LPMP Inside

LPMP Inside (61)

Semua konten yang berkaitan dengan keseharian di lingkungan LPMP

Pontianak - Aparatur Sipil Negara merupakan penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian. Mengingat begitu pentingnya peranan ASN, maka manajemen ASN diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan organisasi dapat tercapai. Undang-undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan  sistem  merit  dalam pengelolaan kebijakan dan manajemen ASN. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

 

Untuk mewujudkan sistem merit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilaksanakan asesmen pegawai dalam rangka menjaring data potensi dan kompetensi masing-masing pegawai. Selaku unit yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kepegawaian akan menyelenggarakan  asesmen kompetensi dan potensi pegawai tahun 2017.

 

 

Keberhasilan pelaksanaan asesmen kompetensi dan potensi pegawai, harus  didukung  dengan tersedianya panduan pelaksanaan yang mengatur mekanisme teknis pelaksanaan  asesmen serta tugas dan peran setiap pihak yang terlibat. Diharapkan, setiap  pihak  yang terlibat dapat mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan  asesmen  di  lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan  demikian  asesmen  dapat terlaksana  dengan  baik dan lancar.

 

LPMP Kalimantan Barat akan merencanakan pelaksanakan sosialisasi kegiatan ini pada bulan Juli 2017 kepada seluruh pegawainya. 

 

 

Pontianak - LPMP Kalbar mengadakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Serta Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Menuju WBK dan WBBM, ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No. 036/P/2016 Tentang pembentukan tim reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 dan peraturan    Pemerintah yang    telah   menerbitkan Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang   Grand   Design Reformasi   Birokrasi   yang   mengatur   tentang   pelaksanaan   program reformasi  birokrasi.  Peraturan  tersebut  menargetkan  tercapainya  tiga sasaran  hasil  utama   yaitu  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  peningkatan pelayanan  publik.
Dalam  rangka  mengakselerasi  pencapaian  sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan POM  membangun  unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Penandatanganan Pakta Integritas ini disaksikan Kepala LPMP Kalbar dan Tim Kerja Reformasi Birokrasi .
Sunday, 05 February 2017 10:10

In House Training 3 s.d 6 Februari 2017

Written by

IN HOUSE TRAINING 2017 regional kalimantan  yang dilaksanakan di LPMP Kalimantan Timur tanggal 3 s.d. 6 Februari 2017 ,dihadiri oleh peserta masing – masing perwakilan dari LPMP Kalimantan Barat berjumlah 30 orang, LPMP Kalimantan Tengah , LPMP Kalimantan Selatan , dan LPMP Kalimantan Timur  sendiri selaku tuan rumah  di buka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si.  Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama Setiap Insan LPMP dapat saling berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan tentang program kerjanya, Setiap Insan LPMP dapat merencanakan strategi pelaksanaan program kerjanya, dan Meningkatakan silaturahmi, rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar LPMP se Region Kalimantan.
Adapun Rangkaian Kegiatan ini berupa Beberapa Paparan tentang Sistem Penjaminan Mutu oleh para Kepala LPMP se Region Kalimantan, Paparan / Diskusi Program Penjaminan Mutu di Setiap seksi yang ada di LPMP, Outbond  yang diikuti oleh seluruh peserta,  Pertandingan Olah raga, dan Pertunjukan Seni.
Kegiatan IN HOUSE TRAINING ini ditutup secara resmi oleh Kepala LPMP Kalimantan Timur,  rangkaian kegiatan Penutupan terdiri dari Penyerahan Cinderamata, Penyerahan Hadiah kepada pemenang Lomba atau Pertandingan Olahraga, dan Pertunjukan Seni yang ditampilkan oleh masing- masing perwakilan peserta dari tiap LPMP.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melantik sekitar 500 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Kemendikbud. Sebagian besar pejabat tersebut merupakan pejabat unit pelaksana teknis (UPT) di daerah-daerah. Dalam sambutannya Mendikbud meminta para pejabat dapat membuat terobosan di unit kerjanya masing-masing dan menjaga keharmonisan dalam organisasi.

“Saya ingin Bapak-Ibu sekalian membuat terobosan-terobosan. Jangan sekadar meneruskan yang biasa-biasa. Kita ingin melihat langkah-langkah baru yang Bapak-Ibu bisa lakukan,” ujar Mendikbud saat pelantikan pejabat di Plasa Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Hampir seluruh pejabat yang dilantik adalah pejabat yang akan ditempatkan di UPT-UPT daerah. UPT tersebut antara lain Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

Setidaknya ada empat hal yang menjadi fokus pesan Mendikbud kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, pejabat harus memiliki kompetensi dan kemauan untuk terus belajar. Kedua, harus bisa menjaga integritas. Ketiga, dapat menjaga kedekatan dengan yang dipimpin maupun rekan sesama pejabat, dan keempat, mengurangi kepentingan diri sendiri atau self interest.

“Saya ingin semua UPT kita memiliki standar yang tinggi, yaitu standar moral dan standar kinerja. Dengan kedua standar itu, insyaAllah semua akan bisa berjalan dengan baik,” tutur Mendikbud.

Ia juga berpesan agar para pejabat dapat menjaga keharmonisan dalam organisasi, serta dapat melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan organisasi. Pelibatan publik dalam rangka meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kebudayaan harus dikedepankan.
“Saya berharap akan mendengar prestasi-prestasi besar dari Bapak-Ibu sekalian di tempat Bapak-Ibu mengabdi,” kata Mendikbud.

Monday, 17 August 2015 00:00

Upacara Kemerdekaan di LPMP Provinsi Kalimantan Barat

Written by

Pontianak - Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap peringatan hari Kemerdekaan 17 Agustus, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Upacara Bendera yang diikuti oleh seluruh  pegawai, karyawan, widyaiswara dan pejabat struktural dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun ini upacara bendera juga diikuti oleh siswa-siswi dan guru-guru dari SDN 27 Pontianak Timur yang berlokasi tidak jauh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Upacara dimulai tepat pukul 07.30 WIB dengan dipimpin oleh inspektur upacara Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Dr. Suhartono Arham, M. Si.

Upacara yang dilaksanakan dihalaman Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat itu berlangsung dengan tertib dan hikmat.