Warta Pendidikan

Warta Pendidikan (429)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Dunia Pendidikan

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan  Gugus Tugas Percepatan Penanganan (Coronavirus Disease (COVID-19) bukan sepihak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pernyataan tersebut disampaikan Mendikbud dalam Rapat Kerja secara telekonferensi dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Rabu (20/5/2020).

"Harus diketahui bahwa Kemendikbud sudah siap dengan semua skenario. Kami sudah ada berbagai macam. Tapi tentunya keputusan itu ada di dalam Gugus Tugas, bukan Kemendikbud sendiri. Jadi, kami yang akan mengeksekusi dan mengoordinasikan," disampaikan Mendikbud Nadiem saat merespons pertanyaan Anggota DPR.

Lebih lanjut, keputusan mengenai waktu dan metodenya akan juga berlandaskan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Tapi keputusan kapan, dengan format apa, dan seperti apa, karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, itu masih di Gugus Tugas," imbuh Mendikbud.

Terkait adanya berbagai rumor maupun pemberitaan yang mengabarkan Kemendikbud akan membuka sekolah pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli dinyatakan Mendikbud tidak benar.

"Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepastian, karena memang keputusannya bukan di kami. Jadi mohon stakeholders atau media yang menyebut itu, itu tidak benar," tegas Nadiem.

Usai rapat kerja Mendikbud menambahkan bahwa di banyak negara, awal tahun ajaran baru relatif tetap. Adapun demikian, penyesuaian metode belajar disesuaikan dengan kondisi dan status kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.  

"Kemendikbud menilai saat ini tidak diperlukan adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Tetapi metode belajarnya apakah belajar dari rumah atau di sekolah akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas," tutur Mendikbud.

Jakarta, Kemendikbud --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama mengisi libur sekolah dengan program edukasi penguatan karakter. Kerja sama ini dilakukan KPK dan Kemendikbud melalui program Belajar dari Rumah di TVRI yang merupakan inisiatif Kemendikbud. Setiap Senin-Jumat tanggal 18-29 Mei 2020, fillm-film KPK yang ditayangkan akan membuat anak sekolah tetap teredukasi dan terhibur selama libur Idulfitri.

“KPK dan Kemendikbud menginginkan selama masa liburan, apalagi masa pandemi, anak-anak tetap mendapat tayangan yang menghibur sekaligus mendidik. Belajar antikorupsi bisa dilakukan dengan senang dan gembira, sambil nonton film dan bermain. Dekatnya anak dengan keluarga saat pandemi ini bisa mengajarkan banyak hal tentang nilai kepedulian, disiplin, tanggung jawab dan hidup sederhana. Nilai itu adalah nilai-nilai antikorupsi yang diharapkan dapat melawan virus korupsi,” kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono.

Selain seri Sahabat Pemberani milik KPK yang sudah tayang di program Belajar dari Rumah sejak 18 April 2020, pada masa libur sekolah ini KPK akan menghadirkan tayangan boneka tangan Si Kumbi untuk anak-anak usia tiga sampai enam tahun. Si Kumbi bisa disaksikan setiap Senin-Jumat pukul 08.30-09.00 WIB.

Si Kumbi adalah film animasi dengan seekor kumbang sebagai pemeran utamanya.  Kumbi dan kawan-kawannya akan mengajak anak-anak Indonesia untuk berpikir, berkata, dan berlaku jujur sejak usia dini.

Tidak hanya untuk anak-anak, setiap Senin-Jumat pukul 09.00-09.30 WIB KPK juga akan menghadirkan film-film pendek finalis Anti-Corruption Film Festival untuk remaja dan semua umur. Film-film pendek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan menanamkan perilaku antikorupsi.

“Kemendikbud menyambut baik kerja sama dengan KPK dalam peningkatan karakter peserta didik. Tayangan edukatif ini diharapkan dapat mendukung program pendidikan karakter, serta memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik. Terutama pada nilai integritas, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, nasionalisme, dan religiusitas," disampaikan Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin.

"Kita berharap, peserta didik kita memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia," imbuh Muchlis.

Kerja sama antara KPK dan Kemendikbud dalam upaya edukasi ini, tak hanya diimplementasikan melalui tayangan saat liburan sekolah. KPK dan Kemendikbud juga akan melakukan pertukaran materi yang akan ditayangkan melalui media sosial kedua kementerian/lembaga.

Kerja sama program Belajar dari Rumah merupakan implementasi perjanjian kerja sama (MoU) antara KPK dengan empat kementerian, termasuk Kemendikbud dan Kemenristekdikti yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2018 terkait Pendidikan Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Program berkelanjutan dengan Kemendikbud adalah insersi materi antikorupsi ke dalam kurikulum di jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menenangah Atas.

Friday, 15 May 2020 05:42

Jaminan Kesetaraan Gender dalam Mengakses Pendidikan

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah tentang kesetaraan gender. Menurutnya, semua orang diperlakukan sama, pendidikan bagi kaum perempuan sama pentingnya dengan pendidikan bagi laki-laki.
 
