giptk

giptk

Pontianak, Kemendikbud --- Untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan DIKMAS) yang berkualitas, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud), Didik Suhardi, mengimbau seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan DIKMAS untuk selalu melakukan inovasi dan tidak ragu melakukan perubahan dalam proses belajar mengajar di satuan pendidikan non formal dan informal.

“Sebagai wujud memberikan layanan pendidikan yang berkualitas pada PAUD dan DIKMAS, mari kita lakukan inovasi dan melakukan pembaruan untuk mewujudkan pendidikan non formal dan informal yang berkualitas,” demikian pesan Didik Suhardi pada acara penganugerahan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Tingkat Nasional Tahun 2018, di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/07/2018).

Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS diselenggarakan Kemendikbud bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengangkat tema “Membangun Karakter Peserta Didik melalui Karya Nyata GTK PAUD dan DIKMAS”. Melalui tema tersebut diharapkan seluruh GTK PAUD dan DIKMAS yang menjadi garda terdepan dalam mendidik anak di masa usia keemasan (golden age) dapat terus mengedepankan pembangunan karakter peserta didik.

“GTK PAUD dan DIKMAS sebagai garda terdepan dalam mendidik anak usia keemasan tidak boleh salah mendidik, khususnya dalam membentuk dan membangun karakter anak melalui pendidikan sejak usia dini,” tutur Didik.

Pada penyelenggaraan apresiasi ini, Didik mengharapkan setiap peserta dapat saling memberikan motivasi melalui kisah-kisah sukses . “Teruslah berkarya. Semoga GTK PAUD dan DIKMAS dapat terus berinovasi, melakukan pembaruan yang berkemajuan, berkarakter, cerdas, dan profesioal,” pesan Didik.

Penyelenggaraan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi dan Berdedikasi tahun 2019 akan diselenggarakan di Provinsi Bangka Belitung.

Berbeda dengan penyelenggaraan apresiasi sebelumnya, mengawali acara pemberian anugerah tahun ini, pada pukul 06.00 – 08.00 pagi, Kemendikbud mengajak seluruh peserta, perangkat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan warga sekitar untuk melakukan gerak jalan sebagai wujud mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang.

“Pagi ini kita lakukan gerak jalan bersama sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan mendukung suksesnya penyelenggaran Asian Games 2018,” pungkas Didik.

Pontianak - Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan pengumpulan data peta mutu. Pengumpulan data peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui SNP.

Guna mendukung terlaksananya pemetaan mutu pendidikan tersebut, LPMP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas dalam rangka Penjaminan Mutu Pendidikan yang melibatkan Operator Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan seluruh pengawas SLB, SD, SMP, SMA dan SMK dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

LPMP Kalimantan Barat telah melaksanakan kegiatan ini sejak awal bulan Juli 2018 adapun pelaksanaan kegiatan angkatan pertama tanggal 3 s.d. 5 Juli 2018 , angkatan kedua tanggal 8 s.d. 10 Juli 2018 dan angkatan ketiga tanggal 12 s.d. 14 Juli 2018. Dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan Pengawas Sekolah memahami instrumen pemetaan, mekanisme pelaksanaan pemetaan dan mampu memverifikasi dan memvalidasi data mutu Sekolah Binaannya.

Jakarta, Kemendikbud -- Siswa Sekolah Dasar (SD) Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa dalam kompetisi matematika internasional. Sebanyak 12 siswa SD yang mewakili Indonesia membawa pulang dua emas, dua perak, dan enam perunggu dalam ajang Bulgaria International Mathematics Competition (BIMC) Tahun 2018.

"Artinya kita tidak boleh pesimis. Anak-anak ini sudah membuktikan bahwa kita juga mampu bersaing di kancah internasional," disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Khamim, saat menyambut kedatangan delegasi BIMC di bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Sabtu (7/7).

Untuk kategori tim/kelompok, delegasi Indonesia berhasil meraih satu emas (champion), dua perak, dan dua perunggu. Sedangkan untuk kategori individu, Indonesia memperoleh satu emas atas nama Felicia Grace Angelyn Ferdianto dari SD Cahaya Nur, Kudus. Satu medali perak atas nama Yedija Nicholas Kurniawidi dari SD Karangturi, Semarang.

