giptk

giptk

Untuk informasi dan pendaftaran, silakan klik https://lombafotoartikel.kemdikbud.go.id
Untuk mengunduh poster, klik tautan di bawah ini:
foto
artikel
Untuk pertanyaan terkait lomba foto, silakan sampaikan surel ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sedangkan untuk lomba artikel ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Depok, Kemendikbud -- Kali ini merupakan tahun ketiga pencanangan Gerakan Literasi Nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2017 lalu. Berbagai satuan pendidikan melakukan inisiasi dan kreasi untuk menumbuhkan budaya baca bagi siswa-siswinya. Namun tentunya harus berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Praktik penumbuhan literasi di sekolah dilakukan dalam berbagai manifestasi agenda kegiatan dengan keberagamannya sesuai kreativitas dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan praktik tersebut. Hal itu terjadi di Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Tingkat Nasional, Petukangan Utara, Jakarta Selatan dan Sekolah Dasar (SD) Islam Plus As Sa'adatain, Cinere, Depok.

Setiap bulan TK Negeri Pembina Tingkat Nasional menetapkan tema belajar dan bermain bagi anak-anak. Salah satu tema, misalnya, mengenal benda-benda langit. Tema tersebut yang kemudian diterjemahkan dalam nyanyian, gerakan, dan permainan mengenal huruf serta angka bagi peserta didik. Para guru menyusunnya secara bersama-sama sesuai dengan kurikulum. Kolaborasi antarpendidik di sekolah menjadi penggerak utama bagi penumbuhan budaya literasi pada pendidikan anak usia dini.

Namun, sekolah memilih untuk fleksibel dalam proses pembelajaran. Jika dari hasil monitoring selama satu bulan dirasa siswa-siswi kurang mampu menguasainya, maka sekolah akan menambah waktu sampai seluruh peserta didik memahami materi yang disampaikan sesuai tema tersebut. Sebaliknya, pembelajaran dapat bergeser ke tema selanjutnya jika pembelajaran dengan tema tertentu sudah dapat dikuasai anak-anak dengan baik dalam waktu yang lebih cepat.

Di SD Islam Plus As Sa'adatain Cinere, Depok, praktik baik literasi mampu memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri siswa saat berbicara di depan umum serta dalam penguasaan tata bahasa yang baik dan benar. “Jelas dampaknya (penguatan literasi,-) luar biasa bagi anak-anak,” ujar Kepala SD Islam Plus As Sa’adatain, Suryani, saat diwawancarai di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Depok, Jawa Barat, Selasa (13/2/2019).

Manifestasi agenda kegiatan di SD Islam As Sa’adatain terwujud dalam program membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Selain itu ada pojok baca dengan buku-buku yang selalu diperbarui dan disirkulasikan. Hal itu mendorong budaya membaca para peserta didik di sekolahnya.

“Bukunya berasal dari anak-anak. Setiap awal tahun ajaran baru mereka diwajibkan bawa buku, bebas buku apa saja. Dalam kurun waktu tri semester buku itu berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya, jadi setiap anak punya kesempatan membaca dari kelas bawah sampai kelas atas,” jelas Suryani.

Program 15 Menit Membaca pun dirangkai dengan kebiasaan baik lainnya, yakni dengan diawali salat Duha berjamaah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan taklim Al-Quran, dan setelah itu program literasi di bawah bimbingan guru. Peserta didik kemudian diminta membuat kesimpulan sederhana pada secarik kertas dan ditempel pada papan di dinding kelas. Dengan cara itu, peserta didik lain dapat mengetahui gambaran mengenai buku yang sebelumnya sudah dibaca oleh kawannya.

Suryani mengakui, padatnya kegiatan belajar mengajar menyebabkan Program 15 Menit Membaca itu hanya dapat dilaksanakan satu sampai dua kali dalam seminggu. Namun, Ia yakin dengan cara itu, budaya literasi peserta didik dapat terbangun dan wawasan mereka pun tentunya bertambah

Depok, Kemendikbud --- Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar dan maju sangat ditentukan oleh generasi usia produktif. Salah satu kunci untuk menyiapkan generasi usia produktif adalah melalui pendidikan.
 
