Pengumuman

Pengumuman (39)

Friday, 08 May 2020 06:23

Neraca Pendidikan Kalimantan Barat 2019

Written by

 Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan di daerah.

data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) http://npd.kemdikbud.go.id/

Jakarta, Kemendikbud --- Selama masa pandemi Covid-19, Kemendikbud mengubah ketentuan batas maksimal 50 persen dari dana BOS untuk gaji guru honorer. Sekarang kepala sekolah bisa menggunakan lebih dari 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer yang bertugas di sekolahnya. Namun hal tersebut harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah, terutama jika di suatu sekolah terdapat banyak guru honorer.

Berdasarkan Permendikbud Nomor Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, disebutkan bahwa ketentuan pembayaran honor paling banyak 50 persen tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Kini pembayaran gaji guru honorer bisa menggunakan dana BOS lebih dari 50 persen sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Meskipun begitu, guru honorer yang berhak mendapatkan gaji dari dana BOS tetap harus memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (non-ASN) dan harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019; kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi; dan ketiga, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt Dirjen PAUD dan Dikdasmen), Hamid Muhammad menegaskan, ketentuan penggunaan dana BOS selama masa pandemi Covid-19 sudah disesuaikan melalui permendikbud. "Pertama, batasan persentase yang selama ini diatur, kita lepas. Kita menyerahkan ke kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah masing-masing," ujar Hamid saat gelar wicara melalui telekonferensi di RRI Pro 3 FM, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Namun syarat untuk guru honorer harus terdaftar di dapodik tidak dihapus, sehingga tetap menjadi persyaratan dalam menggaji guru honorer dari dana BOS. Hamid menuturkan, syarat ini tidak dihapus karena ada alasan kuat. "Kenapa harus dapodik? Karena itu dasar untuk melakukan audit. Karena itulah kepala sekolah dan operator wajib memasukkan nama guru-guru honorer, baik yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maupun tidak," katanya.

Hamid menjelaskan, dana BOS tetap bisa digunakan untuk 13 komponen sesuai ketentuan. Tetapi khusus untuk komponen gaji guru honorer yang selama ini dibatasi maksimal 50 persen, tidak berlaku lagi selama masa pandemi Covid-19. "Kalau sekolah ada guru honorer banyak, boleh menggunakan lebih dari 50 persen. Ketentuan penggunaan dana BOS untuk apa saja memang sudah ada, dan tetap harus digunakan (untuk 13 komponen). Kepala sekolah punya kewenangan penuh untuk mengatur," tutur Hamid.

Ke-13 komponen penggunaan dana BOS yang dimaksud Hamid tersebut adalah untuk pengembangan perpustakaan; kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru; kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa; kegiatan ulangan dan ujian; pembelian bahan-bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan sekolah; pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; pengembangan profesi guru; membantu siswa miskin; pembiayaan pengelolaan BOS; pembelian perangkat komputer; dan biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Menurut Hamid, sekolah yang sudah menerima dana BOS bisa langsung menggunakan dana tersebut sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah dibuat sekolah dan disetujui dinas pendidikan setempat. "Jadi tidak ada lagi pengaturan lainnya, misalnya menunggu arahan dinas pendidikan dulu. Sekolah bisa langsung menggunakan dana BOS sesuai peruntukan RKAS atau RKAS yang sudah direvisi sesuai dengan regulasi (permendikbud) yang baru," tuturnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Wardani Sugiyanto, mengatakan, terkait penyusunan atau perubahan RKAS, Kabupaten Klaten sudah menggunakan aplikasi yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. "Lebih mudah dengan adanya aplikasi, tapi juga memerlukan proses untuk yang kaitannya dengan perubahan RKAS, seperti anggaran, honor, modal, dan barang jasa," ujar Wardani saat gelar wicara di RRI Pro 3 FM bersama Hamid. Ia menuturkan, penggunaan dana BOS untuk pembelian barang dan jasa yang tidak terpakai selama masa pandemi Covid-19 dialihkan untuk membeli pulsa internet bagi guru-guru di Kabupaten Klaten dalam memberikan pembelajaran daring untuk siswa.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Mendikbud kemudian memberlakukan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Dalam permendikbud baru itu, diatur ketentuan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19.

