×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 45

Pontianak - Sebagai tindak lanjut dari program Penjaminan Mutu Pendidikan yang dikelola oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud, maka berdasarkan surat edaran BPSDMPK-PMP Nomor : 644/J/LL/2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan ini disampaikan bahwa kegiatan tersebut untuk periode semester 2 tahun 2014/2015 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2015 hingga 30 Juni 2015.  Rangkaian kegiatan tersebut meliputi :

 

  1. Registrasi ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi PTK yang telah sertifikasi guru.  Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya telah diterbitkam dianggap tidak valid. 
  2. Keaktifan NUPTK/PegID periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015.  Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktifkan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem.
  3. PKG Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. PKG berlaku wajib bagi semua Pendidik dan Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta naungan Kemdikbud dan Kemenag.
  4. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) bagi yang belum melengkapinya di periode Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015.  EDS hanya berlaku bagi naungan Kemdikbud.

 

Hasil dari pengentrian data di PADAMU NEGERI akan menjadi acuan bagi BPSDMPK-PMP Kemdikbud dalam melaksanakan beragam program pada tahun 2015 yang meliputi :

 

  • Program Seleksi Peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
  • Program Uji Kompetensi Guru (UKG)
  • Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  • Program Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Kepala Sekolah (PKG-KS)
  • Program ProDEP kerjasama dengan pemerintah Australia

 

Berkenaan dengan hal tersebut, BPSDMPK-PMP Kemdikbud memfasilitasi akses data di PADAMU NEGERI kepada semua pihak terkait dengan menggunakan akun login masing-masing mulai dari tingkat individu (PTK) hingga institusi, untuk itu harap dijaga kerahasiaan Password dan tetap melakukan pemantauan terhadap data masing-masing.

Lampiran Surat edaran BPSDMPK-PMP Nomor : 644/J/LL/2015 tanggal 14 Januari 2015

Tuesday, 08 July 2014 00:00

Daftar Peserta Sertifikasi Tahun 2014

Pontianak - Berikut ini ada kutipan artikel yang mungkin cukup dapat memberikan informasi kepada guru untuk mengetahui daftar peserta PLPG tahun 2014 :

Penetapan peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru atau PLPG 2014 dilakukan setelah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) memperbaiki data melalui operator AP2SG Dinas Pendidikan Kabuptaten/Kota yang berakhir pada 31 Maret 2014.

Kuota peserta sertifikasi guru tahun 2014 melalui pola PLPG direncanakan sebanyak 150.000 orang. Penetapan kuota berdasarkan usia dan masa kerja.

Peserta sertifikasi guru 2014 diutamakan bagi kelompok guru yang diangkat sebelum terbitnya undang-undang guru dan dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005. Selain itu calon peserta harus sudah sarjana (S1). Sertifikasi guru melalui pola PLPG akan berakhir pada tahun 2015 lalu berganti menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Cara Melihat Daftar Peserta Sertifikasi Guru 2014

1. Kunjugi tautan http://sergur.kemdiknas.go.id/
2. Klik tautan "Tahap Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2014"
3. Pilih Provinsi dan Kab/Kota Anda klik "Tampilkan"
4. Daftar peserta Sertifikasi guru 2014 akan tampil.

PLPG dilaksanakan oleh perguruaan tinggi atau LPTK yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Bagi peserta yang lulus, akan mendapatkan sertifikat pendidik profesional dan berhak memperoleh Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).
Sumber sekolahdasar.net

Pontianak - Paradigma pembangunan pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak azasi manusia. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan sumber daya yang maksimal.Sejalan dengan hal tersebut, kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu di antaranya yaitu ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional. Ketersediaan SDM yang kompeten dan profesional sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menciptakan layanan prima dengan penyelenggaraan layanan profesional (good governance).

Upaya untuk menciptakan layanan profesional dan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota adalah penyusunan Rencana Strategis Pendidikan. Rencana strategis merupakan proses manajerial untuk menghasilkan dan mempertahankan kesesuaian antara sasaran dan sumber daya pendidikan di Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu merumuskan masalah-masalah pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota di antaranya: perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.

Era globalisasi dan otonomi pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut kesiapan peranan sumber daya manusia di daerah. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada eksistensi sumber daya manusia bidang pendidikan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Australia bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kemitraan Pendidikan dalam hal ini LPMP Provinsi Kalimantan Barat melakukan  Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Penyelenggara Pendidikan Daerah/SKPD Kependidikan Daerah yang dilaksanakan di Hotel Orchadz jalan Gajah Mada Pontianak, mulai tanggal 27 s.d. 30 Agustus 2014.

Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat melalui Kasi Fasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Bapak Kurniadi, SE, MM menyatakan bahwa lokakarya ini dilaksanakan berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap peserta sehingga setelah mereka mengikuti program bimtek akan mampu melakukan sesuatu (the ability to do something), dengan demikian proses pelaksanaan lokakarya ini menggunakan pembelajaran melalui pengalaman (experiental learning).

Kegiatan ini di fasilitasi oleh 4 orang narasumber yang berasal dari Widyaiswara dan staf fungsional LPMP yakni DR. Herlina, Kusmoro, M.Pd, Amir Riyanto, M.Si dan Acep Eka Kurniawan, S.Kom.  Harapan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadikan panduan bagi SKPD Kependidikan di daerah sehingga dapat lebih baik dalam melakukan penyusunan rencana strategis dan pengelolaan keuangan daerah.

Pontianak - Sistem Penilaian Prestasi Kinerja (SPPK) adalah program yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Nasional yang juga telah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online melalui website resmi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BSDMPK-PMP).  Sistem ini akan diterapkan juga oleh semua pegawai di lingkungan LPMP Provinsi Kalbar mulai tahun 2014 ini, dan telah disosialisasikan sejak awal tahun.

Adanya sistem penilaian secara online ini akan memudahkan bagi pejabat penilai dalam hal ini Kasi atapun Kepala untuk mengetahui kinerja pegawainya secara langsung dan terintegerasi sehingga proses penilaian dapat dilakukan per jenjang dan secara online. Setiap pegawai LPMP Kalbar wajib menginput dan melaporkan hasil kerjanya langsung di aplikasi yang juga disertai dengan bukti fisik baik berupa dokumen pengerjaan, laporan, surat tugas, dan bukti lainnya.

"Kita menyambut baik sistem ini, sehingga kinerja pegawai kita dapat terkontrol dan dioptimalkan. " Sambut Drs. Suhartono Arham, M.Si Kepala LPMP Kalbar disela rapat sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja di lingkungan LPMP Kalbar.  Ditambahkan oleh beliau "Paling lambat tanggal 8 September 2014 ini semua pegawai LPMP wajib menginput tugas dan mengupload bukti fisiknya, karena tahun ini DP3 kita (pegawai LPMP, red) akan dicetak melalui aplikasi ini juga sehingga bila ada yang tidak terisi maka tidak dapat dilakukan penilaian karena dianggap tidak memenuhi target kerja.

Aplikasi SPPK yang diterbitkan oleh Badan ini juga dirasa masih perlu banyak perubahan dari segi kemudahan pengaplikasian (user friendly) maupun kapasitas dalam penyimpanan data.