Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (412)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Panitia Pusat.

“Kemendikbud mendukung penuh Pemerintah Daerah yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan UN berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, dan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah Pemerintah Daerah menghadapi tantangan ini. Sementara bagi beberapa daerah yang tidak terdampak dan tetap melaksanakan UN saya ucapkan tetap semangat bekerja karena misi utama kita adalah untuk memastikan keamanan siswa dan tenaga pengajar di sekolah khususnya terkait pelaksanaan UN ini,” disampaikan Mendikbud di Jakarta, Selasa (17/03).

Perkembangan terkini

Di tengah merebaknya wabah Coronavirus Disease (Covid-19), hari pertama pelaksanaan UN SMK Tahun 2019/2020 berjalan relatif aman dan sesuai protokol pencegahan. UN kali ini diikuti 28 provinsi dengan total peserta sebanyak 729.763 (47,17%) di 7.380 (53,9%) sekolah.

Bagi daerah yang menetapkan penundaan UN dan penghentian aktivitas belajar mengajar di sekolah, Mendikbud mengimbau agar Dinas Pendidikan memastikan siswa tetap belajar di rumah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mengurangi aktivitas yang berisiko seperti berada di kerumunan.

"Kita dukung kebijakan Pemda untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua warga sekolah. Ingat, ini bukan libur belajar, tetapi belajar di rumah, seperti anjuran Bapak Presiden," ditegaskan Mendikbud.

Posko UN melaporkan enam provinsi meminta penundaan pelaksanaan UN SMK, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, dan Provinsi Riau. Sebanyak 817.169 peserta di 6.311 sekolah tidak mengikuti UN SMK karena kebijakan yang diambil Kepala Daerah masing-masing. "Pelaksanaan ujian bagi mereka akan diatur ulang sesuai prosedur dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang," terang Nadiem.

Sebelumnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menerbitkan Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 0113/SDAR/BSNP/III/2020. Di dalam edaran tersebut, BSNP menetapkan delapan langkah preventif agar pelaksaan UN mengutamakan kesehatan peserta dan panitia.

Kemudian, melalui Surat Edaran Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020, BSNP menegaskan dua opsi kepada Pemerintah Provinsi selaku Panitia UN di tingkat daerah untuk pelaksaan UN 2019/2020 di tengah wabah Covid-19. Bagi Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah di wilayahnya tetap menyelenggarakan Ujian Nasional sesuai jadwal, Prosedur Operasional Standar (POS), dan Protokol yang telah ditetapkan oleh BSNP.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Totok Suprayitno mengungkapkan pihaknya menghimpun laporan penyelenggaraan UN SMK berdasarkan laporan dari Panitia di tingkat Provinsi serta pemantauan dari tim Kemendikbud di lapangan. "Secara umum berjalan lancar. Kendala-kendala di beberapa sekolah dapat ditangani oleh panitia setempat. Protokol kesehatan juga telah disosialisasikan dan dijalankan," jelasnya.



Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan pelaksanaan UN SMK hari pertama di wilayah Jawa Timur relatif lancar. Protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 juga dijalankan. "Sesuai SE Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1780/101.1/2020 perihal Peningkatan KewaspadaanTerhadap Coronavirus Disease (Covid-19) di Jawa Timur. Selama pelaksanaan UN berlangsung Jawa Timur tetap memedomani protokol pencegahan dari Kementerian," ujarnya.

Ditambahkan Wahid, soal-soal UNKP (berbasis kertas dan pensil) bagi peserta berkebutuhan khusus, misalnya karena sakit, kecelakaan, mengalami kasus hukum, telah selesai dimusnahkan sesuai prosedur.

Panitia UN Provinsi Papua menyatakan tidak terdapat kendala yang berarti pada hari pertama pelaksanaan UN SMK 2019/2020. "Papua untuk UNBK SMK semua bisa terlaksana dan berjalan lancar. Walaupun ada dua satuan pendidikan yang mengalami gangguan listrik, namun dapat segera teratasi," dilaporkan Sekretaris Panitia UN Provinsi Papua, Bejo yang juga selaku Kepala Seksi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dalam keterangannya saat dihubungi pada Senin (16/03).

