Penanaman sikap adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai sikap kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan. Penanaman sikap dapat dimaknai sebagai ‘the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development’.
Strategi penanaman sikap dalam pembelajaran di sekolah dapat dilakukan melalui seluruh komponen pembelajaran. Penanaman sikap dapat dilakukan melalui tataran konseptual, institusional, operasional, dan arsitektural.
Peran pendidik dalam penanaman sikap di sekolah berkedudukan sebagai katalisator atau teladan, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Peran pendidikan sebagai katalisator, maka pendidik merupakan faktor mutlak dalam penanaman sikap terhadap peserta didik yang efektif karena kedudukannya sebagai figur atau idola bagi peserta didiknya. Peran sebagai inspirator berarti seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat peserta didik untuk maju mengembangkan potensinya. Peran sebagai motivator mempunyai makna bahwa setiap pendidik harus mampu membangkitkan spirit, etos kerja dan potensi yang luar biasa pada diri peserta didik. Peran pendidik sebagai dinamisator, memiliki makna bahwa setiap pendidik harus memiliki kemampuan untuk mendorong peserta didik ke arah pencapaian tujuan dengan penuh kearifan, kesabaran, cerdas, dan menjunjung tinggi spiritualitas. Sedangkan peran pendidik sebagai evaluator, memiliki makna bahwa setiap pendidik dituntut untuk mampu mengevaluasi sikap dan perilaku diri dan metode yang dipakai dalam penanaman sikap terhadap peserta didik, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas program penanaman sikap yang telah disusunnya.

 

Tulisan Lengkap :

Strategi dan Peran Pendidik dalam Penanaman Sikap di Sekolah

 

Penulis :

Suprapti, M.Pd

Widyaiswara LPMP Provinsi Kalimantan Barat

 

Published in Publikasi Ilmiah

Pontianak - Sebagai tindak lanjut dari program Penjaminan Mutu Pendidikan yang dikelola oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud, maka berdasarkan surat edaran BPSDMPK-PMP Nomor : 644/J/LL/2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan ini disampaikan bahwa kegiatan tersebut untuk periode semester 2 tahun 2014/2015 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2015 hingga 30 Juni 2015.  Rangkaian kegiatan tersebut meliputi :

 

  1. Registrasi ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi PTK yang telah sertifikasi guru.  Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya telah diterbitkam dianggap tidak valid. 
  2. Keaktifan NUPTK/PegID periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015.  Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktifkan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem.
  3. PKG Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. PKG berlaku wajib bagi semua Pendidik dan Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta naungan Kemdikbud dan Kemenag.
  4. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) bagi yang belum melengkapinya di periode Semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015.  EDS hanya berlaku bagi naungan Kemdikbud.

 

Hasil dari pengentrian data di PADAMU NEGERI akan menjadi acuan bagi BPSDMPK-PMP Kemdikbud dalam melaksanakan beragam program pada tahun 2015 yang meliputi :

 

  • Program Seleksi Peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
  • Program Uji Kompetensi Guru (UKG)
  • Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
  • Program Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Kepala Sekolah (PKG-KS)
  • Program ProDEP kerjasama dengan pemerintah Australia

 

Berkenaan dengan hal tersebut, BPSDMPK-PMP Kemdikbud memfasilitasi akses data di PADAMU NEGERI kepada semua pihak terkait dengan menggunakan akun login masing-masing mulai dari tingkat individu (PTK) hingga institusi, untuk itu harap dijaga kerahasiaan Password dan tetap melakukan pemantauan terhadap data masing-masing.

Lampiran Surat edaran BPSDMPK-PMP Nomor : 644/J/LL/2015 tanggal 14 Januari 2015

Published in Penjaminan Mutu

Pontianak -  Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPSDMPK PMP Kemdikbud no. 21014/J/LL/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2014 dengan batas akhir hingga 31 Desember 2014. Modul Pelaporan Online Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Padamu Negeri telah dirilis sejak tanggal 26 September 2014 pk. 18.00 WIB. Program Pelaporan Online PKG ini wajib dilaksanakan oleh semua jenjang pendidikan baik negeri/swasta naungan Kemdikbud dan Kemenag.

 

Hasil dari Pelaporan Online PKG ini digunakan sebagai bahan program Penilaian Angka Kredit (PAK) oleh semua P2TK Direktorat serta sebagai Pemetaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh BPSDMPK PMP Kemdikbud.