Empat medali perunggu diraih oleh Ahmad Fikri Azhari (SD Muhammadiyah Plus, Batam); Mafazi Ikhwan Dhandi Hibatullah (SDS Al Furqon, Jember); Matthew Allan (SDS Kristen 10 Penabur, Jakarta); dan Ryan Suwandi (SDS Tzu Chi, Jakarta). Dan lima orang siswa lainnya mendapatkan penghargaan merit (harapan) dalam kompetisi yang diikuti 28 negara tersebut.

Khamim menjelaskan bahwa delegasi BIMC terdiri dari para siswa berprestasi yang merupakan juara dari OSN tahun 2017. "Pembekalan delegasi dilakukan dalam dua tahapan; pada bulan Mei dan Juni," ujar Khamim, Direktur Pembinaan SD.

Yedija (12) mengungkapkan rasa senang dan bangganya bisa mempersembahkan medali perak dalam kategori individu. Menurutnya medali emas yang diraih timnya merupakan bentuk kerja sama yang baik bersama tiga orang anggota kelompok lainnya. "Dari kecil aku memang suka matematika. Serunya matematika itu tantangannya memecahkan soal, mencari caranya," kata siswa yang dipanggil Jade ini sambil tersenyum.

Peraih medali emas individu, Felicia (12) mengungkapkan kegembiraan sekaligus keterkejutannya meraih emas di ajang bergengsi tersebut. Meski BIMC bukanlah kompetisi internasional pertamanya, siswi yang juga gemar melukis dan membaca komik ini tidak mengira ia akan mendapatkan medali emas.

Ibunda Felicia, Lisa Triana mengungkapkan bahwa putrinya memang menggemari matematika sejak kecil. Bakat dan minat Felicia ditemukan sejak Taman Kanak-kanak saat memenangkan lomba di tingkat kabupaten. Pembinaan dan pengembangan diri anaknya disesuaikan dengan keinginan si buah hati. "Dia cita-citanya jadi guru. Saya fasilitasi saja. Yang penting dia kalau nanti jadi guru ya mengajar dengan hati," tutur Lisa.

Pembinaan Berkelanjutan

Ibnu Hadi (37), Dosen Universitas Negeri Jakarta yang menjadi salah satu pendamping delegasi BIMC menyampaikan perlunya pembinaan yang berkelanjutan. Menurut Ibnu, kualitas siswa Indonesia yang berkompetisi di ajang internasional tidak kalah dengan siswa di negara-negara maju lainnya. "Tantangan bagi guru untuk bisa memancing potensi siswa yang selama ini terpendam," ungkap Ibnu.

Penerapan kurikulum 2013 dan pembiasaan mengerjakan soal-soal penalaran tingkat tinggi dirasa sudah tepat dan perlu dijaga konsistensinya. "Yang penting kita kontinu dan terus dievaluasi. Kita harus mencari pembanding di negara lain, kalau bisa sama, atau bahkan bisa lebih. Kuncinya memang di guru," jelas Ibnu.

Dengan lebih dari 148 ribu sekolah dan lebih dari 25,5 juta siswa Sekolah Dasar, Kemendikbud berkomitmen untuk terus melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Direktur Pembinaan SD mengungkapkan pembinaan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan bagi para siswa berprestasi. Para juara yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional ini akan diberikan Beasiswa Bakat Prestasi.

"Juara OSN tahun 2018 nanti akan diikutsertakan pada kompetisi internasional di tahun 2019. Ini sebenarnya pembinaan berkelanjutan dan memberikan apresiasi kepada siswa kita," kata Khamim.

Pontianak - Sebanyak 63 stan meramaikan pameran dalam rangka kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat (GTK PAUD Dikmas) Berprestasi dan Berdedikasi 2018 yang diselenggarakan di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (9/7). Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  (Dikdasmen) yang juga Plt. Direktur Jenderal GTK, Hamid Muhammad didampingi Direktur Jenderal PAUD Dikmas, Harris Iskandar; Direktur Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, Abdoellah; serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Suprianu meninjau pameran tersebut.

