Wednesday, 29 May 2013 03:55

Gaji Guru Honor Rp 50.000 Per Bulan

Soe - Terdapat sekitar 500 guru honor SD dan SMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang mendapat honor Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan. Mereka kebanyakan mengajar di sekolah swasta. Panggilan mengabdi membuat mereka tetap bertahan.

Asnat Bel, guru honor di salah satu SD swasta di Amanuban Timur, 45 kilometer dari Kota Soe, misalnya, mendapat honor Rp 50.000 per bulan.

Sarche Kase (26), yang menjadi guru honor selama lima tahun di sekolah swasta lainnya, mendapat honor Rp 75.000 per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan. ”Saya tidak kuat karena honor itu tidak cukup untuk biaya hidup sehingga saya mengundurkan diri,” kata Sarche yang kini akan berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke Malaysia.

Wakil Ketua DPRD Timor Tengah Selatan Ampere Seke Selan di Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan mengatakan, setiap melakukan kunjungan kerja, keluhan seperti itu yang selalu ia terima. Honor guru terlalu kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

”Mereka inginnya menjadi pegawai negeri sipil, tetapi aturan pemerintah pusat tidak memungkinkan,” kata Ampere.

Ia mengatakan, sebenarnya para guru honorer itu bisa digaji dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Masalahnya, alokasi BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 20 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah.

”Jika jumlah guru honor ternyata banyak di suatu sekolah, alokasi anggaran yang tersedia harus dibagi rata sehingga honor yang diterima guru menjadi kecil,” ujarnya.

 

Sumber : http://www.kompas.com

Published in Potret Pendidikan

Jakarta - Setelah DPR menyetujui pelaksanaan dan anggaran kurikulum 2013 yang akan diterapkan mulai tanggal 15 Juli 2013, Mendikbud M Nuh, menyatakan siap gerak cepat agar kurikulum baru itu dapat terealisasi dengan maksimal.

"Insya Allah malam ini ya langsung kita percepat mulai dari urusan penyiapan pelatihan guru sampai ke dokumen-dokumen pendukung yang lain," kata M Nuh usai rapat dengan komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013) malam.

Terkait adanya 3 fraksi yang menolak pelaksanaan kurikulum 2013 dan beberapa fraksi yang memberi catatan, M Nuh menilai itu hal yang wajar.

"Jadi kalau melihat tadi beberapa catatan maka kami berterimakasih dari para masing-masing fraksi, tetapi kami punya jawaban atas catatan-catatan itu," kataya.

"Wajar yang tidak setuju itu biasa saja, tetapi secara politik kan sudah menyetujui kurikulum 2013 ini," imbuh Nuh.

Ia mencontohkan misal terkait grand design kurikulum yang dinilai perencanaannya belum matang. Menurutnya, semua telah dipersiapkan oleh Kemendikbud.

"Kemudian guru itu dilatih mulai minggu ketiga bulan Juni sampai awal Juli, per angkatan sekitar 7 hari. Itu sudah lumayan," ucapnya.

"Insya Allah yakin. Sudah dari awal designnya minggu ketiga pada saat liburan sekolah (pelatihan guru). Kalau belum dilatih ya memang belum," lanjut Nuh.

Saat ditanya mengapa kurikulum 2013 hanya untuk sekolah eks RSBI dan berakreditasi A, Nuh menyatakan mereka sekola yang lebih siap melaksanakan kurikulum 2013.

"Mereka diprioritaskan, mereka yang paling siap dan memang lebih siap," jawab Nuh.

 

Sumber : http://www.detik.com

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Setelah melalui pembahasan panjang, DPR akhirnya menyepakati rencana pemerintah untuk melaksanakan kurikulum baru pada 15 Juli 2013. Sebanyak 6 fraksi menyatakan setuju dan 3 fraksi menolak.

6 Fraksi yang sepakat pelaksanaan kurikulum baru pada 15 Juli 2013 dan anggaran sebesar Rp. 829.427.325.000 adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Tiga fraksi yang menolak adalah PKS, PAN dan PPP.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Jefirstson R Riwu Kore. Fraksi Partai Demokrat menyepakati implementasi dan anggaran kurikulum 2013 tanpa catatan.

"Sehubungan masih adanya perdebatan konten kurikulum Fraksi Partai Demokrat menyerahkan pada pemerintah. Kedua, Fraksi Partai Demokrat menyetujui anggaran sebesar Rp. 829.427.325.000," kata Jefirstson.