Senada, Kepala Seksi Peserta Didik, Dinas pendidikan Papua Barat, Imam Subalok, menjelaskan bahwa UNBK di Provinsi Papua Barat juga berjalan baik dan disiplin dalam melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 sesuai surat edaran BSNP. "UNBK hari pertama untuk SMK di Provinsi Papua Barat berjalan dengan sukses dan lancar. Peserta didik melakukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan UN sesuai arahan. Pihak sekolah disiplin dalam menyediakan hand sanitizer dan melakukan pembersihan ruang ujian di setiap sesinya," lapornya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melaporkan bahwa pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK) berjalan lancar. Protokol keseahatan juga diterapkan para pengelola satuan pendidikan penyelenggaran UN. "Sebelum masuk, tangan siswa disemprot dengan hand sanitizer. Begitu juga dengan peralatannya dibersihkan di setiap sesi," lapor Rita Aryani, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari Provinsi Kalimantan Barat, dilaporkan pelaksanaan protokol kesehatan pada pelaksanaan UN SMK telah disosialisasikan kepada Kepala Sekolah penyelenggara UN. Sebelum memulai ujian, Kepala Sekolah atau Pengawas melakukan pengarahan kepada peserta UN mengenai tata tertib dan protokol kesehatan yang ditetapkan. "Sekolah menyediakan peralatan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian peralatan untuk UNBK, seperti komputer dan mejanya dibersihkan setiap sesi. Kita sekarang juga menghindari salam-salaman dulu untuk sementara ini," tutur Urai Muhani, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai POS UN, pada hari pertama peserta menempuh UN untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian pada hari kedua mata pelajaran Matematika, pada hari ketiga mata pelajaran Bahasa Inggris, dan hari keempat Teori Kejuruan.

Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor pusat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di daerah terdampak.

Mendikbud juga menyatakan bahwa saat ini dia tetap bekerja secara normal di rumah. Koordinasi dan rapat-rapat dilakukan secara virtual melalui video konferensi dan telepon. Salah satunya, pada Selasa (17/03) pagi, Mendikbud mengikuti sidang kabinet melalui video konferensi.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kami di Kemendikbud menjalankan tugas, pekerjaan, dan rapat-rapat koordinasi dari rumah menggunakan berbagai teknologi konferensi yang telah tersedia untuk sementara waktu menjalankan social distancing atau pembatasan interaksi," disampaikan Mendikbud di Jakarta, Selasa (17/03).

"Kami imbau kepada pegawai di lingkungan Kemendikbud untuk senantiasa menaati arahan dan protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah," tambah Mendikbud.

Kemendikbud secara resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah (working from home) bagi ASN di lingkungan kantor pusat. Melalui Surat Edaran Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tertanggal 15 Maret 2020, Sekretaris Jenderal menyampaikan delapan poin Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kemendikbud. Di antaranya Pertama, menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta, khususnya dari daerah, atau menggantinya dengan video conference atau komunikasi daring lainnya.

Kedua, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, dan pimpinan unit lainnya bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan Covid-19 dan pelayanan unitnya. Ketiga, Pimpinan/Pegawai diperkenankan untuk bekerja dar rumah, tanpa mengurangi kinerja, tidak memengaruhi tingkat kehadiran dan tidak memengaruhi tunjangan kinerja.

Kemudian keempat, Pimpinan/Pegawai yang sakit tidak diperkenankan untuk bekerja di kantor, harus tinggal di rumah. Kelima, Pegawai di lingkungan Kemendikbud yang setiap hari menggunakan transportasi publik, apabila harus datang ke kantor, disediakan bantuan transportasi yang lebih aman.

Keenam, Pengelola sistem persuratan dan dokumentasi elektronik harus menjaga sistem dengan baik sehingga sistem dapat digunakan untuk bekerja secara jarak jauh (remote). Ketujuh, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) berkoordinasi dengan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa agar menyiapkan sarana prasarana dan tanda tangan elektronik agar pelaksanaan dinas dapat berjalan lancar dan dapat dilaksanakan antara lain melalui SINDE, video conference, digital documents, dan lain-lain.

Pada poin kedelapan ditegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Pimpinan Kemendikbud.

download file

 

Kemendikbud mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan android yaitu Rumah Belajar yang dapat diakses di belajar.kemdikbud.go.id .

Kemendikbud juga didukung oleh mitra dari sektor swasta untuk menyelenggarakan sistem belajar secara daring.

#SahabatDikbud dapat menggunakan setiap platform ini dan akan mendapatkan fasilitas yang bisa diakses secara umum dan gratis.

