admin2019

admin2019

Saturday, 18 May 2019 07:52

Sosialisasi SPMI Kalimantan Barat

Pontianak, 18 Mei 2019 - Untuk mendorong percepatan Penjaminan Mutu Pendidikan di daerah, maka akan dilaksanakan Program Sekolah Binaan kerjasama antara LPMP Kalimantan Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Untuk itu LPMP Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan pemerintah daerah terkait Pogram Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat satuan pendidikan melalui sekolah binaan dan sistem pengimbasannya maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui Tim Penjaminan Mutu Daerah (TPMPD). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat, Bpk. Drs. Aristo Rahadi, M.Pd di Hotel Gajahmada Pontianak. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 s.d 17 Mei 2019. Dokumentasi

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap menjalankan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan zonasi, namun ia menyadari tidak semua daerah siap menjalankan kebijakan zonasi. Karena itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan kompromi dari zonasi dengan menambah kuota jalur prestasi menjadi 30 persen (sebelumnya 15 persen), dan mengurangi kuota jalur zonasi menjadi minimal 70 persen (sebelumnya minimal 80 persen).

“Jadi bagi orang tua yang sangat semangat mendorong anaknya untuk mendapatkan angka (nilai) yang baik, prestasi yang baik, ini menjadi kesempatan mereka untuk mencapai sekolah yang diinginkan,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Namun ia menegaskan, kuota zonasi sebesar 70 persen itu tetap harus mengikuti tiga kriteria, yaitu minimum jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15 persen, dan jalur perpindahan 5 persen. Kemudian sisa kuota 30 persen untuk jalur prestasi.

“Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anak berprestasinya bisa mendapatkan pilihan di sekolah yang diinginkan,” tutur Mendikbud.

Ia mengatakan, Kemendikbud ingin membuat sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah.

Namun Mendikbud menegaskan, zonasi bukan satu-satunya solusi dalam mencapai pemerataan pendidikan. Ada satu lagi kebijakan yang memiliki dampak lebih besar, yaitu pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Karena itu ia mengharapkan dukungan dari para kepala dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi, setidaknya dari jumlah atau kuantitas guru.

“Kalau ada sekolah-sekolah yang banyak sekali guru berkumpul di sekolah itu, agar dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa yang sekolahnya kekurangan guru. Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas pendidikan. Mohon support bapak/ibu agar ini menjadi prioritas nomor satu. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru mohon dilakukan distribusi yang baik demi siswa kita,” ujarnya.

Pontianak, 7/12/2019 - LPMP Kalbar - Penjaminan mutu pendidikan (PMP) tidak bisa dipenuhi secara pribadi. Perwujudannya harus melalui sinergi dan kolaborasi. Kepala sekolah adalah ujung tombak. Sivitas akademika harus kompak bergerak. Penjaminan mutu pendidikan adalah urusan setiap warga pendidikan. Kesadaran dan kepedulian adalah pertaruhan menuju kualitas pendidikan yang unggul di masa depan.

Tak sekadar program, PMP selayaknya juga diimbaskan. Pengimbasannya juga perlu dilakukan secara kolosal. Satuan pendidikan tak bisa bergerak sendiri. Dukungan, inisiasi dan motivasi dari seluruh pemangku kebijakan pendidikan sangat berarti untuk menyukseskan program ini.

Program strategis ini perlu kerjasama secara harmonis. Karenanya LPMP Kalimantan Barat perlu mengadakan kegiatan untuk mendiseminasikan sekaligus mengapresiasi setiap sekolah binaan yang berhasil melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) atas pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kegiatan ini dilaksanakan di hotel Mercure Pontianak, 4 – 6 Desember 2019. Kegiatan ini merupakan puncak rangkaian program PMP yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari bimbingan teknis, pendampingan dan supervisi. Delegasi sekolah binaan yang diundang adalah perwakilan dari setiap kabupaten/ kota dengan status unggulan. Harapannya sekolah binaan tersebut menjadi teladan yang pantas menjadi percontohan.

