Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (412)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Nanga Pinoh - Sebagaimana Tahun-tahun sebelumnya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia dini (PTK PAUDNI). Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI diselenggarakan dari 15 hingga 18 Mei di Kabupaten Melawi. Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI ini dihadiri tenaga pendidik PAUD dari kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

 

Kegiatan ini juga dihadiri Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi dan Tokoh pendidikan anak danm juga ketua Komnas Perlindungan Anak DR. Seto Mulyadi atau yang akrab di Panggil Kak Seto.

 

Kepala dinas pendidikan Kabupaten Melawi Drs. Paulus mengatakan, kedatangan Kak Seto di Melawi memang sengaja diundang untuk memenuhi harapan masyarakat yang sudah lama mendambakan kedatangan beliau, dalam Kegiatan ini Kak Seto menjadi Narasumber dalam acara celoteh anak.

Paulus mengharapkan apa yang disampaikan Kak Seto juga bisa diterapkan di masyarakat, jangan sampai di Kabupaten Melawi masih didapati adanya kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua sebab bagaimanapun itu tidak dibenarkan.

Di akhir pertemuan Kepala Dinas Pendidikan berharap kegiatan ini bisa mempererat tali persaudaraan antar sesama keluarga besar PAUD di Provinsi Kalimantan Barat.

 
 

Pontianak - Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh meresmikan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, (20/5). Peresmian RS Pendidikan Tanjungpura ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Mendikbud M. Nuh dan pengguntingan pita oleh Laily M. Nuh.

 

Usai peresmian secara simbolis tersebut, Mendikbud berkunjung mengelilingi RS untuk meninjau fasilitas kesehatan. Dalam kunjungannya, Mendikbud didampingi Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso, Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman dan dipandu Direktur RS Pendidikan Tanjungpura, Bambang Djarwoto.

 

Bambang Djarwoto mengantarkan rombongan Mendikbud meninjau fasilitas di berbagai klinik, seperti klinik spesialis mata, THT, dan kebidanan/kandungan, hingga ke ruang operasi. Mendikbud juga diajak meninjau ruang uji kompetensi dokter Indonesia, dan melihat simulasi penanganan pasien yang dilakukan langsung mahasiswa Fakultas Kedokteran Untan.

 

Mendikbud mengatakan, program peningkatan kompetensi dokter harus terus dilakukan, karena seorang dokter harus terampil, bukan hanya dilihat dari kognisi. Karena itu ia berharap pembangunan RS Pendidikan Tanjungpura tidak berhenti sampai di sini, tapi terus dikembangkan dengan bertahap, dengan perlengkapan fasilitas yang memadai. "Sehingga adik-adik kita bisa lebih terampil lagi. Bisa melayani publik," ujarnya. Ia juga berharap Untan bisa menjadi pusat kesehatan publik, minimal untuk Provinsi Kalimantan Barat.

 

Terkait status RS Pendidikan Untan, Mendikbud menjelaskan, RS pendidikan berada di bawah pengelolaan perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi negeri berada di bawah naungan Kemdikbud, sehingga status RS pendidikan pun berada di bawah Kemdikbud, bukan di Kementerian Kesehatan.

 

"Kemarin saya sudah tanda tangan dengan Menkes untuk mengelola rumah sakit di perguruan tinggi negeri," katanya. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Mendikbud dan Menkes tersebut sudah disepakati tentang hal pengelolaan dan standar RS pendidikan.

"Kekurangan ada saja. Kelebihannya ada saja. Tapi ini (pembangunan.red) kita lakukan secara bertahap," tutur Menteri Nuh yang berharap RS pendidikan dapat memberikan pelayanan kepada semua pasien dari berbagai golongan ekonomi.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), hari ini, Senin (20/5). Upacara sejak pukul 08.00 WIB berlangsung khidmat dan tertib. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Syawal Gultom.

Dalam sambutannya, Syawal Gultom menyampaikan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-105 tahun ini mengangkat tema ”Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Wujudkan Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Yang Maju dan Modern Dalam Bingkai NKRI”.

Tema tersebut membawa pesan kepada kita semua, bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum lagi berakhir. Dengan semangat momentum harkitnas kita teruskan perjuangan para pendahulu kita untuk menuju Indonesia maju dan modern. Berkeadilan, sejahtera, berdemokrasi serta bermartabat. Mampu melecut kembali nilai kebersamaan sebagai bangsa dalam menghadapi globalisasi dengan menggelorakan rasa bangga dan cinta tanah air.

Tidak ada bangsa yang akan maju tanpa perjuangan keras. Tidak ada bangsa yang akan maju tanpa pengorbanan. Dan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kecuali mereka berusaha merubah diri mereka masing-masing.

Hadir dalam upacara tersebut, pejabat para eselon 1 hingga 4 di lingkungan Kemdikbud dan pegawai yang bertugas untuk menjadi peserta upacara. Masih dalam rangkaian upacara, kelompok paduan suara Kemdikbud membawakan beberapa lagu perjuangan.