Kemudian Pandangan Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Popong Otje Junjunan, Golkar menyetujui dengan beberapa catatan. Diantaranya harus dilakukan standar baku terhadap perubahan kurikulum, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman.

"Implementasi kurikulum 2013 tidak hanya untuk sekolah eks RSBI dan sekolah berakreditasi A, tapi mencakup semua kategori sekolah untuk masing-masing jenjang. Sehingga dapat dievaluasi secara komprehensif sejauh mana pelaksanaan kurikulum dengan pola terbatas dan bertahap kalau tidak bisa dikatakan uji coba," papar Popong.

"Fraksi Partai Golkar mempersilakan kepada Kemendikbud untuk melaksanakan kurikulum 2013 pada Juli yang akan datang, dan semua catatan kami dapat mendapat perhatian dan dipenuhi," imbuhnya.

Fraksi PDIP dibacakan Asdi Narang. PDIP menyepakati tanpa catatan. "Fraksi PDIP menyatakan menyetujui kurikuulum 2013 dan menyambut dengan gembira," ucap Asdi Narang.

Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Nuroji, menyepakati kurikulum dengan 4 catatan. Pertama terkait subtansi kurikulum diserahkan pada kewenangan pemerintah.

"Kedua pemerintah telah merencanakan cakupan sekolah dan anggaran. Ketiga pemerintah telah sampaikan perubahan anggaran, dan keempat pemerintah telah menyusun jadwal persiapan yang telah disesuaikan dengan awal tahun akademik 2013," papar Nuroji.

Dua fraksi lain yaitu PKB dan Partai Hanura dibacakan oleh wakil ketua komisi X Utut Adianto. Hanura sepakat dengan catatan standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian kurikulum lebih disempurnakan.

Tiga fraksi yang menolak kurikulum dilaksanakan pada 15 Juli 2013 adalah PKS, PPP dan PAN. Khusus untuk PAN menolak dan meminta untuk tahun 2013 hanya dilakukan uji coba.

"Disni ada 6 fraksi yang menyetujui dengan catatan terlampir dalam keputusan ini, dan ada 3 yang memang berbeda. Intinya PKS belum menyetujui, PAN menyetujui hanya piloting (uji coba), dan PPP menyetujui diundur sampai 2014. Jadi 3 fraksi belum menyetujui," kata ketua komisi X Agus Hermanto menyampaikan kesimpulan fraksi.

"Kami mohon persetejuan anggoota komisi X setelah mendengar pandangan fraksi, apakah dapat disetuji?" tanya Agus.

"Setuju..!!" jawab mayoritas anggota.

Tok..!! Tok..!! Kurikulum 2013 pun disepakati dan anggaran segera dicairkan. Pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan kurikulum ini untuk sekolah eks RSBI dan berakreditasi A sebanyak 6.325 sekolah.

 

Sumber : http://www.detik.com

Published in Warta Pendidikan

Jambi - Besudut, menjadi yang pertama dan satu satunya siswa asal Orang Rimba Jambi yang lulus Ujian Nasional (UN) SMA dan Sederajat 2013.

 

Kepala Sekolah SMAN 14 Tebo, Suparjo, Minggu mengatakan, Besudut mendapatkan nilai UN 32,2 dengan nilai tertinggi mata pelajaran Matematika 6,25.
Keberhasilan Besudut lulus UN menjadi prestasi baginya karena merupakan satu-satunya Orang Rimba Jambi yang berhasil menamatkan pendidikan formal hingga ke lanjutan tingkat menengah atas.
"Alhamdulilah seluruh siswa di sekolah kami dinyatakan lulus 100 persen, termasuk Besudut dengan memperoleh hasil yang cukup baik," ujar Suparjo di Jambi.
Menurut dia, Besudut yang dikenal dengan nama Irman Jalil termasuk siswa yang tekun dan rajin dalam belajar dengan segala keterbatasannya.
Besudut biasanya datang ke sekolah lebih pagi dibandingkan teman-teman lainnya.
Meski menjadi Orang Rimba Jambi pertama yang lulus UN tingat sekolah atas, Besudut enggan berpuas diri. Mimpinya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menurutnya akan terus diperjuangkan.
"Saya akan terus berusaha untuk belajar agar bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Saya ingin membuktikan mampu untuk sekolah tinggi sama dengan kelompok masyarakat lainnya," ujar Besudut.
Sementara itu, Manajer Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Rudi Syaf mengatakan, kelulusan Besudut pada UN dipandang sebagai suatu keberhasilan.
"Karena mengingat Besudut adalah satu-satunya Orang Rimba yang berhasil menamatkan sekolah tingkat atas secara formal," ujarnya.
Agar cita cita Besudut untuk sekolah lebih tinggi lagi bisa tercapai, perlu dukungan berbagai pihak untuk membantu pembiayaannya.
Masalah ekonomi bagi siswa Orang Rimba menjadi salah satu kendala, akibat kemarjinalan dan kondisi finansial yang tidak memungkinkan.
Keberhasilan Besudut ini juga diharapkan dapat memacu semangat generasi Orang Rimba Jambi yang saat ini telah 12 orang mengecap pendidikan di SMP dan 53 orang lainnya di sekolah dasar (SD).
 
