Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (412)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt Dirjen PAUD Dikdasmen), Harris Iskandar mengatakan, guru dan orang tua diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang bermakna di rumah, dan tidak hanya berfokus pada capaian akademik atau kognitif. Harris juga mengimbau kepala dinas pendidikan agar membuat aturan lebih detail tentang metode pembelajaran di rumah selama masa pandemik Covid-19.

Menurutnya, perlu ada penekanan kembali dari kepala dinas pendidikan agar kalau belajar di rumah jangan hanya akademik dan fokus pada kemampun kognitif saja. Guru dan orang tua harus memberikan pendidikan yang bermakna, termasuk memahami pandemik Covid-19.

"Harus disampaikan ke anak sehingga dia paham. Jangan hanya tugas melulu. Berikan pendidikan yang bermakna," ujar Harris dalam konferensi video daring bersama media di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Ia mengatakan, konsep pembelajaran yang tidak hanya fokus pada akademik atau kognitif itu sesuai dengan moda asesmen yang akan menggantikan ujian nasional (UN), yaitu Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter. Harris menuturkan, Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter lebih menitikberatkan pada penalaran dan bukan capaian pemahaman materi mata pelajaran.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Praptono mengatakan, sebaiknya dinas pendidikan dapat membuat surat edaran yang lebih detail mengenai pembelajaran daring di rumah. "Jangan terlalu berfokus pada aspek akademik, tapi ada penekanan pada life skill, karakter, dan sebagainya. Ini output yang baik untuk kita bicarakan ke depannya," tuturnya.

Menurut Praptono, kurangnya persiapan guru dalam menghadapi sistem pembelajaran daring (online) menjadi salah satu faktor hambatan dalam pembelajaran di rumah. Namun, ia mengakui hal ini bisa menjadi peluang bagi guru untuk mengembangkan diri.

"Ini suatu hal yang mendadak, di mana guru dipaksa melakukan pembelajaran online yang sebelumnya tidak pernah dipersiapkan oleh guru. Ini menjadi peluang bahwa masa pandemik Covid-19 menjadi momen bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang slama ini diharapkan," tutur Praptono.

Menurutnya, peristiwa ini mendorong semua pihak untuk mengoptimalkan penggunaan Rumah Belajar yang diinisiasi oleh Kemendikbud. "Semakin berasa kebutuhan akan Rumah Belajar di lapangan," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk menyiapkan guru-guru agar mampu menguasai pembelajaran daring, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud terus berpacu dengan waktu. Meskipun metode pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan saat ini, proses untuk menyiapkan guru dengan pembelajaran daring terus dilakukan. Apalagi Ditjen GTK akan meluncurkan portal atau web agar guru-guru dari berbagai daerah bisa berbagi praktik baik dalam menjalankan pembelajaran daring. Saat ini Ditjen GTK tengah menjaring aspirasi dari para guru melalui laman kompetensi.kemdikbud.go.id. Di laman itu, guru bisa mengisi formulir mengenai kesulitan apa saja yang mereka hadapi dalam menjalankan pembelajaran.

Jakarta, Kemendikbud --- Terdapat beberapa daerah yang telah menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di rumah, untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau para pendidik dapat menghadirkan belajar yang menyenangkan dari rumah bagi siswa dan mahasiswa. Hal tersebut diutarakan Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana, di Jakarta, Minggu (22/03/2020).

“Senin 23 Maret 2020 kedepan beberapa daerah masih menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar di rumah. Untuk itu kami mengajak kepada para pendidik untuk menghadirkan belajar di rumah yang menyenangkan,” tutur Erlangga.

Belajar di rumah, kata Erlangga, tidak berarti memberikan tugas yang banyak kepada siswa atau mahasiswa, tetapi menghadirkan kegiatan belajar mengajar yang efektif sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. “Proses Kegiatan Belajar Mengajar dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19), serta Surat Edaran dan petunjuk dari Kepala Daerah, dan Rektor masing-masing Universitas,” terang Erlangga.

Terdapat beberapa daerah memiliki pola Kegiatan Belajar Mengajar di Rumah, seperti di Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 30/SE/2020, yang mengimbau bahwa guru dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (work from home) dan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dengan memilih platform media pembelajaran yang telah tersedia. Begitu juga dengan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas-tugas administrasi sekolah di rumah/tempat tinggal.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengungkapkan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah komunitas pendidikan yang memberikan dukungan beberapa platform pembelajaran daring, dan secara suka rela dapat dijadikan pilihan sesuai dengan kondisi sekolah masing masing-masing. Selain itu dapat juga dimanfaatkan untuk mencapai kompetensi mimimum siswa dalam pelaksanaannya. Program ini menyediakan konten-konten pembelajaran daring yang dapat diakses secara gratis oleh guru, orang tua, dan anak.