 

Sumber : http://kemdikbud.go.id

Saturday, 18 May 2013 00:00

Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP 2013

Written by

Batam - Olimpiade Sains Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan Prof. Musliar kasim, M.S di Batam, Kepulauan Riau, Kamis pagi, 16 Mei 2013. Acara yang digelar di auditorium SMP Harapan Utama itu dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Walikota Tomohon Sulawesi Utara Jimmy Feidy Eman, Ketua DPRD Provinsi Riau Jihar Firdaus, Direktur Pembinaan SMP Didik Suhardi, Ph.D, pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, pendamping, dan peserta OSN.

Dalam sambutannya, Musliar mengatakan bahwa terpilihnya Batam sebagai lokasi pelaksanaan OSN SMP bukan tanpa alasan. Perhatian Pemerintah Daerah, katanya, begitu besar terhadap pengembangan pendidikan. “Tidak banyak Pemda yang memberikan perhatian pada pengembanagn pendidikan di daerahnya,” ujar Musliar yang kini juga menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Ia menilai janji manis pendidikan gratis selalu didengungkan para calon kepala daerah saat menggelar kampanye, namun setelah terpilih, janji-janji itu dilupakan. “Janji tinggal janji dan pendidikan tertinggal terus,” ucap Musliar. Namun hal berbeda ditunjukkan Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam. Mereka telah membawa pendidikan pada tingkat kemajuan yang luar biasa.  


Sumber : http://dikdas.kemdiknas.go.id/

Friday, 17 May 2013 12:39

Kemdikbud Siapkan Format Baru UN Untuk Siswa SD

Written by

Jakarta - Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) akan tetap diberlakukan. Namun, bentuknya tidak lagi seperti UN sebelumnya.

Pelaksanaan ujian untuk tingkat SD juga tidak lagi jadi tanggung jawab Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) seperti pelaksanaan UN  untuk tingkat SLTP dan SMU.

Pemerintah siapkan format baru UN untuk Siswa SD

Demikian klarifikasi yang disampaikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi pemberitaan di media yang menyebut UN utk SD dihapuskan.

Juru bicara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad mengatakan Peraturan Pemerintah no.32 tahun 2013  mengenai Badan Standar Nasional Pendidikan  yang diterbitkan 7  mei kemarin,  sedikit merevisi kewenangan dan tanggung jawab lembaga tersebut.

Dimana pada  pasal 671a disebutkan  pemerintah menugaskan BNSP untuk  menyelenggarakan Ujian Nasional untuk pendidikan formal tingkat dasar dan menengah,  dikecualikan untuk tingkat Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah,  Sekolah Dasar Luar Biasa atau yang setingkatnya.

“Dikecualikan bukan serta merta UN untuk SD dihapuskan. Kita perlu hati-hati membacanya. Karena pada pasal selanjutnya ada disebutkan kalau pelaksanaan UN untuk SD pada level teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai hal itu, karena PP-nya juga baru diterbitkan.” Jelas Ibnu Hamad.

“ Apa maknanya tetap akan ada UN atau ada ujian yang lainnya, pasti akan ada evaluasi.   Pelaksanannya  dan siapa penyelenggaranya apa pada level propinsi seperti sekarang atau pada level Kabupaten ataukah  pada level Sekolah itu yang nanti akan dibahas di Permendikbud.” Jelasnya.

Revisi kewenangan BNSP dalam PP no.32 tahun 2013 ini terkait dengan perubahan pada kurikulum nasional. Penghapusan UN format lama itingkat SD ini mengamini aspirasi sejumlah kalangan  yang menentang pelaksanaan UN ditingkat SD. Mereka menilai UN bagi siswa SD tidak diperlukan karena hanya akan membebani siswa saja. Kajian sejumlah pakar menyebut pelaksanaan UN ditingkat SD tidak berkorelasi dengan peningkatan mutu pendidikan.

Kebijakan ini juga disambut baik Komisi X DPR. Dengan ditiadakannya UN Sekolah Dasar format lama maka anggaran pendidikan bisa dihemat hingga puluhan milyar rupiah.

Rawan manipulasi

Sementara itu pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Makmuri Sukarno melihat pencabutan kewenangan BNSP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional bagi siswa SD, memiliki preseden buruk bagi kualitas pendidikan nasional di tingkat SD.

Karena tanpa keterlibatan BNSP akan sulit menentukan parameter keberhasilan penyelenggaraan pendidikan ditingkat SD.  Apalagi jika ke depan penyelenggaraan UN diserahkan ke daerah atau sekolah, hal ini rawan penyelewengan dan manipulasi data mengenai kualitas pendidikan  di suatu daerah.

“ Umumnya propinsi itu memiliki harga diri dan ingin disebut  berprestasi dibidang pendidikan. sehingga kemungkinan akan sangat mudah diluluskan semua. Itu yang terjadi selama Orde Baru. Akhirnya lulus 100% disemua sekolah. Kecenderungan seperti itu akan semakin kuat. Padahal kita tahu kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.” Tegasnya.

Untuk mencegah hal  itu terjadi, Makmuri menyarankan agar pelepasan kewenangan dan control BNSP terhadap evaluasi pendidikan di SD dilakukan secara bertahap. Seiring dengan upaya pemerintah  melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di tanah air.

Pengecualian Ujian Nasional untuk SD ini berlaku mulai tahun ajaran 2013/2014. Dalam PP no. 32/2013 juga diatur penghapusan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat.

 

Sumber : http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/