Sumber : http://www.republika.co.id
Published in Potret Pendidikan
Friday, 24 May 2013 00:00

12 Siswa Terbaik dengan Nilai UN Tertinggi

Jakarta - Ni Kadek Vani Apriyanti, siswa kelas XII SMA N 4 Denpasar, Bali, patut berbangga hati saat namanya disebutkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, sebagai siswa dengan nilai UN tertinggi, yaitu 9,87. Siswi asal Bali ini disebutkan namanya oleh Mendikbud bersama 11 orang siswa terbaik nasional lainnya.

Sebelas siswa terbaik lainnya masing-masing berasal dari lima provinsi berbeda dengan Ni Kadek Vani. Aditya Agam Nugraha, siswa dari SMA N 1 Surakarta meraih nilai 9,78. Nilai tersebut sama dengan Helena Marthafriska Saragi Napitu, siswi dari SMA Swasta Methodist Medan, Sumatera Utara. Berikutnya ada Made Hyang Wikananda, siswa dari SMA N 4 Denpasar Bali, dengan nilai 9,76. Masih dari sekolah yang sama, Luh Putu Lindayani, juga berhasil menyabet nilai 9,76.

Saat urutan berikutnya dibacakan, Menteri Nuh menyebut siswa yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu Elva Vidya, dari SMAK 5 Penabur dan  Gracia Isaura Paulina, dari SMA N 8. Kedua siswi ini berada di posisi 6 dan 7 dengan nilai yang sama, 9,75. Tahun ini istimewa bagi Provinsi DKI Jakarta karena dalam beberapa tahun terakhir, baru kali ini siswa dari provinsi ini memperoleh nilai terbaik.

“Jadi terbukti, bahwa kualitas SMA tidak tergantung wilayah. Di Denpasar bisa berprestasi, begitu juga di Lamongan maupun Jakarta,” ujar mantan Menkominfo ini saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemdikbud, Kamis (23/05).

Di urutan ke delapan, Bali kembali mengisi dengan nilai 9,75, yaitu Putu Siska Apriliyani. Siswi dari SMA N 4 Denpasar ini memiliki nilai yang sama dengan Nadia Anindita Vandari, siswi MAN Insan Cendikia Ciater Serpong, yang berada di posisi 9.

Untuk tiga urutan terakhir 9-12, masing-masing memperoleh nilai 9,73. Sarah Alya Firnadya, siswi SMA N 8 Jakarta, Zulva Fachrina, siswi SMA N 10 Samarinda Kalimantan Timur, dan Putu Indri Widiani, siswi SMA N 4 Denpasar. Dari 12 peserta dengan nilai UN terbaik ini, hanya dua di antaranya berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk pengumuman hasil UN, Mendikbud menyatakan telah diserahkan kewenangannya kepada pihak sekolah. “Kami sudah memberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengumumkannya,” katanya.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan
Sunday, 26 May 2013 15:49

Indonesia Juara Umum ISPrO

Jakarta - Kiprah pelajar Indonesia di kancah internasional terus menanjak. Paling baru, kontingen pelajar Indonesia menjadi juara umum dalam 1st International Science Projects Olypiad (ISPrO) 2013 yang berlangsung di Indonesia. Indonesia menjadi juara umum setelah menyabet enam medali emas, serta perak dan perunggu masing-masing empat medali.

Pengumuman pemenang kontes ISPrO ini dilakukan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumat (24/5). Sedangkan pagelaran lomba dilaksanakan di Universitas Indonesia, Depok. Rangkaian kontes ini berlangsung sejak 19 Mei lalu hingga kemarin.