Secara paralel ada beberapa sesi dalam rangkaian kegiatan. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan menyuguhkan best practice implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di sekolah binaan dan best practice peran Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) di Kabupaten/Kota.

Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi menampilkan pemaparan supervisi mutu pendidikan dan analisis dan rekomendasi hasil supervisi mutu pendidikan. Seksi sistem informasi menggelar pemaparan pemetaan mutu pendidikan serta analisis dan rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan.

Puncak acara dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjend Dikdasmen Kemdikbud. Dalam kesempatan ini Direktur Pembinaan SD bersama kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, M.Si menyampaikan penghargaan kepada sekolah binaan berprestasi. Prestasi ini diberikan atas capaian pemenuhan 8 SNP dan konsistensi pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaan kegiatan ditampilkan juga pertunjukan seni tari oleh siswa SD, pameran, workshop praktik baik, diskusi serta presentasi pelaksanaan dan capaian SPMI oleh satuan pendidikan. Hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Bappeda, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD), kepala sekolah dan guru sekolah binaan setiap kabupaten/ kota se-Kalimantan Barat.

Dokumentasi

Pontianak,19/11/2019 - Memasuki Hari kedua Kegiatan konsolidasi pendataan dapodik dan penjaminan mutu pendidikan provinsi kalimantan barat 2019, LPMP Kalimantan Barat menghadirkan narasumber Edi Rasni, S.Si yang focus membicarakan PPG 2019 dimana peserta yang diikutsertakan pada Pelaksanaan seleksi Akademik PPG tahun ini adalah guru yang Masa Tugas mengajarnya adalah  terhitung mulai 31 Desember 2015 atau sebelumnya. materi selanjutnya direncanakan akan diisi oleh Bapak Yusuf Rokhmat, MT. yang nanti akan membahas tentang Dapodik.

foto

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditempatkan pada kantor pusat dan daerah serta Perguruan Tinggi Negeri di seluruh indonesia. Jika Anda lulusan dari sekolah/perguruan tinggi yang terakreditasi, dan memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dengan nilai IPK/rata-rata STTB sesuai dipersyaratan, serta memenuhi persyaratan lainnya segera persiapkan diri Anda untuk dapat bergabung menjadi CPNS Kemendikbud.

Pendaftaran dibuka melalui 4 Jalur:

  1. Jalur Umum;
  2. Jalur Cumlaude;
  3. Jalur Disabilitas;
  4. Jalur Putera/Puteri Papua dan Papua Barat.


Catat tanggalnya:

  • Untuk penempatan pada Unit Kerja Non PTN, pengumuman tanggal 11 November 2019 dan mulai pendaftaran tanggal 13 November 2019.
  • Untuk penempatan pada PTN, pengumuman tanggal 18 November 2019 mulai pendaftaran tanggal 20 November 2019.


Apakah Anda termasuk yang memenuhi? Segera mendaftar melalui https://sscn.bkn.go.id
 

Lampiran berkas:


Sumber : cpns.kemdikbud.go.id

Pontianak,09/11/2019 - Pelaksanaan Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 telah memasuki tahap persiapan pelaksanaan ujian. Berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan oleh LPMP Kalimantan  Barat, jumlah peserta Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebanyak 9.217 orang, yang disebar ke-29 TUK yang telah ditetapkan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Waktu pelaksanaan direncanakan selama 2 hingga 3 hari mulai tanggal 12 sd. 15 November 2019 dengan Peserta terbanyak berada di Kabupaten Ketapang sebanyak 1.440. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan  Barat selaku penyelenggara telah menetapkan Tim pengawas, Tim Admin Sistem yang akan bertugas di setiap Tempat Uji Kompetensi (TUK). Kepala LPMP Kalimantan Barat direncanakan akan Mengunjungi TUK di Wilayah Kabupaten Kayong Utara. Diharapkan selama ujian berlangsung nanti dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tahun sebelumnya.  Untuk informasi mulai hari ini Sabtu, 9 November 2019, sudah dapat mengunduh dan mencetak Surat Pengantar Ujian Seleksi PPG 2019 melalui akun SIM PKB Bapak/Ibu masing-masing. Surat pengantar tersebut menginformasikan No UKG/ID Ujian Seleksi, Lokasi Ujian, Mapel, Waktu dan Sesi Ujian, serta Token Ujian. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses di https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id .