Berbicara persoalan pendidikan maka tidak bisa dilepaskan dari persoalan guru. Apabila melihat ke belakang, pengangkatan guru besar-besaran pernah terjadi pada tahun 1974-1975. Kala itu para lulusan SMP diminta untuk mendaftarkan diri menjadi guru dan akan dididik selama 1 tahun dalam Program Kursus Pendidikan Guru (KPG).
 
"Perekrutan besar-besaran itu kemudian tentu saja diikuti dengan pembangunan sekolah besar besaran juga. Kalau tidak salah hal ini terjadi sampai tahun 1994. Jadi menjelang reformasi, jumlah SD Inpres itu sudah 160 ribu,” demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat memberikan pengarahan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat (11/02/2019).
 
Dijelaskan Mendikbud, tahun 2002 s.d. 2005 merupakan masa menjelang terjadinya pensiun besar-besaran guru SD. Namun ketika itu Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya guru honorer sekarang ini. “Oleh karena itu, yang perlu kita catat, siapapun nanti yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, harus diperhatikan, bahwa jangan sekali-kali memoratorium guru. Sekali memoratorium, akan terjadi kemacetan seperti sekarang ini. Karena tiap tahun itu pasti ada guru yang pensiun,” ujar Mendikbud.
 
Dilanjutkan Mendikbud, formasi pengangkatan guru melalui tes Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2018 yang mencapai 90 ribu guru adalah untuk menggantikan guru ASN yang pensiun pada tahun itu. “Pada tahun lalu saja, kalau tidak salah ada 47ribu guru yang pensiun dan tahun ini ada 54ribu guru. Jadi kalau kemarin kita dapat jatah 90 ribu guru PNS, itu sebetulnya hanya 40 ribu saja yang baru, sedangkan sisanya itu untuk mengganti guru yang pensiun dari tahun itu juga,” terang Mendikbud.
 
Hal ini menunjukkan bahwa dari 736ribu honorer, sebenarnya baru berkurang sekitar 40 ribu guru saja. Apabila tidak ada langkah-langkah konkret yang drastis untuk menyelesaikan guru honorer ini, maka pemerintah akan terus berkutat dengan permasalahan guru honorer. “Sampai kiamat tidak akan selesai. Sekolah tidak boleh lagi mengangkat guru honorer, kemudian yang honorer ini harus kita selesaikan dengan secara bertahap. Dari aspek akademik mungkin perlu agak diabaikan sedikit karena ini menyangkut urusan kemanusiaan di mana mereka sudah mengabdi selama 15-20 tahun,” ungkap Mendikbud.
 
Dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, akhirnya para honorer yang kebanyakan sudah melewati batas umur untuk menjadi PNS bisa tetap menjadi ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Alhamdulillah dengan adanya UU ASN ini ada jalur baru yaitu PPPK. Mudah-mudahan akhir Februari ini nanti akan ada tes PPPK. Kami terus berkoordinasi dengan MenPAN dan RB, dan akan ada tes untuk sekitar 150 ribu guru honorer dan ini khusus honorer, tidak boleh diikuti oleh mereka yang bukan honorer,” jelas Mendikbud.
 
Di samping masalah kuantitas guru di Indonesia, masalah kompetensi guru tidak boleh diabaikan. Meskipun ada disparitas kualitas, terutama guru honorer harus terus diberi pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya sehingga menjadi guru pembelajar.
 
“Soal kualitas itu urusannya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang penting masalah pengangkatan guru honorer menjadi ASN harus selesai. Oleh karena itu, kami usulkan agar ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengunci supaya dalam penetapan pengganti guru pensiun kalau bisa yang menetapkan bukan daerah tapi langsung kementerian. Sehingga tidak ada rekrutmen guru honorer yang tidak siap hidup. Ini merupakan catatan khusus tentang guru, sesuai janji saya pada akhir masa jabatan saya sebagai Mendikbud. Ini merupakan tahun terakhir dari era Kabinet Kerja dimana kami akan fokus menyelesaikan masalah guru,” pungkas Mendikbud.
 
Penataan guru di daerah
 
Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Umar Ahmad sebagai salah satu pembicara di RNPK 2019 mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk melakukan penataan guru di wilayahnya. “Jika daerah lain melakukan penataan guru karena ada surplus, maka kami melakukannya karena kurang guru,” ujar Umar saat diwawancarai di sela-sela penyelenggaraan RNPK 2019.
 
