji (TPQ), guru SD, guru MI, guru PAUD, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan kepala dusun sebagai relawan literasi. “Awalnya, Maret 2021 ada 19 relawan terlibat membantu kegiatan belajar anak-anak di sekitar Desa Kesik karena orang tua anak-anak ini banyak yang bekerja ke luar negeri maupun ke luar daerah, dan mereka tinggal bersama kakek dan neneknya yang tidak memiliki kemampuan membaca,” ucap Syifaiyah.

Kehadiran para relawan literasi, menurut Syifaiyah sangat membantu anak-anak belajar. “Jumlah relawan pun kini bertambah menjadi 29 orang. Ini juga berkat kontribusi mahasiswa yang selama pandemi kuliah daring, sehingga punya banyak waktu membantu mengajar. Siswa sangat merasa terbantu,” tutur Syifaiyah. Ia berharap, di tahun ajaran baru, dukungan orang tua dan warga desa terus berlanjut.

“Bahkan kalau bisa terus ditingkatkan, seperti rencana Kepala Desa yang akan membahas hal ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk membantu anak-anak yang miskin dan tidak tinggal bersama orang tuanya,” harap Syifaiyah.                                                 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Jakarta, 7 Juli 2021 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Program Guru Belajar Berbagi, Seri Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021-2022. Program ini akan dilakukan secara daring pada 7 Juli hingga 25 Agustus 2021. Pada seri ini, program akan dilaksanakan dalam 10 angkatan dengan jumlah materi 32 jam pelajaran (JP), melalui portal gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, mengatakan pada tahun ajaran baru 2021-2022 sejumlah satuan pendidikan akan mulai menyelenggarakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Namun, jika ada daerah di luar Jawa dan Bali  yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah yaitu kehati-hatian, kesehatan, dan keselamatan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, tetap menjadi prioritas utama.

“Oleh sebab itu menjadi penting adanya pembekalan bagi guru dan kepala satuan pendidikan agar lebih siap dalam merencanakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di tahun ajaran 2021-2022,” ungkap Nunuk Suryani ketika membuka acara peluncuran secara resmi mewakili Direktur Jenderal GTK, secara daring, di Jakarta, pada Rabu (7/7).

Nunuk berharap, dengan adanya program ini para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dapat memperoleh penguatan pemahaman mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, bagi peserta didik di lingkungan satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. “Dengan semangat “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar” mari kita bersama-sama terus mendukung peserta didik untuk bermimpi dan menikmati masa pendidikannya dengan baik dan berkualitas,” ujarnya mengakhiri sambutan.

Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Rachmadi Widdiharto, mengatakan bahwa sasaran peserta Program Guru Belajar Berbagi, Seri Panduan Pembelajaran adalah semua guru dan kepala satuan pendidikan di semua jenjang. Jumlah peserta sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 pukul 07.00 WIB tercatat sebanyak 30.149 orang telah mendaftar melalui laman guru berbagi.

“Jadi pesertanya itu dari Taman Kanak-Kanak (TK)/TK Luar Biasa (LB), Sekolah Dasar/SDLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/SMPLB, Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMALB serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan (SIM-PKB),” tuturnya.

Rachmadi menjelaskan, tujuan dari program yang diselenggarakan secara daring ini adalah memandu GTK dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi. Ia menambahkan, dalam melakukan penyesuaian sangat mungkin terjadi perubahan kondisi termasuk dengan adanya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Desain kegiatan program guru belajar berbagi secara mandiri ini, kata Rachmadi, terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, bimbingan teknis (bimtek) melalui visualisasi isi panduan beserta contoh dan studi kasus. Adapun materi dalam tahap ini adalah Pembelajaran Tahun Ajaran 2021/2022 sebagai Langkah Kenormalan Baru (6 JP), Kerangka Dasar Pembelajaran (8 JP), Penerapan Praktik Baik Pembelajaran (8 JP), Penjaminan Mutu Pembelajaran (6 JP), dan Asesmen pra/pasca Bimtek (2 JP).

Tahap kedua, pengimbasan, yaitu kegiatan asynchronous yang bertujuan memfasilitasi peserta dalam menunjukkan pemahamannya terhadap materi bimtek sekaligus mengajak sesama guru dan/atau sesama kepala satuan pendidikan untuk mengikuti program bimtek.

