Bengkayang - Penyerahan Surat Keputusan Bupati Bengkayang secara simbolis kepada Kepala Sekolah yang mendapat kepercayaan sebagai tugas tambahan di satuan pendidikan di Kabupaten Bengkayang yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 3 Okotober 2013 bertempat di aula lantai V Kantor Bupati Bengkayang. Pada acara tersebut, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, S.Pd didampingi Plt. Kadis Pendidikan Kab. Bengkayang Dr. Yan, M.Si., Inspektur Kab. Bengkayang B.Basuni, SE,M.Si, Kepala BKDD yang diwakili oleh Erni, SE, MM, para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, para Kepala UPTD Pendidikan se Kab. Bengkayang. Para Kepala Sekolah yang mutasi, rotasi dan promosi sebanyak 217 orang yang terdiri atas Kepala Sekolah SMA sebanyak 14 orang, Kepsek SMK 3 orang, Kepsek SMP 26 orang dan Kepsek SD berjumlah 120 orang, dan Kepsek yang mutasi menjadi guru biasa sebanyak 54 orang.
Acara penyerahan SK Bupati dan pengarahan Bupati Bengkayang sebagai pengantar tugas bagi para kepala sekolah dan guru dilingkungan Dinas Pendidikan berlangsung hikmat, aman dan lancar. Awal pengarahan Bupati Bengkayang, mengingatkan kembali makna Pendidikan sesuai dengan UU RI No.20 tahun 2003, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamanan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. demikian juga visi pemerintah kab. bengkayang tahun 2011-2015 berbunyi “terwujudnya masyarakat kabupaten bengkayang yang sejahtera, cerdas, sehat, beriman, demokratis dan mandiri dalam keberagaman”.
Bupati Gidot juga menyatakan bahwa proses SK tersebut sudah lama, sebab 3 tahun belakangan ini tidak ada mutasi, rotasi dan promosi Kepsek, masih banyak menjadi pelaksana tugas atau Plt, banyak guru atau Kepsek yang pensiun dan lain sebagainya. Selanjutnya Bupati menyatakan bahwa tugas kepala sekolah adalah tugas tambahan yang diemban selain sebagai seorang guru yang harus mengajar. Kepsek sebagai pelayanan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa agar lebih berkualitas, dan pada gilirannya nanti mampu menciptakan SDM yang memiliki daya saing yang tinggi.
Kepsek sebagai pemimpin bukan sebagai bos, sehingga harus memiliki jiwa melatih, melayani, menciptakan kebanggaan bagi orang lain, jangan suka menyalahkan orang lain, tanpa ada solusinya. Pesan Ki Hajar Dewantara: “ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Menjadi guru PNS harus melaksanakan tugas secara bertanggungjawab, jangan malas mengajar karena kesejahteraan guru saat ini sudah diperhatikan Pemerintah seperti tunjungan sertifikasi. Kepsek juga harus tanggap dengan lingkungan sekolah dan mau memelihara bangunan sekolah yang ada, “Jangan lepas satu batako, lepas satu papan, lepas satu atap metal, tunggu proyek, jadi harus kreatif dan berinisiatif”.
Seorang kepala sekolah akan sukses jika mampu menerapkan kompetensi kepribadian (misalnya menjadi teladan, memiliki integritas, bersikap terbuka, berpikir positif,mampu mengendalikan diri, memiliki bakat dan minat dalam pendidikan); manajerial (misalnya, memahami unsur-unsur manajemen kantor modern, mampu menciptakan budaya organisasi yang disiplin, kerja keras, mampu mengelola sdm dan sarana pendidikan, mengelola kurikulum, memahami informasi dan teknologi,mampu mengelola keuangan secara akuntabil dan transparan); kewirausahaan (misalnya, memili inovasi, motivasi, bekerja keras, pantang menyerah dan memiliki naluri kewirausahaan); supervisi (misalnya, melaksanakan supervisi akademik), dan dimensi kompetensi sosial (misalnya bisa kerjasama, aktif dan peka dalam kegiatan di masyarakat).
Terkait dengan pembangunan karakter anak didik, maka diharapkan kegiatan ekstra kurekuler seperti kegiatan pramuka harus digalakkan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan di setiap satuan pendidikan di kab. bengkayang ke depan. Karena hanya melalui pendidikan yang dapat meningkatkan, semua potensi kecerdasan anak-anak bangsa, dan dilandasi dengan pendidikan karakternya, diharapkan anak-anak bangsa di masa depan akan memiliki daya saing yang tinggi, untuk hidup damai dan sejahtera sejajar, dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang semakin maju dan beradab. Kalau perbaikan kualitas generasi tidak ada, maka apa jadinya kondisi bangsa ini dimasa yang akan datang? kemajuan suatu bangsa dan negara bukan dihasilkan dari jumlah manusianya seberapa banyak, tapi mutu serta kualitas manusia.
Oleh karena itu, para Kepsek dan para guru harus memahami teknologi informasi, serta rajin membuka website dinas pendidikan, disdikbud.bengkayangkab.go.id. Pada akhirnya, pengarahan Bupati Gidot menyatakan bahwa para Kepala Sekolah yang pada hari ini telah diberi tugas dan fungsi yang baru yakni sebagai manajer, edukator, administrator dan supervisor, pemimpin/leader, inovator, dan motivator. Program 7k (ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan), jangan hanya sebagai semboyan di papan agar dilaksanakan disekolah masing-masing. Kepada para Kepala Sekolah yang kembali menjadi guru biasa, Bupati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segela pengabdiannya selama ini untuk memajukan dunia pendidikan di Kab. Bengkayang kepada yang baru mendapat SK Kepsek Bupati berpesan jaga amanah sebaik-baiknya seraya mengucapkan selamat menjalankan tugas Kepsek sebagai tugas tambahan.