 

Prosedur pelaksanaan pelaporan online PKG 2014 sebagai berikut:

  • Kepala Sekolah membentuk Tim Penilai PKG
  • Tim Penilai melaksanakan proses penilaian instrumen PKG secara manual (pengamatan, wawancara, survei, dst) dan melaporkan hasilnya ke Kepala Sekolah.
  • Kepala Sekolah entri hasil penilaian instrumen manual ke modul PKG di Padamu Negeri menggunakan akun Kepala Sekolah.
  • Kepala Sekolah mencetak dokumen PKG (S22a Lampiran A dan B) dari Padamu Negeri.
    Kepala Sekolah, Tim Penilai dan Guru menandatangani cetak dokumen PKG (S22a Lampiran A dan B) serta diberi stempel resmi.
  • Kepala Sekolah memindai (scan) dokumen PKG (S22a Lampiran A dan B) yang telah ditandatangan dan distempel tersebut untuk diunggah (upload) di Padamu Negeri.
  • Kepala Sekolah mencetak Surat Ajuan Persetujuan Pelaporan PKG (S22A) sebagai surat pengantar resmi Dokumen PKG (S22a Lampiran A da B) untuk diserahkan ke Dinas/Mapenda setempat (termasuk melengkapi lembar berkas instrumen hasil penilaian manual pada S22a Lampiran A).

Pihak Dinas/Mapenda menerima, memverifikasi dan memvalidasi Dokumen PKG (S22A, S22a LAMPIRAN A dan B serta lembar berkas instrumen hasil penilaian manual). Selanjutnya mencetak Tanda Bukti Persetujuan Laporan PKG (S23A) untuk diserahkan ke Kepala Sekolah.

 

Persyaratan bagi Guru agar dapat diproses Penilaian Kinerjanya:

  1. Telah melakukan ajuan pemutakhiran data portofolio (S12) khususnya riwayat mengajar semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 hingga permanen disetujui Dinas (S13)
  2. Telah mencetak Kartu Identitias PTK periode semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015


 

Catatan Tambahan:
Modul PKG di Padamu Negeri hanya tersedia pada akun PTK yang menjabat sebagai Kepala Sekolah saja.
Pemutakhiran data PTK sebagai pejabat Kepala Sekolah (Sekolah Induk atau Non Induk) hanya bisa dilakukan oleh Admin Dinas/Mapenda setempat.
Mengingat PKG sangat penting bagi karir Guru, kami himbau para Admin/Operator Sekolah mendampingi para Kepala Sekolah masing-masing dalam proses Pelaporan Online PKG yang telah menjadi tugasnya.

 
Informasi panduan operasional aplikasi dapat dipelajari selengkapnya di:
http://bantuan.siap-online.com/2014/09/penilaian-kinerja-guru-pkg-2014.html

Published in Penjaminan Mutu
Tuesday, 23 September 2014 00:00

Pengajuan NUPTK Baru Untuk Pendidik Non PNS

Pontianak - Pada tanggal 22 September 2014 telah dirilis modul ajuan NUPTK baru khususnya untuk Pendidik Non PNS. Pendidik Non PNS yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut :...
Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah negeri memenuhi syarat sebagai berikut:
+ Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
+ SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2014 (Khusus Guru di Sekolah Negeri)
+ Cetak Portofolio terbaru
+ Copy legalisir ijazah pendidikan terakhir minimal D4/S1
+ SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota sebagai Guru yang dibiayai oleh APBD, atau SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PTK yang masih berlaku (Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pelaksana turunannya).
Bagi Pendidik dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) di sekolah swasta memenuhi syarat, sebagai berikut:
+ Usia minimal >= 18 tahun terhitung dari tanggal lahir dengan TMT sebagai pendidik pertama kali.
+ SK Guru awal terekam sebelum 1 Agustus 2010 (Khusus Guru di Sekolah Swasta)
+ Cetak Portofolio
+ Copy legalisir ijazah pendidikan terakhir minimal D4/S1
+ Copy Akte Pendirian Yayasan
+ SK Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagai Guru atau Kepala Sekolah minimal selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal terbit SK awal sebelum tanggal 1 Agustus 2010 (pada sekolah yang sama atau berbeda) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan tidak berlaku surut (contoh SK tertanggal tahun 2014 menjelaskan masa kerja tahun 2010).
Catatan:
Sistem Padamu Negeri akan mendeteksi status usia minimal, pendidikan terakhir dan TMT Guru awal untuk menampilkan formulir ajuan NUPTK baru secara otomatis kepada login PTK fungsi Pendidik.
Panduan selengkapnya dapat dipelajari di
http://bantuan.siap-online.com/2014/09/pengajuan-nuptk-baru-oleh-ptk-non-pns.html
Demikian informasinya, semoga banyak memberi manfaat.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,
Admin Pusat
BPSDMPK PMP Kemdikbud

Published in Warta Pendidikan
Tuesday, 08 July 2014 00:00

Daftar Peserta Sertifikasi Tahun 2014

Pontianak - Berikut ini ada kutipan artikel yang mungkin cukup dapat memberikan informasi kepada guru untuk mengetahui daftar peserta PLPG tahun 2014 :

Penetapan peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru atau PLPG 2014 dilakukan setelah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK PMP) memperbaiki data melalui operator AP2SG Dinas Pendidikan Kabuptaten/Kota yang berakhir pada 31 Maret 2014.