"Guru dan Tendik melaporkan aktivitas harian kepada kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengatur jadwal piket sesuai kebutuhan. Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, usia, domisili, hingga kondisi kesehatan keluarga dari pegawai, serta peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah," terang Nahdiana.

Selanjutnya Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota tersebut, Taryono mengungkapkan penerapan pembelajaran daring telah dilakukan sejak Senin, 16 Maret 2020 seiring dengan kebijakan Kepala Daerah untuk melakukan penghentian sementara aktivitas di sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Kebijakan ini diberlakukan kepada 179 sekolah menengah pertama (SMP), 320 sekolah dasar (SD), dan 600 pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Kami membuat edaran tentang belajar di rumah dan guru-guru juga bekerja dari rumah. Hanya ada beberapa guru yang bertugas di sekolah sebagai piket dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," katanya.

Dijelaskan Taryono, pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-masing sekolah. "Belajar menggunakan teknologi digital, di antaranya Google Classroom, Rumah Belajar, dan lain-lain. Namun, yang pasti dilakukan adalah pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan oleh guru melalui WhatsApp sehingga anak-anak betul-betul belajar," ujar Taryono.

"Guru-guru juga bekerja dari rumah. Guru juga harus berkoordinasi dengan orang tua, bisa lewat video call maupun foto untuk memastikan ada interaksi," imbuhnya.

Kemudian juga di Provinsi Kalimantan Barat, Sebagian besar guru sudah membagikan materi-materi pembelajaran dan tugas yang harus dikerjakan di rumah melalui media sosial. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Komunitas Guru Belajar Daerah (KGBD) Sanggau, para guru memanfaatkan media sosial dengan membuat grup di platform WhatsApp dan Telegram baik bagi siswa maupun bagi orang tua siswa.

"Saya membuka kelas mulai dari pukul 07 hingga 12 melalui grup WhatsApp siswa. Dalam hal pelaksanaannya saya meminta bantuan orang tua atau kakak siswa sebagai narasumber yang langkah-langkahnya telah diberikan melalui grup tersebut. Untuk laporan pelaksanaan pembelajarannya dapat berupa foto atau video yang harus di posting melalui grup tersebut,” disampaikan Titis Kartikawati Guru SD Negeri 09 Sanggau, Kalimantan Barat.

Tidak berbeda jauh dengan Titis, Timur Setiawan guru di SMA Negeri 7 Pontianak menyampaikan beberapa metode pembalajaran secara daring yang telah diterapkannya. "Diantaranya pembelajaran melalui portal Rumah Belajar dan penyampaian materi melalui file berformat .pdf yang dibagikan melalui media sosial,” ungkapnya.

Sementara itu di Kota Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Fahrudin mengatakan semua sekolah, mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK telah melaksanakan KBM daring. “SD ada sekitar 260, SMP ada 123, SMA sekitar 50, SMK sekitar 100, TK PAUD sekitar 300,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk jenjang TK telah menggunakan Aplikasi Halo Bunda.  Untuk jenjang yang lebih tinggi diberikan keleluasaan bagi guru-guru untuk membuat video pendek ataupun menggunakan kanal lain yang mendukung pembelajaran. “Kreativitas memang berjalan untuk pembelajaran jarak jauh ini,” kata Fachrudin.

Kreativitas juga menjadi jawaban bagi sekolah yang belum dapat menyelenggarakan KBM daring. Pihaknya mendorong orangtua untuk memanfaatkan media belajar alternatif selama peserta didik belajar di rumah. “Kami yakinkan mereka menggunakan sumber belajar yang ada yaitu buku sesuai dengan tema-tema yang diminati,” jelasnya.

Untuk tingkat perguruan tinggi, Ade Erlangga Masdiana mengatakan bahwa Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud telah melakukan sosialisasi pemanfaatan Pembelajaran Daring melalui konferensi video  atau webinar dengan seluruh perguruan tinggi se-Indonesia, pada hari Jumat 20 Maret 2020. “Pada konferensi video ini beberapa perguruan tinggi membagi kisah sukses pembelajaran secara daring,” terangnya.