Menurut Umar, pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengabaikan apabila terjadi masalah kekurangan guru di daerahnya. Harus ada upaya nyata untuk mengatasi hal tersebut demi mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. “Kami ada program namanya "Tubaba Cerdas," di mana kami merekrut 13 orang guru dari seluruh Indonesia. Pembiayaan 12 orang guru bersumber dari APBD sedangkan untuk 1 orang lainnya bersumber dari partisipasi masyarakat. Mereka didatangkan untuk kemajuan pendidikan di Tubaba,” terang Umar.
 
Ditambahkan Umar, untuk mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas, pandai saja tidak cukup jika tanpa disertai dengan budi pekerti. Masyarakat Tubaba, menurut Umar, sejak dulu sudah memegang teguh prinsip nemen, nedes dan nerimo (kerja keras, pantang menyerah, dan ikhlas). “Dalam rangka mencapai nilai nilai yang disebutkan tadi itu, kami juga merekrut 172 orang guru penggerak yang diangkat murni dari APBD. Sekarang para guru penggerak tersebut sedang dilatih oleh TNI AU dan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung (Wanadri) dan mereka selama setahun ke depan akan kami tugaskan ke sekolah-sekolah,” pungkas Umar.
 
Tugas dari guru penggerak ini, lanjut Umar, utamanya adalah untuk memastikan agar modul pendidikan karakter yang sedang dibuat bisa berjalan di sekolah-sekolah. “Perlu saya sampaikan, kami sedang membuat modul untuk pembiasaan bagi peserta didik SD. Selain itu, juga ada modul untuk keteladanan bagi guru serta orang tua,” kata Umar.
 
Modul ini diharapkan dapat menjadi pembiasaan bagi para siswa, misalnya bagaimana siswa membawa botol minuman setiap hari ke sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Sehingga pembiasaan ini bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter siswa.
 
Penulis: Dina Hotnida Siregar
 
Depok, 12 Februari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor:046/A5.3/Sipres/II/2019

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini, PPDB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur Zonasi (90 persen), jalur Prestasi (5 persen), dan jalur Perpindahan Orang tua/Wali (5 persen).
 
Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Melalui aturan ini, Kemendikbud berupaya mendorong pelaksanaan PPDB yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan. Zonasi pendidikan ini dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan nasional.  
 
"Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh," tutur Mendikbud.
 
Pelaksanaan PPDB tahun ini diharapkan dapat mendorong sekolah lebih proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah. Jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam seleksi, bukan nilai rapor maupun hasil Ujian Nasional.
 
"Kita harapkan terjadi perubahan pola penerimaan peserta didik baru yang dari siswa mendaftar ke sekolah, menjadi sekolah yang proaktif mendata atau mendaftar siswa, atau calon peserta didiknya. Karena itu, Kemendikbud berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena basis siswa itu sebetulnya adalah dari data kependudukan," jelas Mendikbud.
 
Mendikbud juga meminta agar Pemerintah Daerah segera menetapkan petunjuk teknis (juknis) PPDB dengan berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan Pemerintah Daerah harus mengatur kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona. Zona persekolahan dan juknis tersebut harus diterbitkan paling lambat satu bulan sebelum PPDB dimulai dan disosialisasikan kepada masyarakat.  
 
Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip utama untuk mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyatakan bahwa Dinas Pendidikan baik Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat berembuk bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) untuk menyusun prakiraan jumlah siswa yang masuk ke sekolah/madrasah, ataupun kejar paket di suatu zona. Dengan demikian, target wajib belajar 12 tahun dapat lebih mudah dicapai.
 
“Dinas Pendidikan berkewajiban meluaskan zonasi apabila diperlukan agar tidak ada lagi titik-titik tak terjamah yang membuat siswa tidak bisa bersekolah di mana-mana,” kata Dirjen Hamid.
 
Kuota paling sedikit 90 persen dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Adapun peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Tahun ini, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak lagi menjadi syarat PPDB.
 
Sesuai pasal 23 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, sistem zonasi diterapkan di semua wilayah, kecuali di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) karena faktor geografis yang sukar. Selain itu, juga tidak diterapkan pada sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah swasta, sekolah berasrama dan satuan pendidikan kerja sama yang mengombinasikan kurikulum nasional dengan internasional.
 
Staf Ahli Mendikbud (SAM) bidang Regulasi Chatarina M. Girsang mengatakan, sekolah harus menerapkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan PPDB. Pada PPDB 2018, berdasarkan evaluasi Kemendikbud, cukup banyak sekolah tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai jumlah kuota siswa baru. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPDB tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada. Selain itu, masih juga ditemukan sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombel.
 