“Pameran ini dapat menjadi ajang pertemuan GTK PAUD Dikmas untuk bertukar informasi untuk meningkatkan ilmu dalam berkarya," ujar Hamid saat berkunjung ke salah satu stan. Ia menambahkan, mutu pendidikan ditentukan oleh guru dan tenaga kependidikan. “Oleh karena itu mutu pendidikan PAUD dan Dikmas harus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya,” lanjutnya lagi.
    
Pameran ini berlangsung selama empat hari yaitu tanggal 9 -12 Juli 2018 dengan tema “Membangun Karakter Peserta Didik melalui Karya Nyata GTK PAUD Dikmas”.

Dalam pameran tersebut terdapat 63 stan yang diisi oleh Balai Pengembangan (BP) PAUD dan Dikmas dari berbagai daerah yaitu Gorontalo, Maluku, DIY Yogyakarta, Sulawesi Utara, Papua, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Jambi, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Tengah, Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak.

Stan juga diisi oleh Himpunan Pendidik PAUD Seluruh Indonesia (HIMPAUDI), juga beberapa institusi pemerintahan setempat, seperti Damri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Balai Bahasa, Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI), Himpunan Penyelenggara Pelatihan Kursus Indonesia (HIPKI), Lukis Rupa, Kubu Raya, Kayong Utara, Museum Kalimantan Barat, Sintang, serta sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pameran juga diisi oleh sejumlah unit utama di lingkup Kemendikbud Pusat, yaitu Direktorat Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Dikdasmen, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom), Direktorat Pembinaan SMK, Sekretariat Ditjen Dikdasmen, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi, serta Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Penyelenggaraan Apresiasi GTK PAUD Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi 2018 akan berlangsung hingga 14 Juli 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap guru dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional.

 

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id

Jakarta, Kemendikbud --- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019 telah dimulai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan penyelewengan dalam proses PPDB tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat media yang digelar di kantor pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta (25/6/2018).

Menteri Muhadjir mengimbau jangan sampai ada praktik jual beli kursi dan pungutan liar. "Penerimaan siswa baru jangan dijadikan momentum untuk memungut yang macam-macam. Apalagi dijadikan alat tawar agar anak diterima di sekolah tertentu," tuturnya. "Saya tidak main-main dan akan meminta bantuan KPK untuk mengawal jalannya PPDB ini," tegasnya.

Di tahun kedua penerapan sistem zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap agar pelaksanaan PPDB dapat mengedepankan prinsip akuntabilitas, obyektivitas, transparansi, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi dalam PPDB merupakan upaya pemerataan di sektor pendidikan. Dengan sistem ini, diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mendaftar masuk di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Jika sekolah kelebihan daya tampung, maka pihak dinas pendidikan akan bertanggung jawab untuk mencarikan sekolah bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah.

Menurut Mendikbud, semestinya masing-masing pemerintah daerah telah memiliki platform dan melakukan revisi kebijakan zonasi yang sudah dilakukan sebelumnya. "Zonasi ini melampaui wilayah administrasi. Karena itu perlu ada kerja sama antara dinas pendidikan pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi untuk menetapkan zona. Dengan zonasi, pemerintah daerah sejak jauh hari sudah bisa membuat perhitungan tentang alokasi dan distribusi siswa," terang Mendikbud.

Jakarta, Kemendikbud --- Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri, khususnya di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru. Total kebutuhan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.

Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ari Santoso, di kantor Kemendikbud, Rabu (06/06/2018). “Jumlah guru sekolah negeri saat ini sebanyak 2.114.765 orang, terdiri atas guru ASN 1.378.940 orang, dan guru non ASN berjumlah 735.825 orang. Untuk memenuhi kebutuhan guru saat ini, kita butuh sebanyak 988.133 guru ASN. Namun, dengan asumsi ada guru yang bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan dapat mengajar di tingkat kelas yang berbeda maka bisa diupayakan cukup dengan 707.324 guru PNS saja,” jelas Ari.

Ia menambahkan, untuk memenuhi kekurangan guru akibat adanya yang pensiun, mutasi, promosi, meninggal, penambahan ruang kelas baru, penambahan unit sekolah baru, dan sebagainya, Kemendikbud pada tahun ini mengusulkan penambahan sekitar 100 ribu guru ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

“Usulan pemenuhan kekurangan guru setiap tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2024 untuk menggantikan guru yang pensiun dan karena kenaikan akses pendidikan berjumlah 707 ribu guru ASN dengan asumsi dipenuhi dalam 7 tahun, maka Kemendikbud untuk tahun ini mengusulkan pengangkatan sekitar 100 ribu guru kepada KemenPAN dan RB,” terangnya.