Untuk mendapatkan informasi tentang Program Guru Belajar dan Berbagi seri Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021/2022, masyarakat dapat mengakses laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id atau kanal media sosial Ditjen GTK.







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Denpasar, 1 Juli 2021 --- Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pendidik menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam kebijakan Merdeka Belajar. Guru profesional berperan penting dalam proses transfer pengetahuan, baik dalam hal kompetensi maupun karakter peserta didik.

“Guru profesional dengan kompetensi unggul menjadi kunci terlaksananya pendidikan berkualitas. Ketersediaan dan penjaminan kesejahteraan guru profesional merupakan tugas pemerintah,” disampaikan Mendikbudristek saat memberikan sambutan secara virtual pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2021, Kamis (1/7).

Lebih lanjut, Mendikbudristek menjelaskan bahwa dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini, Indonesia membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru. Namun, di lapangan hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sehingga, kita masih kekurangan sekitar 900 ribu guru ASN di sekolah negeri, bahkan jika memperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun tahun ini, kita membutuhkan lebih dari 1 juta guru,” terang Menteri Nadiem.

Untuk mengatasi kekurangan guru, pemerintah membuka perekrutan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diselenggarakan pada tahun 2021. Seleksi Guru PPPK ini diselenggarakan bersama dengan Kementerian Pendayagunanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta pemerintah daerah.

Seleksi guru PPPK diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021. Dukungan alokasi gaji guru PPPK telah dipastikan Kementerian Keuangan melalui dana alokasi umum (DAU). Kemudian, Kemendagri memastikan anggaran gaji bagi guru PPPK yang terpilih dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, proses pengusulan formasi disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah. Adapun seleksi ASN dilaksanakan oleh BKN.

“Dengan adanya program ini, pemerintah membantu bapak/ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS,” tutur Menteri Nadiem.

Keuntungan Menjadi Guru PPPK

Mendikbudristek menyampaikan beberapa perubahan positif yang ingin dicapai dengan rekrutmen guru PPPK. Pertama, perubahan status dari honorer ke ASN PPPK akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Kedua, perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karir jangka panjang guru, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia.

Ketiga, program guru ASN PPPK juga menjadi alternatif rekrutmen. “Berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) tahun 2020, sebanyak 59 persen guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil),” ungkap Menteri Nadiem.

Sebagai upaya untuk menyukseskan target seleksi satu juta guru profesional menjadi PPPK, ujian seleksi akan dilakukan sebanyak tiga kali, yakni di bulan Agustus, Oktober, dan Desember. “Sehingga pendaftar memiliki tiga kali kesempatan untuk mencoba,” kata Nadiem.

Selain itu, Kemendikbudristek menyediakan materi pembelajaran sebagai persiapan mengikuti ujian seleksi yang dapat diakses secara daring di platform Guru Belajar dan Berbagi. “Besar harapan kami agar program ini dapat mengatasi tantangan kurangnya ketersediaan guru profesional. Selain itu, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, kami juga berharap program ini dapat meningkatkan jaminan kesejahteraan Ibu dan Bapak guru, garda depan pendidikan dan masa depan Indonesia,” pungkas Nadiem Makarim.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru profesional diwajibkan memiliki kualifikasi minimal S-1 atau D-4, sertifikasi pendidik, dan menerima pengembangan profesi dan kompetensi sesuai bidang. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyampaikan saat ini pemerintah terus mendorong terwujudnya profesionalitas ASN dan pengembangan manajemen ASN. Hal tersebut diatur dalam kerangka reformasi birokrasi yang dikelola melalui tiga aspek, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“Tiga hal tersebut ke depannya menjadi faktor penting dalam pengembangan manajemen talenta nasional. Hingga saat ini proses perekrutan ASN telah dilakukan dengan adil dan transparan melaui sistem pendaftaran digital dan computer assisted test (CAT) sehingga ASN yang direkrut diharapkan memiliki kualifikasi terbaik sesuai dengan kebutuhan,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Pengumuman formasi dan pendaftaran pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah dibuka pada awal Juli 2021. Pendaftaran terbuka selama satu bulan bagi guru honorer di sekolah negeri, guru non-PNS di sekolah swasta, pegawai honorer K-2, dan lulusan pendidikan guru yang memiliki sertifikat pendidik. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat dilakukan pada laman sscasn.bkn.go.id atau gurupppk.kemdikbud.go.id.





Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id    
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Halo #SobatBelajar, dalam rangka menyambut tahun ajaran baru Tahun 2021/2022 Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen akan menyelenggarakan webinar "Kebijakan PTM Terbatas", yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 1 Juli 2021 mulai pukul 08.00 WIB. Acara akan dihadiri oleh Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, beserta seluruh direktur dilingkungan PAUD, Dikdas dan Dikmen serta beberapa sekolah dan dinas pendidikan yang akan berbagi praktik baik PTM terbatas. Yuk saksikan ya, di channel youtube DITJEN PAUD DIKDASMEN.

Jakarta, 27 Juni 2021 --- Beberapa sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran 2020/2021 berbagi praktik baik mengenai pola pembelajaran yang dapat diterapkan selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengimbau agar sekolah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga sekolah tetap menjadi yang utama.

“Pembelajaran tatap muka terbatas memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Mulai dari memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam SKB 4 Menteri. Sekolah memenuhi daftar periksa yang memang diwajibkan. Yang tidak kalah pentingnya, sekolah harus mempersiapkan Satgas Covid-19 level sekolah,” terang Direktur Sekolah Dasar, Sri Wahyuningsih, di Jakarta, Kamis (24/6).

“Kemudian sekolah harus betul-betul duduk bersama menyosialisasikan persiapan PTM terbatas dengan orang tua melalui Komite Sekolah agar lebih paham,” tambah Sri Wahyuningsih.

Direktur SD juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan PTM Terbatas wajib memenuhi daftar periksa sesuai SKB 4 Menteri dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 tahun 2021. Bagi daerah yang masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, maka pembelajaran dilakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). “PTM Terbatas di sekolah juga harus melihat kondisi daerah. Salah satu syarat pentingnya adalah apabila daerah dalam zona merah dan memberlakukan PPKM Mikro, maka PTM Terbatas tidak bisa dilaksanakan,” pesan Sri Wahyuningsih.

Dalam sesi diskusi dengan Kemendikbudristek beberapa waktu lalu, Guru MI Muhammadiyah Jeron Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Zainal Ngabidin menuturkan sekolah tempat Ia mengajar siap melaksanakan PTM terbatas.

“Tentunya ketika pemerintah daerah sudah memberikan izin melakukan PTM Terbatas. Tak lupa juga kami meminta izin orang tua apakah memberikan izin anaknya mengikuti pembelajaran di sekolah secara terbatas,” terang Zainal.

Guru Zainal mengatakan bahwa dalam mempersiapkan pelaksanaan PTM Terbatas, guru dan tenaga kependidikan hingga peserta didik harus memenuhi persyaratan sebelum dan saat pembelajaran secara terbatas dilakukan. Terkait pola pengaturan pembelajaran, sekolahnya telah mempersiapkan dengan pengaturan siswa yang hadir ke sekolah berdasarkan kelasnya. “Siswa kelas I dan II, hadir pada hari Senin dan Kamis. Namun setiap kelasnya maksimal 10 siswa sehingga kelas I akan ada lima kelas, kelas II juga lima kelas,” ujarnya.

“Kelas III dan IV belajar di sekolah pada hari Selasa dan Jumat, dan kelas V dan VI pada hari Rabu dan Sabtu. Dalam satu hari mereka belajar selama dua jam dengan mata pelajaran disesuaikan dengan jadwal pelajaran. Ketika belajar di rumah, para siswa akan diberikan video pembelajaran melalui whatsapp dan diberikan tugas,” tambah Zainal.

Selanjutnya, persiapan PTM Terbatas pun dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Dramaga Bogor. Terkait jumlah siswa yang hadir pada pelaksanaan PTM Terbatas, Wakil Kepala Bidang Humas SMPN 1 Dramaga Bogor, Jawa Barat, Neneng Solihat menuturkan maksimal 50 persen siswa yang hadir ke sekolah untuk melakukan tatap muka.