 

Sumber : http://disdikbud.bengkayangkab.go.id

Published in Warta Pendidikan

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan (Wamenbud) Wiendu Nuryanti, membuka Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Nasional di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam, Kamis (3/10).

Published in Warta Video
Monday, 07 October 2013 17:02

Seminar Internasional Pendidikan Anak Usia Dini

Batam - Di sela-sela Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Non Formal dan Informal Berprestasi Tingkat Nasional, Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyelenggarakan seminar internasional. Seminar internasional tersebut mengangkat tema "Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, Non Formal dan Informal". Seminar berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 5-7 Oktober 2013 di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau.

Seminar internasional tentang PTK PAUD, Non Formal dan Informal diikuti 10 negara, yaitu Indonesia, Australia, Laos, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, Korea Selatan, Myanmar, Nigeria, Vietnam, serta perwakilan dari UNESCO Indonesia. Peserta seminar terdiri dari perwakilan pemerintah dan aktivis LSM internasional. Dalam seminar tersebut, setiap perwakilan tiap negara mempresentasikan makalahnya mengenai kondisi pendidikan non formal dan informal di negaranya masing-masing. Usai presentasi, seluruh peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk melakukan diskusi.

Diskusi kelompok berlangsung di hari kedua, dengan tema yang berbeda-beda. Kelompok pertama membahas tentang pelatihan dan pengembangan PTK non formal dan informal. Kelompok kedua berdiskusi tentang kebutuhan, rekrutmen, dan manajemen PTK non formal dan informal. Sedangkan tema kelompok ketiga adalah penghargaan dan apresiasi untuk PTK non formal dan informal. Pada akhirnya, seminar internasional akan memberikan rekomendasi untuk kemajuan PTK PAUD, non formal dan informal di Indonesia serta negara lain.