Delegasi Indonesia yang mendapatkan  medali emas adalah pasangan Angela Lois Iskandar dan Regina Palma Pranata dari SMA Santa Laurensia Serpong, lalu Vania Erriza dan Shafira Raudya Aidina (SMA Semesta Semarang), Allice Fajri C.S dan Primananda Rahmalida (SMAN 3 Semarang), Amelia Nugrahaningrum dan Krisnanto Wibowo (SMAN 1 Jogjakarta), Jeni Purnamawati dan Queen Votka Rosady (SMK Boedi Oetomo 2 Gandrangmangu, cilacap), serta Jeffry Wicaksana dan Sheren Devina Soenario (SMA Santa Laurensia Serpong).

Angela Lois Iskandar mengaku bangga bisa mendapatkan medali emas dalam kontes ini. Dia melakukan penelitian terhadap penggunaan kulit udang dan bambu untuk menyerap logam berat yang dihasilkan industri tekstil. "Logam berat itu sangat berbahaya jika menengai lingkungan masyarakat di sekitar pabrik," ujarnya.

Penyerahan medali emas ini sedianya dilakukan langsung oleh Mendikbud Mohammad Nuh. Tetapi karena ada rapat bersama Presiden SBY, maka digantikan oleh Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Dalam sambutannya tertulisnya, Nuh mengatakan lomba ini sejalan dengan program pemerintah untuk  meningkatkan kebiasaan penelitian di kalangan akademisi. "Peneliti di Indonesia masih relatif rendah. Bisa dilihat dari jumlah doktornya yang belum banyak," tutur dia.

Nuh mengatakan ke depan Kemendikbud akan memperluas gaung pelaksanaan ISPrO. "Harus mendapat pengakuan luas dari komunitas peneliti dunia," kata dia. Nuh menegaskan jika kontes  ISPrO ini menggunakan pendekatan proyek penelitian yang ramah lingkungan. Bukan seperti olimpiade yang menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan tertulis seperti ujian nasional.

Menteri asal Surabaya itu mengatakan jika peningkatan budaya meneliti ini sejalan dengan penerapan kurikulum baru 2013. Dia menuturkan jika sejak SD, para murid sudah dibiasakan dengan aktifitas penelitian. Diantaranya adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena alam di sekitar sekolah.

Lomba ini sendiri merupakan kerjasama antara Kemendikbud dengan Pasific Countries Social and Economic Solidarity Association Indonesia (Pasiad). Kontes tahunan ini yang baru lahir ini diikuti 270 peserta dari 24 negara. Selain Indonesia ada Macedonia, Belarus, Tajikistan, Kyrgyzstan, Bosnia and Herzegovina, Azerbaijan, Filiphina, Tajikistan, Moldova, dan Turki. Kemudian juga ada Pakistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Thailand, Madagaskar, dan Bangladesh.
 
Negara lain yang meraih pedali emas adalah Macedonia, Belarus, dan Tajikistan. Sejak awal persaingan ketat diprediksi akan dijalani kontingen dari Indonesia dengan negara-negara pecahan Uni Soviet

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Warta Pendidikan
Sunday, 26 May 2013 15:24

Nilai UN SMA Turun, Mutu Pendidikan Turun

Pontianak - Anggota Komisi X DPR, Zulfadli menilai menurunnya tingkat presentase kelulusan siswa sekolah menengah atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) tahun 2013 ini menunjukkan tidak adanya peningkatan mutu pendidikan.

"Apalagi kalau dilihat dari hasil nilai rata-rata murni UN SMA hanya mencapai 6,35, jauh lebih rendah dari tahun lalu 7,57. Berarti terjadi penurunan kualitas pendidikan," ujar Zulfadli saat dihubungi wartawan, Jumat (24/5).

Selain itu Zulfadli menyebut, ada hal ironis terkait UN SMA. Keironian tersebut menurut dia, karena terdapat 24 sekolah yang muridnya 100 persen tidak lulus.

Karenanya, politikus Golkar tersebut meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera melakukan evaluasi terkait hasil UN.

"Kemendikbud harus segera evaluasi hasil UN secara komprehensif dan melakukan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah," ucap Zulfadli.

 

 

Sumber : http://www.jpnn.com

 

 

 

Published in Warta Pendidikan
Saturday, 25 May 2013 16:00

Dampak Kenaikan Anggaran Belum Terasa

Jakarta - Dampak kenaikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN belum terasa seluruhnya karena baru dimulai tahun 2009. Meski demikian, beberapa capaian sudah terlihat, antara lain naiknya angka partisipasi kasar perguruan tinggi dari 18-19 persen pada 2009 menjadi 27 persen pada 2012.