Melalui Permendikbud yang diterbitkan lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB ini, Kemendikbud mengantisipasi potensi praktik kecurangan “jual beli kursi”. “Sekolah tidak boleh membuka rombongan belajar atau kelas baru setelah PPDB ditutup ataupun di tengah tahun ajaran. Penambahan jumlah siswa setelah PPDB usai menjadi indikasi terjadinya praktik kecurangan,” ujar SAM bidang Regulasi.
 
Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB wajib dilakukan oleh semua pihak, khususnya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik “jual beli kursi”/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi seperti pungutan liar dan “jual beli kursi”, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.
 
Kemendikbud kembali mengingatkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Pada pasal 38, Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota wajib memiliki dan mengumumkan kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

Jakarta, Kemendikbud --- Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Dadang Sunendar menyerahkan satu set (139 jilid) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V Braille dan 1 jilid Sejarah KBBI kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia. Dadang mengatakan, Badan Bahasa dan Perpusnas memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa melalui bahan literasi. Ia berharap masyarakat yang membutuhkan KBBI V Braille dapat memanfaatkan kamus ini dengan baik.

“Adalah tugas kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya pikir Badan Bahasa dan Perpusnas memiliki visi dan misi yang sama, dan kita harus bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi itu,” ujar Dadang yang didampingi Sekretaris Badan Bahasa, Abdul Khak, dalam acara serah terima KBBI V Braille di Ruang Gaura, Badan Bahasa, Rawamangun, Jakarta, Selasa, (29/1/2019).

Direktur Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengaku senang dengan kegiatan serah terima KBBI V Braille. Ia berharap, ke depannya, lembaga yang dipimpinnya mampu memfasilitasi masyarakat disabilitas dengan audio dan ruang baca yang ramah disabilitas.

“Saya sangat berterima kasih Badan Bahasa telah mengundang kami untuk hadir dalam acara serah terima ini. Sebetulnya, kami di Perpusnas sudah memiliki ruang, tetapi tidak memiliki bahan baca yang cukup, terutama untuk kaum disabilitas netra. Tugas kita adalah sama, yaitu sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Melalui sinergi inilah kita dapat mewujudkan itu semua”, kata Syarif.

Penyerahan satu set KBBI  V Braille tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan KBBI Braille yang telah diluncurkan dalam Kongres Bahasa Indonesia XI pada 28 Oktober 2018 di Jakarta. Pencetakan KBBI Braille merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “Abiyoso”, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyusunan KBBI Braille diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra. KBBI Braille disusun demi mewujudkan keadilan dan kesamarataan informasi untuk semua kalangan masyarakat, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Alih huruf menjadi KBBI Braille dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas netra langsung sebagai pengguna kamus. Setelah pengalihan huruf ke huruf Braille selesai dan dicetak, dilaksanakan penyuntingan oleh penyandang disabilitas netra untuk menghindari kesalahan penulisan, keterbacaan, dan sebagainya. Setelah itu, KBBI Braille dicetak dan dijilid secara khusus. Dalam setiap jilidnya, KBBI Braille berisi 50 lembar kertas khusus cetakan Braille. Secara keseluruhan, KBBI Braille terbagi menjadi 139 jilid, yang setiap jilidnya terdiri atas bagian depan kamus yang berisi petunjuk pemakaian, bagian batang tubuh berupa entri kamus dari A—Z, dan bagian belakang yang berisi lampiran.

Dari segi isi, KBBI Braille tidak berbeda dari KBBI V. Tampilan luar KBBI Braille berupa jenis serta ukuran huruf, warna, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagainya juga sama dengan KBBI V. Perbedaannya hanyalah pada tambahan nama instansi pengalih huruf berikut pencetaknya serta logo Braille. Keberadaan KBBI Braille diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama para penyandang disabilitas netra.

Monday, 04 February 2019 10:41

Hasil Rakor PPG 2019

Berikut ini Hasil Rakor PPG 2019 tentang Jadwal pelaksanaan PPG tahun 2019

Jakarta, Kemendikbud --- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Polandia terus meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan Pemerintah Polandia. Pentingnya meningkatkan hubungan kerja sama tersebut, mengingat negara dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta itu merupakan pintu masuk bagi Indonesia ke negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Siti Nugraha Mauludiah, yang dilantik awal Januari 2019 lalu. Mendikbud menyampaikan akan mengirim guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Polandia, guna memanfaatkan peluang investasi pendidikan vokasi di bidang pariwisata dan budaya.