“Pola rekrutmen guru sesuai dengan pola yang di tentukan dan berkualitas, karena guru akan mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.

Terkait dengan prioritas sekolah yang membutuhkan guru baru, Ari mengatakan, Kemendikbud membuat urutan atau peringkat berdasarkan kriteria yang ditentukan, seperti ketersediaan ASN, status daerah tertinggal, rasio guru dan murid, mata pelajaran prioritas, dan fiskal. “Penentuan sekolah yang membutuhkan guru baru ditempatkan ke sekolah sesuai dengan peta perhitungan, dan dikawal agar tidak di tempatkan di luar sekolah yang membutuhkan,” pungkas Ari.

Jakarta, Kemendikbud --- Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mengapa zonasi? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurutnya, zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

“Target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Mendikbud dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018, di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Mendikbud menuturkan, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement),” katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

“Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah,” tutur Hamid.

Ia menambahkan, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 diterbitkan untuk mengakomodasi hal-hal yang banyak dikeluhkan dalam Permendikbud sebelumnya, antara lain mengenai jumlah rombongan belajar (rombel) dan jumlah siswa. Dalam penerapan zonasi tahun ini dilakukan penyesuaian jumlah rombel dan jumlah siswa dalam rombel sehingga dapat dicari solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam implementasi zonasi pada PPDB tahun lalu.

Terkait penyesuaian jumlah rombel dan jumlah siswa itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, zonasi mempermudah pemetaan kebutuhan siswa di daerah. “Salah satu enaknya zonasi, sekarang seharusnya kepala dinas pendidikan sudah bisa membuat proyeksi tentang kebutuhan siswa baru,” katanya.

Ia juga meminta kerja sama pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan melakukan penguatan peran guru dan peningkatan kualitas guru. “Jadi dari MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), hingga KKG (Kelompok Kerja Guru), semua ada aturannya. Pembinaan guru akan dikonsentrasikan ke situ. MKKS seharusnya punya domain dalam menentukan kuota masing-masing sekolah,” tuturnya.

Pengumuman penetapan peserta dilakukan dalam dua tahap, guru yang belum masuk kuota tahap satu agar menunggu pengumuman kuota tahap 2. Informasi selangkapnya silahkan unduh di sini

Peserta Tahap I

Guru yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahap 1 tahun 2018 menunggu informasi lebih lanjut dari perguruan tinggi penyelenggara terkait cara dan jadwal pelaksanaan daring. Pemberitahuan dari perguruan tinggi dijadwalkan tanggal 31 Mei - 8 Juni 2018.

Hasil Seleksi Akademik (prestes) tahun 2017 dan Calon Peserta PPG Daljab tahun 2018

Jakarta, Kemendikbud ---  Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang kewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) akan menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2018. Kerja sama ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh rektor, wakil rektor dan koordinator PPG dari 38 Perguruan Tinggi Indonesia di Hotel Milenium Jakarta, pada Senin malam (28/05/2018).

Mewakili Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Didik Suhardi berharap PPG yang akan dimulai pada 31 Mei 2018 mendatang ini akan berjalan dengan baik. “Harapan kami hanya ingin begitu guru-guru keluar dari PPG, cara mengajarnya sudah berubah, cara memberi evaluasi berubah, juga yang lebih penting anak-anak yang diajarpun semakin bersemangat,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud dalam sambutannya.

Untuk pola pembelajarannya, Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti, Paristianti Nurwandani menyampaikan PPG dalam Jabatan 2018 akan mengembangkan sistem hybrid learning dengan standar Indonesia, yaitu melalui daring selama tiga bulan dilanjutkan dengan workshop tatap muka selama lima minggu, dan terakhir mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama tiga minggu. “Pada tanggal 29 Mei s.d. 4 Juli mendatang kami akan langsung melakukan kegiatan sosialisasi hybrid learning ke 38 LPTK,” kata Paristianti.
 