Beberapa perguruan tinggi membagikan kisah sukses pelaksanaan pemberlajaran di rumah, seperti perkuliahan teori tatap muka di Universitas Negeri Padang (UNP) diganti dengan perkuliahan daring menggunakan aplikasi (Learning Management System), perkuliahan praktik diganti dengan penugasan atau proyek. Sedangkan pertemuan, seminar, konferensi yang melibatkan banyak dosen dan mahasiswa ditangguhkan sementara. Selain itu, kegiatan sivitas akademik ke luar daerah dan luar negeri juga ditangguhkan. Hal ini sesuai dengan edaran Rektor Nomor 1530/UN35/TU/2020.

Rektor UNP, Ganefri menyampaikan bahwa perkuliahan daring dilakukan dengan dengan menggunakan LMS sudah diterapkan sejak dua tahun terakhir. "Dalam peraturan Rektor, sudah diatur bahwa perkuliahan dengan LMS dimanfaatkan maksimal 50 persen dari jumlah pertemuan. Di samping itu, dosen dapat berinovasi mengembangkan fasilitas pembelajaran lainnya menggunakan aplikasi dan teknologi yang tersedia seperti Youtube, WhatsApp (WA) group, dan sebagainya," ujarnya.

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin menyampaikan bahwa secara umum pembelajaran daring berjalan relatif lancar dan belum terjadi kendala secara signifikan. Faktor pendukungnya dikarenakan secara riil terdapat beberapa mata kuliah dan program studi yang telah melaksanakan perkuliahan daring atau pembelajaran jarak jauh. Serta karena metodenya tidak hanya diwajibkan untuk menggunakan satu platform saja.

"Ragamnya disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing dosen dan program studi. Ada yang menggunakan Google Classrooom, ada yang pake Zoom, ada yang pakai LMS (learning management system) yang biasa digunakan, ada juga yang pakai WA saja juga ada itu. WA group mereka jalan juga," ujar Komarudin.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengimbau agar aktivitas pembelajaran baik di sekolah maupun perguruan tinggi di daerah terdampak Coronavirus Disease (Covid-19) untuk dilakukan di rumah atau tempat tinggal. Para pendidik dan tenaga kependidikan juga tidak perlu datang ke sekolah ataupun kampus untuk sementara waktu. Proses pembelajaran ataupun penyelesaian urusan administrasi dapat tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi.

"Guru dan dosen di wilayah terdampak Covid-19 sebaiknya tidak pergi ke sekolah atau kampus sementara waktu ini. Saya mendengar banyak tenaga pengajar yang masih beraktivitas normal. Saya tekankan, aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah bisa tetap dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi," disampaikan Mendikbud Nadiem di Jakarta, Jumat (20/3).

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Disebutkan bahwa ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal. Dalam edaran tersebut juga dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggungjawab dalam menyediakan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan bekerja dari rumah/tempat tinggal.  

Mendikbud mendapatkan laporan sekitar 166 pemerintah daerah dan 832 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (per 19 Maret 2020) telah meniadakan aktivitas di satuan pendidikan. "Kalau siswa atau mahasiswanya belajar di rumah atau tempat tinggal masing-masing, maka para pendidik dan pegawai juga bisa bekerja dari rumah," tegas Mendikbud.

Mendikbud mengajak semua pihak bergotong royong menghadirkan solusi atas kendala-kendala yang mungkin timbul seiring perubahan pola di satuan pendidikan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya melalui Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, ia meminta Pemerintah Daerah dan Pimpinan Perguruan Tinggi memastikan bahwa bekerja dari rumah tidak memengaruhi ukuran penilaian kinerja maupun sistem insentif yang diterima pendidik maupun tenaga kependidikan. "Kehadiran fisik tidak menjadi ukuran kinerja. Yang terpenting adalah pembelajaran tetap berjalan dan terus terjadi. Hanya caranya yang berubah menjadi pembelajaran daring," pesannya.  

Mendikbud juga meminta Dinas Pendidikan ataupun Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memberikan pedoman atau prosedur teknis pelaksanaan pembelajaran daring dengan mengacu pada kebijakan bekerja dari rumah yang ditetapkan pemerintah. "Ini kan kewenangan masing-masing Dinas Pendidikan ataupun Perguruan Tinggi. Bisa diatur lebih lanjut detil prosedurnya, mekanismenya. Apa-apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga ada kejelasan dan tidak terjadi kebingungan. Pemda perlu konsisten memberikan arahan mengenai hal ini,” terang Mendikbud.