”Ibarat makan, tidak langsung membuat gemuk. Ada prosesnya. Sekarang sedang berproses,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, di Jakarta, Kamis (23/5). Begitupun angka putus sekolah, buta aksara angka partisipasi kasar SD, SMP dan SMA sudah membaik.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, 60-70 persen di antaranya ditransfer ke daerah, baik berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua. ”Jumlahnya besar dan paling banyak untuk gaji guru, sekitar 65 persen,” kata Nuh.

Jangan sampai ada kesan, kata Nuh, anggaran 20 persen itu untuk Kemdikbud semua. ”Mayoritas untuk gaji guru juga tidak masalah, karena ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” kata Nuh.

Dalam APBN 2012, dari anggaran pendidikan Rp 289,95 triliun, hanya Rp 64,35 triliun yang ke Kemdikbud. Dana terbesar untuk daerah, sekitar Rp 187 triliun, serta Rp 30,5 triliun untuk 17 kementerian.

Soedijarto, Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, mengatakan, kualitas pendidikan yang baik sulit dicapai jika delapan standar nasional pendidikan tidak dimiliki semua sekolah. Bersekolah pun belum dianggap sebagai peluang untuk pembudayaan sikap, berpikir ilmiah, serta membangun semangat kebangsaan indonesia.

 

Sumber : http://kompas.com

Published in Potret Pendidikan
Saturday, 25 May 2013 15:54

Anggaran Kurikulum 2013 Disetujui

Jakarta - Kabar baik berhembus di Kemendikbud. Mereka mendapatkan informasi jika panitia kerja (panja) kurikulum Komisi X DPR menyepakati anggaran yang diajukan Kemendikbud senilai Rp 829,4 miliar.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan setelah disetujui panja, pembahasan anggaran kurikulum baru tinggal digedok palu di Komisi X DPR. "Alhamdulilah. Semua sudah beres, sekarang tinggal implementasinya," kata mantan rektor ITS itu.

Nuh tidak menampik kabar jika di internal panja ada fraksi yang menolak mencairkan anggaran kurikulum baru. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Selama pembahasan yang sudah berlalu, hanya Fraksi PKS dan PPP yang getol menghadang pencairan anggaran kurikulum baru.

"Kalaupun ujungnya di panja masih alot dan harus voting, banyak yang setuju penggunaan anggaran kurikulum baru," papar Nuh. Namun dia mengatakan keyakinannya bahwa pembahasan anggaran ini tidak sampai voting. Nuh mengatakan Senin pekan depan (27/5) akan digelar rapat pamungkan tentang anggaran kurikulum baru di Komisi X DPR.

Di luar urusan anggaran, Nuh mengatakan banyak sekolah yang bukan sasaran penerapan kurikulum baru meminta untuk menjalankan kurikulum itu. Kemendikbud menyatakan tidak begitu saja meloloskan permintaan itu. Setidaknya sampai sekarang ada dua poin yang harus dipenuhi sekolah pemohon tadi. Yakni gurunya harus bersedia ikut pelatihan kurikulum baru dan mampu mengadakan buku secara mandiri (tidak masuk proyek Kemendikbud).

Informasi yang muncul saat ini Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh sekolah di ibu kota menerapkan kurikulum baru. Kemudian di Kota Surabaya tidak mau ketinggalan juga. Beberapa sekolah swasta di kota pahlawan itu sudah menyatakan ingin menjalankan kurikulum baru. "Termasuk juga sekolah-sekolah al-ma"arif juga ingin menjalankan kurikulum baru," tandasnya.

Nuh menuturkan akan menerbitkan aturan atau regulasi resmi dalam waktu dekat. Intinya pemerintah tidak boleh menghalangi keinginan sekolah untuk menerapkan kurikulum baru tadi.

 

Sumber : http://jpnn.com

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Saat ini adalah masa krusial urusan penerapan kurikulum baru. Dari hasil rapar kerja (raker) Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dini hari kemarin, disimpulkan jika keputusan pengesahan anggaran paling lama 23 Mei hari ini.

Pemerintah masih cemas, karena belum ada kepastian anggaran senilai Rp 829,4 miliar itu disetujui atau tidak oleh dewan.