“Kita akan arahkan pendidikan vokasi dengan mengirim guru-guru SMK dan instruktur, juga akan dikaitkan dengan investasi. Bisa juga pertukaran pelajar yang selebihnya akan ditindaklanjuti,” disampaikan Mendikbud di kantor Kemendikbud, Jakarta pada Rabu sore (30/01/2019).

Selain pertukaran pelajar dan pengiriman guru SMK, Mendikbud juga berencana akan menempatkan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) di Polandia. Seperti diketahui selama ini Indonesia belum memiliki Atdikbud di Polandia. “Nanti akan dilihat negara mana yang tidak terlalu berfungsi (Atdikbudnya), akan kita alihkan ke negara-negara yang bagus potensinya,” ujarnya.

Menindaklanjuti program Darmasiswa yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing untuk belajar seni, budaya, dan bahasa Indonesia, Mendikbud berharap alumni program Darmasiswa tersebut dapat dijadikan duta-duta Indonesia di Polandia untuk mengenalkan segala potensi yang dimiliki Indonesia, mulai dari potensi destinasi investasi hingga destinasi wisata. “Nah, ini saya menyarankan sekaligus meminta kepada Dubes untuk lebih mengintensifkan alumni Darmasiswa tahun mendatang,” kata Mendikbud.

Menyambut pernyataan Mendikbud, Dubes Siti Nugraha mengungkapkan, terkait dengan pendidikan vokasi nantinya akan dikaitkan dengan investasi. Sehingga melalui pendidikan vokasi, investasi dapat diserap langsung oleh para industri di Indonesia. Keuntungan lainnya dari kerja sama tersebut, lanjut Mauludiah, Polandia merupakan negara yang memiliki standar vokasi Uni Eropa. Biaya hidup (living cost) di sana pun cenderung lebih murah dibandingkan dengan negara Eropa Barat lainnya.

“Sehingga sesuai arahan Pak Menteri Pendidikan tadi, vokasi ini dikaitkan dengan investasi yang akan mereka tanamkan di sini (Indonesia). Jadi pendidikan bisa diserap oleh industrinya langsung,” ujar Mauludiah.

Hubungan Indonesia dengan Polandia sudah terjalin sejak lama. Sejak tahun 1974 hingga 2018, sekitar 450 pelajar Polandia telah mengikuti program Darmasiswa untuk belajar seni, budaya, dan bahasa di Indonesia. Program ini setiap tahunnya diminati sekitar 20 hingga 30 pelajar Polandia, padahal Kemendikbud hanya menyediakan kuota sebanyak 10 hingga 12 pelajar.

Jakarta, 31 Januari 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber : Siaran Pers BKLM, Nomor: 020/A5.3/Sipres/I/2019

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen penuh dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019, Kemendikbud mengadakan taklimat/briefing Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Graha Utama kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1/19).

"Usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita lakukan seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat melayani dengan lebih baik. Juga membangun zona-zona integritas," disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Mendikbud berpesan kepada jajarannya agar anggaran tahun 2019 harus dilaksanakan dengan memperhatikan 6 (enam) hal utama, yaitu: (1) pelaksanaan tata kelola yang baik; (2) fokus kepada tugas dan fungsi; (3) fokus kepada target dan sasaran; (4) mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang; (5) patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku; serta (6) tepat waktu dalam mencapai target dan sasaran.

"Kami menyadari bahwa menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah mudah dilakukan. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh karena itu, usaha yang terus menerus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan," tutur Mendikbud.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendikbud ini melibatkan 320 peserta yang terdiri atas (1) Pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan unit utama Kemendikbud; Ketua dan Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan unit utama Kemendikbud; Para Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kemendikbud; serta para Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) atau para ibu yang aktif di Dharmawanita. Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo; Sekretaris Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Widiyanto Poesoko; Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh; dan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Jan S. Maringka.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan dan penguatan tentang tata kelola pelaksanaan anggaran yang bebas dari korupsi dalam rangka mewujudkan zona integritas.