Ditambahkannya, pedoman tersebut juga harus memerhatikan situasi, kondisi, juga tantangan setempat, sehingga diharapkan tidak menjadi beban tambahan dalam implementasinya. "Bisa jadi pedoman tersebut tidak sama untuk antarjenjang, antarprogram atau antarwilayah," ujar Mendikbud.

Nadiem memahami perubahan pola pembelajaran yang mendadak tidak mudah dilakukan. Bahkan, bagi beberapa pihak hal ini mungkin menakutkan. Namun, ia mendorong semua pihak merespons situasi saat ini dengan bijak. "Saya tahu ini tidak mudah bagi semua pihak, tetapi kita harus mencoba. Tujuan utamanya adalah memastikan hak memperoleh pendidikan tetap berjalan, sesuai anjuran Bapak Presiden untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah," tutur Mendikbud.

"Tidak harus selalu memakai peralatan yang canggih, tetapi bisa juga dilakukan dengan metode sederhana. Yang paling penting adalah komunikasi," pungkas Mendikbud.

Sunday, 22 March 2020 22:01

Pelaksanaan Belajar di Rumah Kota Pontianak

Written by

Social distancing adalah kebijakan yang tepat untuk memutuskan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan ini di satu sisi menjadi solusi, tetapi di sisi lain menjadi masalah baru. Masalah yang menuntut respon yang cepat. Terutama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemberlakuan social distancing menuntut kegiatan belajar mengajar harus beralih dari tatap muka ke pembelajaran dalam jaringan (DARING). Kondisi ini memaksa semua pihak yang terlibat untuk segera berubah dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada untuk menjamin proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa.

Kondisi sekolah yang berbeda bisa menjadi kendala. Bagi sekolah yang didukung oleh siswa yang mampu mengakses pembelajaran daring mungkin tidak serumit sekolah yang kondisinya tidak mendukung. Tetapi apapun kendala yang kita hadapi gerak cepat menjadi satu-satunya pilihan.

 

Jakarta, Kemendikbud --- Di tengah merebaknya wabah Covid-19, pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2019/2020 di sebagian besar wilayah tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Hari pertama pelaksanaan UN SMK (Senin, 16 Maret 2020) berjalan relatif aman dan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. UN diikuti pelajar SMK di 28 provinsi dengan total peserta sebanyak 729.763 orang (47,17%) di 7.380 sekolah (53,9%). Sementara enam provinsi yang menunda pelaksanaan UN adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Riau, dengan total peserta sebanyak 817.169 peserta di 6.311 sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, bagi daerah yang memutuskan untuk menunda UN, jadwal UN akan ditentukan kemudian, dengan  mempertimbangkan situasi  di masing-masing daerah. Pada prinsipnya, peserta didik tidak akan dirugikan, dan keamanan serta kesehatan mereka dan para pendidik tetap menjadi prioritas. “Pelaksanaan ujian bagi mereka akan diatur ulang sesuai prosedur, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang,” ujarnya.

Bagi daerah yang menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah, Mendikbud mengimbau agar Dinas Pendidikan memastikan siswa tetap belajar di rumah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan mengurangi aktivitas yang berisiko seperti berada di kerumunan.

"Kita dukung kebijakan pemda untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua warga sekolah. Ingat, ini bukan libur belajar, tetapi belajar di rumah, seperti anjuran Bapak Presiden," ujar Mendikbud.

Sebelumnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menerbitkan Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 0113/SDAR/BSNP/III/2020. Di dalam edaran tersebut, BSNP menetapkan delapan langkah preventif agar pelaksanaan UN mengutamakan kesehatan peserta dan panitia.

Kemudian, melalui Surat Edaran Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020, BSNP menegaskan dua opsi kepada Pemerintah Provinsi selaku Panitia UN di tingkat daerah untuk pelaksaan UN 2019/2020 di tengah wabah Covid-19. Bagi Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah di wilayahnya tetap menyelenggarakan Ujian Nasional sesuai jadwal, Prosedur Operasional Standar (POS), dan Protokol yang telah ditetapkan oleh BSNP.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Totok Suprayitno mengungkapkan, Kemendikbud menghimpun laporan penyelenggaraan UN SMK berdasarkan laporan dari panitia di tingkat provinsi serta pemantauan dari tim Kemendikbud di lapangan. "Secara umum berjalan lancar. Kendala-kendala di beberapa sekolah dapat ditangani oleh panitia setempat. Protokol kesehatan juga telah disosialisasikan dan dijalankan," jelasnya.