Salah satu peserta seminar dari Bangladesh, Md. Rafiquzzaman mengatakan, seminar seperti ini penting untuk dilakukan karena sesama pegiat dan pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan non formal dapat berbagi pengalaman dan saling memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi. Namun ia menyayangkan jumlah negara peserta yang diundang kurang banyak. Di sisi lain, mantan Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Bangladesh tersebut memuji kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI yang diselenggarakan Kemdikbud. Ia mengatakan, festival untuk guru dan tenaga pendidikan PAUD, non formal dan informal seperti ini sangat bagus dilaksanakan.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan

Batam - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan (Wamenbud) Wiendu Nuryanti, membuka Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Tingkat Nasional di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Batam, Kamis (3/10).

 

Kegiatan yang akan berlangsung 3-8 Oktober 2013 ini dibuka Wamenbud dengan diiringi guyuran hujan deras. Meski demikian, antusiasme peserta tetap tinggi."Saya sangat menghargai walaupun dalam hujan deras dan angin yang kencang namun para peserta tetap semangat dan antusias mengikuti acara ini," kata Wiendu. 

 

Wamenbud mengatakan,  tugas PTK PAUDNI dalam memberikan layanan program PAUDNI sarat dengan beban dan tantangan. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah lebih meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka, serta memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka.  Kegiatan apresiasi PTK PAUDNI ini, kata Wiendu merupakan media dalam memotivasi seluruh pelaku PAUDNI sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Selain itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik juga merupakan tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia imbuhnya. 

 

Oleh karena itu kata Wiendu diharapkan kegiatan itu dapat membangun semangat baru dalam meningkatkan kinerja, mengembangkan sikap sportivitas, memupuk wawasan dan saling berbagi pengalaman terbaik untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal di masa yang akan datang. 

 

Sementara itu, Dirjen PAUDNI Kemdikbud, Lydia Freyani Hawadi dalam laporannya mengatakan, penyelenggaraan Apresiasi  PTK PAUDNI  Berprestasi Tingkat Nasional dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap PTK PAUDNI yang dinilai memiliki prestasi di bidang PAUDNI, meningkatkan mutu pembinaan PTK PAUDNI.  Dikatakan oleh Dirjen, Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Nasional diawali dengan rangkaian kegiatan lomba,  mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan puncaknya pada tingkat nasional.  

Peserta yang hadir pada puncak acara itu adalah PTK PAUDNI yang menjadi juara pertama  pada lomba tingkat provinsi. Secara keseluruhan jumlah peserta lomba tingkat nasional sebanyak 480 orang dan pendamping sebanyak 32  orang sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 512 orang  yang berasal dari 32 provinsi. Hadir  pada acara pembukaan itu antara lain Gubernur Kepulauan Riau,  Walikota Batam, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah pejabat Kemdikbud Pusat maupun daerah.

 

Video dapat dilihat disini

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Published in Warta Pendidikan
Thursday, 26 September 2013 01:34

Pancasila sebagai Manual Bangsa

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Published in Warta Video

Jakarta - Pemerintah Indonesia memprioritaskan enam program utama di tahun 2014 pada sektor pendidikan, dalam rangka mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka. Keenam program tersebut yaitu Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kurikulum 2013, peningkatan kualitas guru, rehabilitasi dan sarana prasarana, afirmasi daerah 3T, serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bidikmisi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (16/8) kemarin di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI. Untuk mendukung program-program prioritas tersebut, menurut Presiden, anggaran pendidikan ditingkatkan 7,5%, dari Rp. 345,3 triliun tahun ini menjadi Rp. 371,2 triliun di tahun 2014. Namun angka tersebut masih dimungkinkan mengalami perubahan, karena masih bersifat rancangan undang-undang (RUU).

Program Prioritas

Program PMU yang secara resmi diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tanggal 25 Juni 2013 yang lalu, diharapkan dapat mempercepat kenaikan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah. APK pendidikan menengah sampai tahun 2012 sebesar 78,9%. Dengan PMU, ditargetkan pada tahun 2020 APK pendidikan menengah dapat meningkat menjadi 97%. "Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040," kata Presiden pada kesempatan tersebut.