“Perempuan  akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan juga bisa menjadi modal bagi kaum perempuan untuk berkontribusi di masyarakat,” kata Mendikbud pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/5/2020).
 
Mendikbud mengatakan, keterampilan yang dimiliki oleh perempuan yang berpendidikan bisa ikut mengangkat derajat kehidupan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menyadari, pada masa sekarang ini seharusnya pendidikan tidak memandang gender, kaum laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Penting bagi perempuan mendapatkan pendidikan sejak dini. “Melalui kurikulum, Kemendikbud berupaya meminimalisasi bias gender yang ada dalam pendidikan,” kata Mendikbud.   
 
Selain soal kesetaraan gender, Mendikbud juga memaparkan terkait percepatan akses pendidikan. Kemendikbud, kata dia, mendorong percepatan akses pendidikan, karena masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan akses terhadap pendidikan secara umum. “Karenanya, kami menyediakan berbagai beasiswa dan dukungan finansial untuk keluarga berpenghasilan rendah, misalnya KIP Kuliah,” kata Mendikbud.
 
Di sisi lain, Mendikbud meyakini teknologi mampu menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh. Menurutnya, teknologi adalah jawaban atas pemerataan akses informasi terutama di masa darurat kesehatan sekarang.
 
Mendikbud menyampaikan, kepedulian akan pentingnya pemerataan akses, khususnya jaringan internet dan listrik bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbud, melainkan kementerian dan instansi lain. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus bergotong-royong mengatasi masalah ini. “Konektivitas internet, kemampuan membayar (paket data internet), serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan,” katanya

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, meyakini perangkat teknologi mampu menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh. Ia melihat ada selisih besar antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak.
 
“Padahal, teknologi memiliki potensi pemerataan akses atau kesempatan mendapat akses yang setara terhadap materi dan pembelajaran yang sama,” katanya pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/5/2020).
 
Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan sarana pembelajaran, Kemendikbud menggagas Program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di TVRI. Acara ini merupakan salah satu alternatif belajar yang diberikan Kemendikbud untuk membantu banyak keluarga yang memiliki keterbatasan pada akses internet. Dengan begitu, harapannya anak-anak memperoleh stimulus untuk terus belajar di rumahnya masing-masing.
 
Untuk mengukur efektifitas program belajar di televisi, Kemendikbud bersama UNICEF telah melakukan survei untuk mengevaluasi pelaksanaan program Belajar dari Rumah di TVRI sejak ditayangkan mulai 13 April 2020 yang lalu. Hasilnya sebanyak 99 persen guru, siswa, dan orang tua, baik di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) maupun non-3T mengetahui adanya program belajar dari Rumah. Selain itu, sebanyak 94% guru di wilayah 3T pernah menonton program BDR di TVRI. Di wilayah 3T, frekuensi guru menonton program BDR ini sebanyak 3,2 kali dalam seminggu. Sementara di wilayah non-3T sebanyak 4,1 kali dalam seminggu.
 
Secara umum, tingkat kesenangan menonton program BDR cukup baik. Bagi siswa, skor yang didapatkan sebesar 7,8 (skala 1-10) dan bagi orang tua sebesar 8,2. Sementara itu, tingkat kesenangan guru di wilayah 3T sebesar 7, dan di wilayah non-3T sebesar 7,5.

TVRI menjadi saluran televisi yang paling banyak ditonton siswa selama pembelajaran dari rumah. Sebanyak 52% responden di wilayah 3T menyatakan menonton lembaga penyiaran publik ini selama masa pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Sementara itu, sebanyak 78,6% responden di wilayah non-3T menyatakan menonton TVRI selama masa pembelajaran dari rumah.
 
Kemendikbud saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kemungkinan relai program dengan stasiun televisi lokal. Selain itu, Kemendikbud juga sedang mengkaji metode pembelajaran luar jaringan atau offline  lainnya bagi masyarakat 3T yang tidak memiliki televisi. “Misalnya menggunakan radio, buku, maupun relawan” kataya. 

Jakarta, Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem mengatakan, penting untuk mengenalkan paradigma baru pendidikan yang lebih kolaboratif. Kreativitas dan inovasi yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.  

"Saya ingin tersebar sebuah paradigma baru di mana siswa, guru, dan orang tua merdeka untuk mencoba hal-hal baru. Banyak bertanya, mencoba, dan berkarya," tuturnya saat menjadi pembicara dalam Konferensi Pendidikan dan Peluncuran Program Akademi Edukreator yang bertemakan “Membangun Dunia Pendidikan Baru” secara telekonferensi di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Sebelumnya Mendikbud menjelaskan bahwa prinsip Merdeka Belajar adalah memberikan otonomi, transparansi, efisiensi, dan fleksibilitas. Sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan dapat lebih optimal dan berdampak.