Kuota peserta sertifikasi guru tahun 2014 melalui pola PLPG direncanakan sebanyak 150.000 orang. Penetapan kuota berdasarkan usia dan masa kerja.

Peserta sertifikasi guru 2014 diutamakan bagi kelompok guru yang diangkat sebelum terbitnya undang-undang guru dan dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005. Selain itu calon peserta harus sudah sarjana (S1). Sertifikasi guru melalui pola PLPG akan berakhir pada tahun 2015 lalu berganti menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Cara Melihat Daftar Peserta Sertifikasi Guru 2014

1. Kunjugi tautan http://sergur.kemdiknas.go.id/
2. Klik tautan "Tahap Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2014"
3. Pilih Provinsi dan Kab/Kota Anda klik "Tampilkan"
4. Daftar peserta Sertifikasi guru 2014 akan tampil.

PLPG dilaksanakan oleh perguruaan tinggi atau LPTK yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Bagi peserta yang lulus, akan mendapatkan sertifikat pendidik profesional dan berhak memperoleh Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).
Sumber sekolahdasar.net

Published in Warta Pendidikan
Friday, 27 June 2014 00:00

Pelatihan Kurikulum 2013 Bagi Guru sasaran

Pontianak - Dalam rangka sosialisasi Kurikulum 2013 untuk kalangan Pendidik di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan Pelatihan Kurikulum 2013 yang dimulai dari tanggal 3 Juni 2014 dan secara keseluruhan akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2014.


Kegiatan yang dilaksanakan dalam 5 Angkatan diseluruh kabupaten/kota di Proviinsi kalimantan Barat, diikuti oleh guru-guru dari Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).


Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan pada tahun ajaran baru 2014/2015, seluruh satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat telah dapat menerapkan Kurikulum 2013 sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah Pusat melalui Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Published in Penjaminan Mutu
Sunday, 09 February 2014 00:00

Uji Kompetensi Guru Tahun 2014

Pontianak - Jadwal Sergur 2014 sudah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana pola Sertifikasi Guru tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. PLPLG ( Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) masih menjadi jalur utama Sergur 2014 ini.

Untuk saat ini Verifikasi data calon peserta sudah dialkukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP).

Berikut ini rencana Jadwal pelaksanaan Sergur 2014 selengkapnya

Tanggal 31 Januari 2014 merupakan closing entri atau batasan waktu bagi para operator dinas pendidikan kabupaten/kota serta LPMP untuk melakukan pengentrian data calon peserta Sertifikasi guru 2014.

Tanggal 18 sampai dengan 23 Februari 2014 akan dilaksanakan UKG ( Uji Kompetensi Guru, dimana UKG 2014 ini akan diikuti oleh meraka yang belum pernah mengikuti tahapan ini pada tahun sebelumnya.

14 Maret akan diumumkan nama-nama guru yang akan masuk dalam daftar peserta Sergur 2014. Dimana jumlahnya disesuaikan dengan kuota sertifikasi guru yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
Tanggal 12 sampai 15 Maret dijadwalkan untuk pengiriman berkas peserta sertifikasi dari dinas kabupaten/kota ke LPMP.

Pemeriksaan berkas dan persetujuan usulan oleh LPMP akan dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 25 Maret 2014 .

Nama-nama peserta yang masuk dalam Sergur 2014 dari tahapan sebelumnya akan dicetak dalam bentuk format A1 oleh dinas pendidikan pada tanggal 25 sampai 20 Maret 2014. Format A1 ini akan terus dibawa sebagai tanda bukti keikutsertaan sampai pelaksanaan PLPG.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan ploting peserta ke LPTK, yaitu proses penentuan LPTK dimana peserta sertifikasi guru 2014 akan menjalani proses PLPG.

PLPG sendiri sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April sampai September 2014, dan untuk peserta yang sudah lulus PLPG akan mendapatkan sertifikat pendidik.Demikian adalah tahapan proses Sertifikasi Guru tahun 2014 ini.