Sebagai konsekuensi logis atas dilaksanakannya kebijakan PMU ini, Pemerintah mulai tahun pelajaran 2013/2014 mulai menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan menengah. Nilai nominal BOS tersebut yaitu Rp. 1.000.000,- per siswa per tahun untuk seluruh siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta. Selain itu pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), serta peningkatan kualifikasi dan kompetensi para pendidik dan tenaga kependidikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari program PMU ini.

Selain itu implementasi Kurikulum 2013 juga mendapatkan perhatian serius di tahun depan. Tahun pelajaran 2013/2014 sekarang ini, Kurikulum 2013 telah diimplementasikan secara bertahap dan terbatas. Terkait implementasi Kurikulum 2013 tersebut, Mendikbud hari ini Sabtu (17/8) mengatakan bahwa penyiapan buku dan pelatihan guru menjadi hal yang mendapat perhatian khusus. "Kurikulum 2013, dimaksudkan untuk menyiapkan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif dan mampu berpikir orde tinggi," kata Mendikbud.

Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kata Presiden kemarin, adalah masalah kualitas guru, distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada guru-guru yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru.

Menanggapi peningkatan kualitas guru tersebut, Mendikbud menjelaskan bahwa penataan sistem perguruan mutlak perlu dilakukan. Penataan tersebut, menurut Menteri Nuh, meliputi penataan sistem di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK), pelatihan guru, karier guru, dan sertifikasinya.

Dalam rangka pemerataan kualitas SDM, beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.

Selain itu untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa Bidikmisi akan ditingkatkan. Dengan BSM dan beasiswa Bidikmisi diharapkan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para guru di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan menerapkan kurikulum 2013.

 

Program PMU merupakan program pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk usia 15-18 tahun untuk mengenyam pendidikan menengah.

 

“Mari kita sukseskan program PMU, serta kurikulum yang lebih tepat. Saudara adalah pelaku yang mengubah jalannya sejarah karena Indonesia akan memiliki sistem pendidikan selama 12 tahun dengan kurikulum yang lebih tepat,” katanya pada pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Kongres Guru Indonesia Tahun 2013 di Gedung Istora, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (3/07/2013).

 

Kongres, yang dimulai pada 1 s.d 5 Juli ini, diikuti sebanyak 8.000 orang, dengan rincian 1.800 peserta dan sekitar 6.000 peninjau. Para peserta dan peninjau tersebut terdiri atas Pengurus Besar PGRI, Badan Penasihat PGRI, utusan PGRI provinsi, kabupaten dan kota, serta utusan pengurus asosiasi dan profesi keahlian sejenis.

 

Presiden SBY mengatakan, program ini dijalankan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah  mencapai 97 persen. Tanpa program ini, kata Presiden, persentase APK tersebut baru dicapai pada 2040.

 

“Saudara sanggup semua?” tanya Presiden kepada para peserta kongres. “Sanggup!” jawab mereka serentak. “Alhamdulillah. itu untuk anak-anak kita. Untuk masa depan kita, untuk bangsa yang kita cintai,” ujar Presiden SBY.

 

Pada kesempatan yang sama, Presiden SBY meminta PGRI untuk terus menerus meningkatkan kapasitas dan kinerja guru. Selain itu, ikut meningkatkan integritas dan kode etik guru. “Lakukan kerja sama dan sinergi yang baik dengan jajaran pemerintah demi memajukan mutu pendidikan di negeri kita dan sekaligus demi peningkatan kesejahteraan guru kita,” katanya.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, program PMU akan dimulai pada Tahun Pelajaran baru ini. “Cita-citanya sederhana. Kita harapkan tahun 2020 anak-anak Indonesia usia 15-18 tahun, 97 persen mereka sudah bisa masuk ke jenjang pendidikan menengah,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo mengajak para guru untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi sebagai guru yang baik. Dia juga meminta untuk mewujudkan organisasi profesi guru Indonesia, yang dinamis terpercaya, kuat, dan bermartabat untuk menyempurnakan pengabdian dalam mewujudkan guru yang profesional sejahtera dan terlindungi.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan
Tuesday, 02 July 2013 15:51