“Sisanya anak-anak belajar melalui daring dari rumah, sehingga apa yang disampaikan guru di kelas, anak-anak di rumah juga bisa mengikuti pelajaran. Besoknya gantian yang sebelumnya belajar di rumah, kini belajar di sekolah,” tutur Neneng.

Untuk pembagian waktu pelaksanaan pembelajaran, sekolah mengatur pembagian waktu jam belajar antara kelas VII, VIII, dan IX. “Waktu belajar di sekolah hanya dua jam. Kelas VII masuk jam 07.00 WIB dan pulang pukul 09.00 WIB. Kelas VIII masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 10.00 WIB, serta kelas IX masuk pukul 09.00 dan pulang pukul 11.00. Sehingga mereka tidak bertemu dan meminimalisir kerumunan,” jelas Neneng.

Senada, Kepala SD Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Rohmadi menyampaikan para peserta didik mengikuti pelaksanaan PTM Terbatas selama tiga hari dalam seminggu dengan kuota maksimal 50 persen per harinya. “Jadi seminggu itu kalau di sekolah kami, anak-anak bisa ke sekolah tiga hari dengan kuota siswa yang hadir di sekolah maksimal 50 persen,” kata Rohmadi.

Untuk pembagian pelaksanaan PTM terbatas dan belajar dari rumah, lanjut Rohmadi, sekolahnya menggunakan daftar kehadiran. “Murid di daftar nomor 1 hingga 14, Senin masuk belajar teori dan diberikan tugas untuk dikerjakan hari Selasa. Nomor 15 hingga 28, Senin belajar di rumah mengerjakan tugas, Selasa membahas tugas dan belajar teori di sekolah. Begitu seterusnya,” ujarnya.

Selanjutnya, pengawasan agar PTM ini berjalan aman, Guru SMPN 1 Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Tri Rahayu mengatakan sekolahnya membentuk Satgas Covid-19 yang beranggotakan guru dan pengurus OSIS. “Mereka bertugas secara bergiliran. Jadi satu hari itu tiga orang guru bertugas melakukan pengawasan kegiatan PTM, yang di bantu oleh pengurus OSIS,” ungkapnya.

Tugas Satgas Covid-19 ini, lanjut Tri Rahayu adalah mengawal peserta didik dari datang ke sekolah hingga pulang kembali dan keluar dari lingkungan sekolah. “Pihak sekolah mengingatkan kepada peserta didik melalui pengumuman pengeras suara, untuk selalu menjaga jarak, tidak berkerumunan, dan tidak mengobrol dengan teman-temannya,” jelasnya.

Terkait pola pengaturan pembelajaran saat di kelas, sekolah mengatur di dalam satu kelas maksimal 50 persen siswa hadir di sekolah secara bergantian per minggunya. “Minggu pertama, nomor genap belajar di sekolah dan minggu berikutnya belajar di rumah. Sebaliknya, nomor ganjil minggu pertama belajar di rumah, minggu berikutnya belajar di sekolah,“ ujar Tri Rahayu.

Agar tidak terjadi kerumunan saat pulang, maka setiap kelasnya diberi jeda 15 menit setelah jam kepulangan. “Kelas VII pulangnya jam 10.00, kelas VIII pulangnya jam 10.15, dan kelas IX pulangnya jam 10.30 dengan melihat kondisi siswa sebelumnya sudah sepi,” kata Tri Rahayu.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Twitter menjalin kerja sama “Penguatan Literasi Media Sosial”. Program ini ditujukan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama, di mana usia siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah usia pengguna awal media sosial. Bijak dalam menggunakan media sosial sejak dini turut membentuk karakter yang baik, terutama dalam membiasakan diri berpikir kritis, kreatif, dapat bekerja sama, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta memiliki empati. Kolaborasi ini akan menghasilkan silabus dan modul pembelajaran literasi media sosial bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan jenjang SMP serta dukungan edukasi literasi media sosial untuk siswa SMP yang usianya rata-rata menjadi pengguna pemula media sosial. Kemendikbudristek mengapresiasi dukungan pihak swasta dalam gotongroyong memajukan pendidikan nasional.