Published in Penjaminan Mutu

Pontianak - PADAMU NEGERI (singkatan dari Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan Layanan Sistem Informasi Terpadu Online yang dibangun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

Dalam perkembangannya, NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementerian lainnya, antara lain:

  • Sertifikasi PTK
  • Uji Kompetensi PTK
  • Aneka Tunjangan PTK

NUPTK yang dikelola oleh PMPTK sejak tahun 2006 - 2010 kemudian dikelola oleh BPSDMPK-PMP sejak 2011 menjadi kode referensi utama untuk dapat mengikuti berbagai program pengembangan PTK yang dilaksanakan oleh Kemdikbud, antara lain: Sertifikasi, Uji Kompetensi, Diklat, dan Aneka Tunjangan PTK lainnya Salah satu Fungsi LPMP adalah mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu strategi yang dilakukan dalam kaitannya dengan fungsi ini adalah mengadakan Asistensi Pemutakhiran Informasi PTK Kecamatan atau pelatihan-pelatihan bagi tenaga operator/pengelola data yang telah ditunjuk oleh setiap Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sasaran dalam kegiatanini adalah 188 orang yang terdiri dari 14 orang pengumpul data kab/kota (operator SIMNUPTK) dan174 orang pengumpul data  KecamatanKegiatan Asistensi Pemutakhiran Informasi PTK Kecamatan diselenggarakan sebanyak 4 (Empat) Gelombang  dengan rincian:

  1. Gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2013 di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu.
  2. Gelombang 2 dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 September 2013 di Kabupaten Pontianak,  Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak.
  3. Gelombang 3 dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 September 2013 di  Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau.
  4. Gelombang 4 dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 September 2013 di  Kabupaten Sintang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang.
Published in Penjaminan Mutu
Tuesday, 22 October 2013 10:16

Ironis, Masih Ada Guru Digaji Rp175 Ribu

Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Guru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aidil Fitri Syah mengatakan hampir di semua kabupaten dan kota ditemukan ribuan  guru non-pegawai negeri sipil (PNS) yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, dengan beban kerja seperti halnya PNS tapi digaji dengan jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR).

"Penghasilan mereka jauh dibawah UMR. Apalagi yang bekerja di sekolah swasta di pedesaan, tidak sedikit jumlah guru Taman Kanak-kanak (TK) non-PNS yang berpenghasilan Rp175 ribu per bulan. Disengaja atau tidak, pemerintah telah melanggar undang-undang," kata Aidil Fitri Syah, kepada wartawan, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (21/10).

 

Masalah penghasilan guru non-PNS lanjutnya, hanyalah salah satu permasalahan yang dihadapi guru beberapa tahun belakangan. "Permasalahan mereka luas dan kompleks, banyak yang kronis, menahun yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda dapat terselesaikan secara tuntas," ungkap Aidil.

 

Terkait penghasilan guru honor atau pegawai tidak tetap tersebut, Pansus Guru DPD berpandangan bahwa perlu ditetapkan penghasilan menimal bagi mereka. "Demi kepentingan peserta didik, tenaga honor atau pegawai tidak tetap perlu ditetapkan penghasilan minimumnya," kata Aidil didampingi rekannya sesama anggota Pansus Guru.

 

Demikian juga halnya dengan sistem pengangkatan tenaga guru honor K2 menjadi CPNS yang dinilai Pansus tidak terstandarisasikan dan perlu dibuatkan payung hukumnya. Pansus meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali agar pengangkatan pada tahun mendatang karena daftar tenaga honorer kurang efektif dalam menjamin validitas data.

 

"Karena itu, sistem pengangkatan CPNS melalui tenaga honorer pada tahun 2015 sebaiknya dibuatkan payung hukum secara nasional. Dengan adanya payung hukum ini, bisa mengendalikan pejabat daerah dalam pengangkatan tenaga honorer," saran Aidil.

 

Permasalahan lainnya dinilai Pansus Guru DPD RI adalah soal seleksi mahasiswa calon guru. "Sampai saat ini Kemendikbud belum menetapkan standarisasi sistem seleksi, sehingga tidak ada jaminan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) merupakan sosok guru yang profesional," katanya.

 

Selain itu, juga sudah muncul permasalahan adalah sistem rekrutmen guru, beban mengajar guru, pengembangan profesi guru, kebijakan terhadap sekolah swasta dan proses pendidikan calon guru, imbuh Aidil.

 

Terakhir, Aidil juga menuding pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdiknas yang mengatur kewajiban pemerintah memberi bantuan kepada sekolah swasta.

"Yang terjadi malah sebaliknhya, pemerintah mengeluarkan SK 5 menteri yang mengakibatkan penarikan guru PNS yang diperbantukan ke sekolah=sekolah swasta," ujar Aidir Fitri Syah.

 

Sumber : http://www.jpnn.com

Published in Potret Pendidikan
Page 2 of 6