800 Ribu Guru Bergolongan IVa Mandek

Jakarta - "Sekarang sekitar 800 ribu guru mandek di golongan IVa, tak bisa naik pangkat, jadi kepala sekolah. Banyak guru yang putus asa karena kerja sudah baik kok tak bisa menerima haknya," kata Ketua Umum PB PGRI Sulistyo di kantornya.

Menurut Sulistyo, penyebab mandeknya golongan kepangkatan ratusan ribu guru ini dikarenakan belum baiknya sistem ketentuan angka kredit dan kenaikan golongan kepangkatan tersebut, sehingga harus ditata kembali.

Pemerintah, kata Sulistyo, harus memfasilitasi dan mengatur agar guru bisa berpeluang dengan memberikan guru pelatihan menulis karya ilmiah dan sejenisnya. Termasuk menyediakan sistem penilaian yang tidak mempersulit guru.

"Dulu ada unsur pengembangan profesi yang jadi persyaratan utama. Sekarang mengapa guru tidak bisa, ya karena pemerintah tidak menyiapkan guru dan perangkatnya," ujar anggota DPD RI asal Jawa Tengah itu.

Nah, perlakuan berbeda menurutnya diberikan pemerintah kepada dosen. Hal itu bisa dilihat bila dosen ingin meneliti, penelitiannya dibiayai oleh pemerintah.

"Kalau guru tidak. Dosen naik pangkat dibiayai, guru tidak. Guru kalau sudah melakukan tugas utama mestinya bisa mendapat haknya, bisa naik pangkat," pungkasnya

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Penjaminan Mutu

Jakarta - Sandra Novita Sari dan Birrul Qoddriyah merupakan dua orang yang patut dicontoh dalam kiprahnya mewujudkan masa depan yang lebih baik, untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Sandra adalah guru program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T) yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Waeri’i, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Birrul adalah anak dari kedua orangtua yang bekerja sebagai buruh tani, namun berhasil menjadi mahasiswa penerima Bidikmisi angkatan 2010 pada program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

 

Sandra dan Birrul diberi kesempatan untuk tampil dan diwawancarai oleh host Okky Lukman dalam puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2013 yang digelar di studio 4 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Sabtu (29/6). Sandra yang merupakan lulusan Universitas Negeri Semarang mengungkapkan, tantangan terbesar ditemuinya pada tahun pertama mengajar di daerah tersebut. Ia harus membaur bersama warga sekitar, termasuk mengenal adat, sosial, dan bahasa masyarakat Flores.

 

“Di tempat saya mengajar, karakter siswanya cukup unik. Mereka sangat patuh kepada guru dan semangat ingin tahunya tinggi,” ujar Sandra.

 

Berbeda halnya dengan Birrul. Meski hanya menjadi anak dari orangtua berpenghasilan rendah, ia mampu membuktikan diri menjadi salah satu penerima beasiswa Bidikmisi di salah satu perguruan tinggi bergengsi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Birrul, beasiswa yang diperolehnya itu dapat mengantarkan dirinya semakin dekat dengan cita-citanya menjadi seorang dosen dan peneliti di bidang keperawatan.

 

“Untuk adik-adikku generasi bangsa, optimis dan raihlah terus mimpi kalian, karena jika ada kemauan pasti akan ada jalan,” katanya.