"Esensi Merdeka Belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya milik pemerintah. Pendidikan itu adalah miliknya masyarakat, dari masyarakat, untuk masyarakat. Tentunya dengan kurasi kualitas yang baik. Tetapi pendidikan itu bisa dalam format yang sangat variatif dan bisa didapatkan dari berbagai macam pihak," jelasnya.

"Dengan teknologi yang kita miliki sekarang, kita bisa akses itu dari mana pun. Jadinya inilah yang namanya Merdeka Belajar," tambahnya.

Untuk itulah, Kemendikbud mendorong terciptanya perubahan mendasar di dunia pendidikan. Salah satunya adalah mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam gotong royong membangun pendidikan nasional.

Dicontohkan Nadiem, semakin menguatnya peranan komunitas dan organisasi pendidikan dalam kemitraan bersama pemerintah pusat ataupun daerah. "Itu yang akan menciptakan transformasi oganik budaya pendidikan kita," ujarnya.

Mendekatkan Pendidikan dengan Dunia Nyata

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengakui bahwa salah satu semangat Merdeka Belajar adalah untuk mengaitkan sistem pendidikan dengan kebutuhan di dunia nyata atau dunia profesional tempat berkarya. Dicontohkannya, ketika terjadi wabah maka penelitian di bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Melalui penelitian, kita bisa mengidentifikasi wabah dan mencari solusinya.

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan yang dimaksud dunia nyata bukan hanya industri, tetapi juga sektor pemerintahan maupun sektor sosial atau nonprofit.

"Bagaimana kita meningkatkan relevansi pembelajaran kepada dunia nyata. Jadi, kita membuat pendidikan kita serelevan mungkin terhadap apa yang terjadi di dunia nyata bukan hanya dunia akademik saja," ungkap Nadiem.   

Oleh karena itu, tugas Kemendikbud adalah menciptakan sistem pendidikan yang memerdekakan potensi guru, kepala sekolah, dan siswa. "Kemendikbud selalui konsisten dalam menjalankan konsep (Merdeka Belajar) ini,” ujarnya.  

Saat ini, Indonesia membutuhkan guru-guru penggerak yang fokus kepada peserta didiknya. Guru yang memiliki motivasi atau panggilan jiwa menjadi pendidik dan fokus pada kepemimpinan. "Jika ingin menciptakan sekolah berkelas dunia misalnya, maka ekosistem pendidikan kita harus mengikuti standar dunia. Perubahan itu harus terjadi. Mendekatkan pendidikan kita dengan dunia nyata,” terang Mendikbud.

Kemudian, kualitas kepala sekolah yang menentukan perubahan ekosistem pendidikan. "Kepala sekolah harus memiliki kapabilitas untuk menjadi mentor guru-guru di lingkungannya dengan kualitas pembelajaran yang memadai. Ia juga harus bisa menghadirkan guru-guru penggerak yang akan membantu memajukan pendidikan,” ucapnya.

Lompatan Kemajuan

Perubahan zaman yang kian pesat memaksa setiap individu untuk jeli melihat peluang dan beradaptasi. Menurut Mendikbud, dunia kerja atau profesional akan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Sektor teknologi perangkat lunak diyakininya akan semakin berkembang, seperti aplikasi web, desain, riset, data analisis, dan hal yang terkait ekosistem digital.

"Di masa depan, kita akan membangun peradaban secara virtual," ujar Mendikbud.

Saat ini, terbuka peluang emas bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju lain melalui sektor teknologi. Bertumbuhnya berbagai perusahaan teknologi di Indonesia semestinya dapat mendorong terciptanya suatu generasi produser teknologi, bukan sekadar konsumer teknologi. Generasi yang terampil dalam memproduksi software dan berbagai hal yang menciptakan efisiensi di sektor manufaktur.  

"Mandat Presiden Joko Widodo adalah kita harus lompat melalui digitalisasi. Dan itu membutuhkan paradigma baru di dunia pendidikan, baik pendidikan menengah ke bawah dan pendidikan tinggi. Di mana fokusnya adalah kepada kreativitas, computational logics, dan juga fokus kepada berkarya," jelas Mendikbud Nadiem.

Namun, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk mewajibkan setiap anak Indonesia belajar coding atau pemrograman. "Bisa dengan melatih pondasinya saja. Kalau misalnya dia senang dengan dunia teknologi baru nanti bisa mengambilnya di pendidikan lainnya," ujar Nadiem.

Kemudian, dalam rangka mengatasi ketimpangan yang terjadi akibat belum meratanya akses. Maka, saat ini prioritas pemerintah, khususnya setelah belajar dari pandemi adalah percepatan pemerataan akses di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). "Tanpa konektivitas (internet) dan listrik, maka pemerataan kualitas pendidikan kita tidak mungkin tercapai. Maka itu mutlak," kata Mendikbud.

Page 1 of 86