1. Akses Rumah Belajar: https://belajar.kemdikbud.go.id

2. Akses Google G Suite for Education: https://blog.google/outreach-initiatives/education/offline-access-covid19/

3. Akses Kelas Pintar: https://kelaspintar.id

4. Akses Microsoft Office 365: https://microsoft.com/id-id/education/products/office

5. Akses Quipper School: https://www.quipper.com/id/school/teachers/

6. Akses Sekolah Daring/Online Ruangguru Gratis: https://sekolahonline.ruangguru.com

7. Akses gratis belajar daring Sekolahmu: https://www.sekolah.mu/tanpabatas

8. Akses Zenius: https://zenius.net/belajar-mandiri

Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya!

 

Pontianak - LPMP Kalimantan Barat meresmikan Wisma Anggrek. Acara berlangsung pukul 09.30 WIB, Selasa (3/03/2020) di selasar Wisma, Peresmian Wisma Anggrek ini dihadiri oleh Sultan IX Pontianak, Camat Pontianak Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Kabag Hukum dan Tata Laksanana Kemendikbud, Kepala LPMP Banten, Lurah Tanjung Hulu, Kepala UPT Kemendikbud di Kalbar, Pensiunan LPMP Kalbar dan Pejabat Struktural LPMP Kalbar.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala LPMP Kalimantan Barat dalam sambutannya, Asep Sukmayadi, S.IP, M.Si mengatakan bahwa Dengan adanya tambahan 1 (satu) wisma yang akan diresmikan ini, sekarang LPMP Kalimantan Barat memiliki total 154 fasilitas kamar yang dapat digunakan oleh 300 orang dalam waktu yang bersamaan. Fasilitas ini melengkapi ruang belajar/pelatihan yang telah kami miliki sejumlah 6 ruang belajar. Kami berharap dengan selesainya pembanguan wisma Anggrek ini, dapat meningkatkan kapasitas layanan kami paling tidak secara kuantitas untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatangan prasasti peresmian Wisma Anggrek oleh Sultan IX Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Alkadrie, SH. kemudian dilakukan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Acara peresmian di lanjutkan dengan memantau langsung sarana dan prasarana di Wisma Anggrek. Rombongan tamu undangan diajak untuk melihat fasilitas di lantai 1 dan 2.

 Dokumentasi

 

Friday, 21 February 2020 14:33

Ayo, Ajak Anak Gunakan Bahasa Ibu di Lingkungan Keluarga!

Written by

Jakarta, Kemendikbud – Indonesia memang telah dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Sejak 1991, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memetakan bahasa ibu atau bahasa daerah yakni sebanyak 718 bahasa yang teridentifikasi dan sebelas di antaranya telah punah atau tidak ada lagi penuturnya. Bagaimana agar bahasa ibu itu tidak punah?

Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Dadang Sunendar, mengimbau para orang tua untuk mewariskan bahasa daerah ke anak-anaknya agar tetap lestari. Sebaiknya bahasa daerah, kata dia, digunakan anak-anak sejak kecil dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarganya. Hal ini dapat menjadi dasar bagi mereka memahami lingkungan sekitarnya selain sebagai sarana komunikasi.

“Apabila seorang Indonesia mampu berbahasa Indonesia dengan baik, bertanggung jawab, tidak mudah termakan hoaks, melestarikan bahasa daerahnya, dan menguasai bahasa asing, Indonesia akan tetap tumbuh di dunia global,” ujar Dadang.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun yang masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sebanyak 79,5 persen. Akan tetapi, dalam konteks sosial budaya di Indonesia, konsep bahasa ibu ini tidak serta merta dan secara sederhana dapat dilihat dari pemakaian bahasa sehari-hari di rumah.

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman, menambahkan kelestarian bahasa akan memperkokoh mutu manusia itu sendiri. Bahasa daerah memiliki empat kekuatan yakni menguatkan rasa kekeluargaan, mampu menumbuhkan toleransi, saling mengenalkan satu dengan yang lain, dan menjaga perbedaan. “Mudah-mudahan bahasa daerah tidak hanya dalam nyanyian saja tapi digunakan dalam keseharian kita,” ujarnya.

Kemendikbud terus melakukan upaya pelindungan bahasa dan sastra di Indonesia sejak 1991 lalu. Dari 718 bahasa yang telah teridentifikasi atau terpetakan, 90 di antaranya telah dilakukan kajian berdasarkan status atau vitalitas bahasa. Sebanyak 21 bahasa dari jumlah tersebut telah terkonservasi dan 24 bahasa terevitalisasi serta 314 bahasa tervalidasi.

Pelindungan bahasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan. Bahkan hal itu diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.