 

Birrul menjelaskan, meski dalam kondisi ekonomi terbatas sekalipun, jangan pernah berhenti meraih mimpi-mimpi. Asalkan dibarengi dengan semangat untuk giat belajar dan kerja keras, tentu cita-cita dapat terwujud. “Yang terpenting selalu optimis dan tidak lupa adalah doa dari kedua orang tua,” ucap Birrul saat ditanya host Okky tentang tips meraih beasiswa Bidikmisi.

 

Sandra yang diberi pertanyaan tentang alasannya mengajar di daerah pedalaman mengungkapkan, dirinya ingin mencerdaskan anak bangsa, khususnya mereka yang ada di pedalaman. Menurutnya, tidak hanya mereka yang tinggal di kawasan perkotaan yang dapat maju, tetapi anak-anak yang ada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) juga perlu dirangkul. “Agar mereka sejajar dengan teman-teman yang ada di kota,” imbuh Sandra.

Ia mengungkapkan, keterbatasan infrastruktur di wilayah tempatnya mengajar, memaksa ia untuk menggunakan apa yang ada sebagai sarana belajar mengajar. Beruntung dirinya membawa laptop ke daerah tersebut, sehingga dapat mengenalkan anak-anak didiknya terhadap teknologi. “Banyak anak yang bilang, ‘Ibu guru, ajarkan kami tekan-tekan komputer’,” katanya mengulang perkataan murid-muridnya. Lalu bagaimana hasilnya? “Kini anak-anak sudah tidak asing lagi dengan laptop,” tambah Sandra.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Potret Pendidikan

Jakarta - Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dilaksanakan untuk mempercepat kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah supaya mencapai 97% pada tahun 2020. Karena tanpa upaya percepatan, APK tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040. Target pencapaian APK 97% pada tahun 2020 tersebut mengandung makna bahwa seluruh siswa lulusan SMP dan yang sederajat dapat melanjutkan dan lulus pendidikan menengah. Hal ini sesuai dengan prinsip education for all atau pendidikan untuk semua.

 

Agar pelaksanaan program PMU dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai target, maka diperlukan dukungan, keterlibatan, komitmen, dan tanggung jawab dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga pimpinan sekolah serta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terhadap keberhasilan pelaksanaan PMU di setiap daerah. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan menuangkannya dalam nota kesepahaman. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung saat acara peluncuran PMU di Plasa Insan Berprestasi Kemdikbud, Jakarta, pada Selasa pagi (26/6).

 

Berikut daftar mitra Kemdikbud yang menandatangani nota kesepahaman:

 

  1. Nota Kesepahaman tentang pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad dengan Kepala Dinas Pendidikan: Pasuruan, Tulungangung, Bengkalis, Dharmasraya, Toba Smaosir, Musi Rawas, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Takalar, Melawi, Toraja Utara, Nagelieo, Tulang Bawang, Lumajang, Mamuju, Mamuju Utara, Kota Pekalongan, dan Belitung Timur.
  2. Nota Kesepahaman dengan enam perusahaan, ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad dengan: PT. Trakindo Utama, PT. Astra Honda Motor, Autodesk Asia Pte.Ltd, PT. Industri Telekomunikasi Utama, Klik Indonesia, dan Oracle Indonesia.
  3. Nota Kesepahaman tentang APK Terendah Tingkat Kabupaten dan Daerah Perbatasan, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Bupati Lembata, Bupati Barru, Bupati Sampang dan Bupati Keerom.
  4. Nota Kesepahaman tentang APK Terendah Tingkat Provinsi dan Kabupaten, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Provinsi Banten (Gubernur dan Bupati Serang), dan Provinsi Kalimantan Barat (Wakil Gubernur, Bupati Sambas dan Bupati Melawi)
  5. Nota Kesepahaman tentang Program Afirmasi dan Percepatan Program PMU, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.

Pelaksanaan PMU membawa konsekuensi pada dukungan anggaran PMU yang cukup besar. Oleh karena itu pembiayaannya juga menjadi tanggungan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id/

Published in Warta Pendidikan