"Kita berharap semua target dan sasaran yang harus dicapai oleh Kemendikbud di tahun anggaran 2019 ini dapat diraih dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Irjen Kemendikbud.

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan.

"Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh," disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy dalam taklimat media, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (15/1/19).

Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2019 dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran baru mendatang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Regulasi PPDB untuk tahun ajaran 2019/2020 ini terbit lima bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, dikatakan Mendikbud, pemerintah daerah dapat menyiapkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dengan lebih baik, dan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat.

Dijelaskan Mendikbud, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru bukanlah kualifikasi akademik. Walaupun itu juga dimungkinkan, tetapi menurut Mendikbud, pertimbangan yang utama itu adalah domisili peserta didik dengan sekolah. "Memang ada jalur akademik dan perpindahan, tetapi sebetulnya itu sifatnya darurat," jelas Mendikbud.

Menurut Muhadjir, jika selama ini penyelesaian masalah pendidikan menggunakan pendekatan yang sifatnya makro, dengan sistem zonasi akan diubah menjadi mikro. Sehingga penyelesaian masalah-masalah yang ada akan berbasis zona. "PPDB itu hanya salah satu saja. Nanti termasuk distribusi dan kualitas guru, sarana dan prasarana, hampir semuanya akan kita selesaikan. Termasuk program wajib belajar 12 tahun itu nanti menggunakan basis zonasi ini," kata Mendikbud.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPDB tahun 2018 yang lalu, Kemendikbud menemukan masih banyak sekolah yang mengumumkan daya tampung yang tidak sesuai dengan rombongan belajar (rombel) yang ada. Kemudian juga masih ditemukan sekolah yang daya tampungnya melebihi ketentuan rombel.

Sebagian besar sekolah belum dapat menerapkan seleksi jarak antara sekolah dengan tempat tinggal peserta didik sesuai dengan prinsip zonasi. Selain itu, masih banyak sekolah menerapkan kuota zonasi, prestasi, dan perpindahan domisili tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Salah satu hal yang diubah dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini adalah penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mendikbud menyampaikan bahwa tahun ini kondisi kemampuan ekonomi keluarga peserta didik dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah/Pemerintah daerah.

Muhadjir berharap terjadi perubahan pola pada PPDB di tahun 2019 ini. Sekolah dan lembaga pendidikan didorong semakin aktif mendata anak usia sekolah di zona masing-masing. "Kita harapkan terjadi perubahan pola penerimaan peserta didik baru yang dari siswa mendaftar ke sekolah, menjadi sekolah yang pro-aktif mendata atau mendaftar siswa, atau calon peserta didiknya. Karena itu, Kemendikbud berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan Kemendagri, terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena basis siswa itu sebetulnya adalah dari data kependudukan," tuturnya.

Mendikbud mengimbau agar pemerintah daerah segera membuat juknis PPDB yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kemudian pemerintah daerah juga didorong untuk menetapkan zonasi di wilayah masing-masing, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan PPDB yang dijadwalkan akan dimulai pada bulan Mei 2019. "Kita sebetulnya sudah punya rancangan zona, tapi yang memiliki kewenangan menetapkan itu pemerintah daerah," kata Muhadjir.

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB wajib dilakukan oleh semua pihak, khususnya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Mendikbud meminta agar pemerintah daerah dapat memastikan sekolah terhindar dari praktik jual beli kursi/titipan, ataupun tindakan pelanggaran lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum.

"Nanti akan kita tindaklanjuti, ada surat edaran kepada daerah, hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam juknis, yang belum tercantum di dalam Permendikbud," kata Mendikbud.

Monday, 01 April 2019 16:00

Program Remedial Guru Daerah Khusus

Program remedial bagi guru-guru daerah khusus yang belum lulus Program PPG Dasus tahun 2018. Calon peserta program ini sudah ditambahkan di AP4G dalam kelompok Remedial Dasus, daftar calon dapat diunduh melalui tautan yang disediakan.
Calon yang berniat mengikuti diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui laman publik sertifikasi guru mulai tanggal 22 - 27 April 2019.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahun 2019 (PPG Daljab 2019) angkatan 1 pada tanggal 7 maret 2019 sudah memulai tahap workshop. Pelaksanaan angkatan kedua akan segera dimulai dan dijadwalkan tangal 31 maret 2019 hasil penempatan calon mahasiswa PPG daljab 2019 angkatan 2 dapat dilihat melalui Tautan Informasi disisi bawah laman ini atau klik di sini.