 

Statement kepala Sekolah Muhammadiyah 3 Nanga Pinoh  mengenai bimbingan yang dilakukan lpmp mengenai  SPMI

Monday, 23 September 2019 13:08

Kalender Kegiatan

Natuna, Kemendikbud --- Program digitalisasi sekolah yang baru saja diluncurkan, tidak akan menghilangkan proses pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran dengan tatap muka antara guru dan siswa di kelas tetap penting dan tidak tergantikan, dan akan diperkaya dengan konten-konten digital.

"Program digitalisasi sekolah ini, bukan berarti proses belajar mengajar dengan cara konvensional tidak berlaku, justru tetap penting. Pembelajaran dengan tatap muka antara guru dan siswa masih menjadi cara yang paling tepat, terutama dalam pembentukan karakter siswa," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat meluncurkan program digitalisasi sekolah di Gedung Srindit Ranai Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, Rabu (18/9/2019).

Peran guru di era revolusi industri 4.0, menurut Mendikbud, semakin penting. "Guru tidak hanya mengajar, namun sekarang guru harus menguasai sumber-sumber di mana anak-anak bisa belajar. Anak-anak bisa belajar dari mana saja, dan guru mengarahkan," kata Muhadjir Effendy. Dengan kata lain guru berfungsi sebagai penghubung sumber belajar atau resorce linker.

Guru juga berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. "Peran guru memfasilitasi, mencari narasumber yang relevan, siswa harus belajar dengan siapa, kemudian memerlukan fasilitas apa," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.  

Selain itu, peran guru yang juga sangat penting adalah sebagai penjaga gawang informasi atau gate keeper. "Informasi mana yang membahayakan harus dibendung oleh guru. Ancaman kita semakin lama sangat besar, pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," kata Mendikbud menambahkan.
 
Oleh karena itu, guru harus meningkatkan kompetensinya dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). "Mulai sekarang saya mohon kepada guru untuk mulai mempelajari dan menguasai materi yang tersedia di portal Kemendikbud, khususnya yang ada di dalam platform digital yaitu Rumah Belajar. Itu gratis tidak perlu membayar," pesan Mendikbud

Pontianak,19/9/2019 - LPMP Kalbar - Sekolah Binaan adalah sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota) dan pembinaannya dilaksanakan secara bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat. Sekolah Binaan merupakan acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam upaya pemenuhan mutu 8 (delapan) SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan. Pelaksanaan program sekolah binaan dilakukan dengan memberikan bantuan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan dan melibatkan pemerintah daerah melalui Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD).

Jumlah Sekolah binaan di Provinsi Kalimantan Barat 224 sekolah yang berada di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Setiap Kabupaten/Kota memiliki 16 sekolah binaan yang terdiri dari 8 SD, 5 SMP, 2 SMA dan 1 SMK. Sekolah Binaan memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada 5 (lima) sekolah di sekitarnya. Sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut dengan sekolah imbas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk menambah sasaran Sekolah Binaan melalui pola yang sama dengan biaya dari pemerintah daerah (APBD).

Fasilitator Daerah (Fasda) melakukan pendampingan ke sekolah binaan sebanyak 3 kali. Pada bulan Juli – Agustus telah dilakukan pendampingan pertama di tiap Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan sekolah dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI). Pada bulan September dilaksanakan pendampingan kedua di sekolah binaan, yang memberikan penguatan kepada sekolah dalam melaksanakan maupun memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan pendampingan diikuti oleh  pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, serta orang tua/komite sekolah binaan dan perwakilan sekolah imbas. Pendampingan ketiga akan dilaksanakan pada bulan November difokuskan pada pemberian penguatan kepada Sekolah Binaan dalam hal pengembangan program kekhasan atau kekhususan yang dilaksanakan oleh sekolah.

 

Page 2 of 4