Pengambilan kesimpulan raker ini cukup alot. Muncul banyak perdebatan di antara anggota Komisi X yang merangkap menjadi anggota paniti kerja (panja) kurikulum. Fraksi PKS meminta kesimpulan rapat tidak perlu ditulis hingga tanggal deadline-nya.

Sedangkan fraksi PPP meminta keterangan 23 Mei diganti dengan kata "secepatnya". "Panja bagaimanapun juga akan bekerja cepat untuk memutuskan kepastian kurikulum baru ini," kata politisi PPP Reni Marlinawati.

Urusan penetapan batas akhir pembahasan anggaran kurikulum baru ini juga sempat dilempar anggota dewan ke Mendikbud Mohammad Nuh selaku pengusul. Tetapi menteri asal Surabaya itu malah menyerahkan penuh urusan ini ke internal Komisi X dan Panja Kurikulum.

"Itu kan hanya masalah penggunaan kata. Begitu saja kok susah," ujar Nuh lantas menggeleng-gelengkan kepala lalu tersenyum. Yang terpenting baginya adalah, semua pihak sama-sama sepakat harus kerja cepat. Nuh bahkan menantang DPR jika pihaknya siap memberikan data kurikulum baru sebelum 23 Mei.

Keputusan rapat lainnya adalah, DPR meminta Kemendikbud menyampaikan versi terbaru anggaran kurikulum baru dalam format RKA-KL seperti umumnya. Sebagaimana diketahui jika nominal terbaru anggaran kurikulum baru adalah Rp 829,4 miliar.

Nominal terbaru ini adalah hasil pembahasan Kemendikbud yang menyesuaikan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jadi pad 23 Mei besok, akan ada dua keputusan penting. Yakni apakah anggaran kurikulum baru bakal dicairkan atau tidak. Jika akhirnya Panja Kurikulum bersedia mengeluarkan restu pencairan anggaran, pihak Kemendikbud sudah menyiapkan jadwal implementasi kurikulum baru.

Mulai dari penguman ulang lelang pengadaan buku kurikulum baru (17-2 Juni), pengumuman pemenang (3 Juni), dan penandatanganan kontrak serta penyampaian master buku kepada percetakan (10 Juni). Selanjutnya penyerahan buku babon untuk pelatihan guru di Lembaga Penjaminan Muti Pendidikan (LPMP) pada 4 Juli dan penyerahan buku siswa di setiap sekolah sasaran pada 14 Juli. Jika ditotal maka proses percetakan buku selama 20 hari, pengepakan 5 hari, dan pengiriman 10 hari.

"Mencetak buku ini tidak serumit mencetak naskah unas. Karena tidak rahasia," kata Nuh. Dia melontarkan pernyataan itu untuk meyakinkan DPR bahwa kekacauan percetakan naskah unas 2013 tidak terulang lagi.

Selanjutnya Kemendikbud juga sudah menyiapkan jadwal pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pelatihan materi untuk mata ajar semester I dijalankan pada Juni-Juli 2013. Selanjutnya pelatihan serupa untuk semester II dijalankan pada September-November 2013. Alokasi jam pelatihan guru 52 jam (semester I) dan 30 jam (semester II). Alokasi jam pelatihan untuk kepala sekolah sebanyak 70 jam.

"Untuk perbandingan, Ketika penerapan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, red) tidak ada pelatihan atau persiapan guru seperti ini," ujar Nuh. Jadi dia menolak jika kurikulum baru ini asal dijalankan.

Nuh juga menegaskan pelaksanaan kurikulum baru ini bukan ujicoba. Meskipun sekolah sasaran untuk tahun pertama ini hanya sekitar tiga peren dari seluruh populasi sekolah di Indonesia.

Anggota Komisi X sekaligus Panja Kurikulum Raihan Iskandar membenarkan jika keputusan besok masih ada dua skenario. "Apakah nanti anggaran kurikulum baru disetujui atau tidak," ujarnya. Dia mengatakan Kemendikbud wajib menyalin dokumen anggaran kurikulum baru dalam format RKA-KL.

Dengan cara ini, panja bisa mengetahui selisih kekurangan anggaran kurikulum baru (dari Rp 631 miliar ke Rp 829,4 miliar) memakai duit dari pos mana. "Jelas nanti ada pos anggaran yang dikorbankan," paparnya.

Sayangnya hingga kemarin sore Raihan mengatakan panja belum menerima laporan versi terbaru anggaran kurikulum baru dari Kemendikbud.

 

Sumber : http://jpnn.com

Published in Warta Pendidikan