Bagi cadangan/calon mahasiswa silahkan melakukan konfirmasi kesediaan untuk ditetapkan sebagai mahasiswa PPG daljab 2019 angkatan 2. Konfirmasi kesediaan dilakukan melalui Tautan Informasi - Konfirmasi dan Registrasi disisi bawah laman ini atau klik di sini.

Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2019 akan dilaksanakan dalam beberapa angkatan, berikut jadwal pelaksanaan angkatan 2,

  • Konfirmasi kesedian : 1-5 April 2019
  • Penetapan peserta final : 8 April 2019
  • Pelaksanaan PPG dalam jabatan :
    1. Daring : 8 April - 27 Juni 2019
    2. Lapor diri : 1-2 Juli 2019
    3. Orientasi : 3 Juli 2019
    4. Workshop : 4 - 25 Juli 2019
    5. PPL : 29 Juli - 16 Agustus 2019
    6. UKMPPG : 19 Agustus - 1 September 2019
    7. Akhir Program PPG : 2 September 2019

 

 

Bagi calon mahasiswa yang belum menjadi mahasiswa PPG angkatan 1 dan 2 masih menunggu jadwal penetapan peserta angkatan berikutnya dan akan diinformasikan melalui laman ini.

Konfirmasi Kesedian

Calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang telah ditetapkan, wajib melakukan konfirmasi kesediaan sebelum mengikuti PPG Dalam Jabatan. Tujuan konfirmasi kesediaan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa PPG Dalam Jabatan memahami ketentuan yang berlaku selama mengikuti PPG Dalam Jabatan beserta sanksinya dan menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti PPG Dalam Jabatan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi guru yang telah ditetapkan sebagai cadangan calon mahasiswa PPG.

Calon mahasiswa yang tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu yang ditentukan berakhir dianggap konfirmasi bahwa tidak bersedia dan dapat mengikuti penetapan peserta PPG Dalam Jabatan pada angkatan berikutnya, terutama jika peserta memiliki kondisi khusus seperti hamil/pasca melahirkan/sakit parah. Bagi cadangan calon mahasiswa PPG yang melakukan konfirmasi bersedia maka akan memiliki kesempatan untuk menggantikan kuota yang tidak diisi oleh calon.

Jika berniat untuk konfirmasi bahwa bersedia mengikuti PPG daljab 2019, sebelum konfirmasi sebaiknya dipersiapkan Nomor Induk Mahasiswa/Noor Pokok Mahasiswa ketika menempuh jenjang pendidikan S1 dan nama perguruan tinggi sesuai yang tertulis di ijazah S1.

Dengan menyatakan bersedia, maka calon mahasiswa siap mengikuti ketentuan selama program PPG Dalam Jabatan angkatan 2 sesuai jadwal serta siap menanggung biaya hidup, biaya transportasi dan biaya lainnya yang timbul selama program PPG berlangsung. Pemerintah hanya menanggung biaya pendidikan program PPG sesuai jadwal.

Dalam pelaksanaan program PPG Daljab angkatan 2, sebagian calon mahasiswa dibiayai oleh APBD (pemerintah daerah). Bagi calon mahasiswa tersebut dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah terkait. Guru pada jenjang dikmen (SMA/SMK/SLB) dapat menghubungi dinas pendidikan provinsi, kemudian guru pada jenjang dikdas (TK/SD/SMP) dapat menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota.

Proses konfirmasi kesediaan terdiri dari 3 tahap :
  • 1. Login ke laman konfirmasi kesediaan

    Login dengan mengisikan nomor peserta UKG dan password (kata sandi) sesuai kata sandi akun di simpkb

  • 2. Konfirmasi kesediaan mengikuti PPG daljab 2019

    Peserta wajib melakukan konfirmasi persetujuan untuk setiap poin pakta integritas. Jika tidak bersedia proses konfirmasi selesai. Bagi yang bersedia harap dipersiapakan ijasah/transkrip nilai untuk mengisi kolom nama perguruan tinggi dan NIM/NPM.

  • 3. Konfirmasi Catak Berkas

    Konfirmasi cetak berkas Pakta integritas dan format A1 dapat dilakukan sesudah ditetapkan menjadi peserta PPG daljab tahun 2019 angkatan 2, yaitu sesudah 5 April 2019.