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kerja sama antara dua kementerian ini telah menghasilkan modul sebanyak 1.200 modul yang sudah siap diterapkan ke dalam program PPG dalam Jabatan 2018. “Harapan kami, guru Indonesia betul-betul preofesional dan tidak kalah dari profesi dokter. Jadi nanti PPG akan sama prestisiusnya dengan pendidikan dokter,” ujar Purwanti.
 
Untuk itu, Didik menyampaikan dalam pelaksanaanya Kemendikbud menyerahkan sepenuhnya kepada pendidik yang ada di Perguruan Tinggi. “Teori apapun yan bapak keluarkan kami pasrah, branded learning, hybrid learning, atau e-learning, apapun kami terimakasih. Semoga ilmu-ilmu yang bapak keluarkan membawa perbaikan dan perubahan yang signifikan bagi guru-guru kami di lapangan,” ungkap Didik Suhardi.

Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Indonesia, Syawal Gultom menambahkan pada pelaksanaan PPG mendatang, para guru akan diberi kompetensi-kompetensi baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dapat berfikir kritis sehingga para guru memiliki daya nalar tinggi. “Kita sepakat untuk melakukan perubahan itu dimulai dari guru. Ubah cara membelajarkan guru, guru harus bisa menyampaikan cara berpikir, karena mahakarya Aristoteles itu logika. Semakin tinggi cara kita bernalar, semakin cepat negeri ini maju,” pungkas Rektor Universitas Negeri Medan ini.  

PPG dalam Jabatan 2018 akan dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada tahap pertama 31 Mei 2018 sejumlah 6.775 guru, tahap kedua dimulai tanggal 2 Juli 2018 dengan sasaran 7.112 guru dan tahap ketiga akan dimulai pada tanggal 1 September 2018 khusus untuk guru dari daerah 3T dengan jumlah sasaran 7.000 guru. Saat ini telah siap PPG dalam Jabatan tahap pertama untuk 15 bidang studi yang akan dilaksanakan di 38 Perguruan Tinggi di Indonesia.

Untuk pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui Ditjen GTK Kemendikbud mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp.7.500.000,- per orang untuk 20.000 guru. Selain pemerintah pusat, ada pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran PPG dalam Jabatan yaitu Provinsi Jawa Barat dengan sasaran 650 orang, Provinsi Aceh dengan sasaran 230 orang dan Kabupaten Merauke untuk sasaran 14 orang.  Sehingga guru yang akan mengikuti PPG dalam Jabatan berjumlah 20.887 orang.(

Wednesday, 23 May 2018 08:53

Mendikbud : Nilai rata-rata UN SMP turun

Jakarta  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan.

"Memang ada penurunan skor dengan adanya soal "High Order Thinking Skills" (HOTS). Bahkan SMP lebih parah (penurunan skornya)," ujar Muhadjir pada acara buka puasa bersama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Rabu.

Meskipun demikian, dia mengatakan penurunan nilai rata-rata tersebut ada kaitannya dengan integritas. Hal itu dikarenakan semakin tinggi integritas, maka nilai UN mengalami penurunan.

Untuk SMP, lanjut Mendikbud, jumlah sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebanyak 63 persen. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017, yang mana UNBK untuk SMP sekitar 30 persen.

Dengan adanya soal-soal dengan daya nalar tinggi atau HOTS tersebut, Muhadjir mengatakan bisa mengetahui kondisi riil di lapangan.

"Di satu sisi, banyak siswa yang komplain dengan adanya soal HOTS ini. Tapi di sisi lain, jumlah siswa yang mendapatkan nilai sempurna untuk mata pelajaran matematika tingkat SMA naik dua kali lipat," tambah dia.

Menurut Muhadjir, selama ini pihaknya memandang siswa kurang mampu mengerjakan soal-soal dengan daya nalar tinggi. Nyatanya, kemampuan siswa jauh diatas rata-rata.

"Selama ini, kemampuan siswa kita 400, kita kasih soal yang kemampuannya 150," katanya.

Soal dengan daya nalar tinggi, lanjut dia, merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari agar siswa memiliki kemampuan abad 21. Untuk itu, dia meminta PGRI untuk membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam melakukan pelatihan guru. (ANTARA News)