Dalam Pasal 9A Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, disebutkan bahwa selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembiayaan langganan daya dan jasa. Pembiayaan langganan daya dan jasa tersebut dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler  ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, revisi permendikbud dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perubahan kondisi yang terjadi sejak masa darurat Covid-19, termasuk isu ekonomi. Perubahan permendikbud bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas penggunaan dana BOS yang menjadi diskresi kepala sekolah.

"Intinya adalah selama masa krisis ini kita ingin memberikan kenyamanan bagi kepala sekolah dan untuk yang membutuhkan, bahwa mereka bisa menggunakan dana BOS sefleksibel mungkin untuk menjamin kesejahteraan dan kenyamanan pembelajaran daring dan kenyamanan kepala sekolah untuk mendapatkan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS," ujar Mendikbud dalam telekonferensi yang berlangsung pada Rabu (15/4/2020).

Menurutnya, fakta di lapangan memperlihatkan banyak kepala sekolah di daerah yang ragu untuk menggunakan dana BOS dalam mendukung pembelajaran daring selama masa pembelajaran dari rumah. Karena itu Kemendikbud merevisi permendikbud dan mencantumkan secara eksplisit di permendikbud baru bahwa dana BOS pada masa darurat Covid-19 bisa digunakan membeli pulsa internet bagi pendidik dan peserta didik. "Harapan saya adalah, masalah ini sudah terjawab untuk sekolah-sekolah di daerah yang masih tidak nyaman dalam menggunakan dana BOS untuk hal-hal tersebut," kata Mendikbud.

Ia kembali menegaskan, kepala sekolah memiliki diskresi dalam penggunaan dana BOS karena kepala sekolah adalah pihak yang paling tahu tentang kebutuhan operasional sekolah maupun kebutuhan guru  dalam proses belajar mengajar. Karena itu penggunaan dana BOS untuk membeli pulsa internet juga menjadi diskresi kepala sekolah melalui konsultasi dengan komite sekolah dan diskusi dengan guru-guru. "Kami mengimbau kepala sekolah untuk tidak menyia-nyiakan atau melakukan penganggaran yang tidak tepat dengan kebutuhan. Pelaporan sekolah dalam penggunaan dana BOS harus diumumkan di papan sekolah maupun pelaporan secara daring," tutur Mendikbud.

Download

Friday, 27 March 2020 08:49

UN 2020 Dibatalkan, Ini Syarat Kelulusan Siswa

Written by

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, secara resmi menyampaikan pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020. Peniadaan UN berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat di Indonesia dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi Covid-19. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease.

Mendikbud menyebutkan, dalam masa darurat penyebaran Covid-19 syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah (US), dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau US bisa dilakukan secara daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, US dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

“Jadinya yang dilaksanakan masing-masing sekolah adalah US, dan US ini ada beberapa opsi yang kita berikan, tapi itu adalah haknya sekolah,” kata Mendikbud dalam konferensi video daring bersama media pada kegiatan Bincang Sore, Selasa (24/3/2020).

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Plt Kabalitbang) Totok Suprayitno, US tidak hanya mengacu pada ujian tertulis, tetapi juga mencakup nilai rapor dan prestasi yang dimiliki siswa selama menempuh pendidikan. Untuk ujian tertulis (daring), materi yang akan tertuang dalam US merupakan kewenangan guru yang bersangkutan. Sekolah kini berperan sebagai penentu kelulusan siswa dengan berdasarkan evaluasi yang dilakukan guru. Sehingga penguasaan materi sangat bergantung dari cara siswa dan guru dalam memaksimalkan pembelajaran daring selama situasi darurat. Totok juga menyampaikan siswa akan tetap menerima ijazah tanpa mencantumkan nilai UN, karena sejak tahun 2015 UN lagi menjadi penentu kelulusan.
Sekolah yang telah melaksanakan US dapat menggunakan nilai US untuk menentukan kelulusan siswa. Namun bagi sekolah yang belum melaksanakan US ada beberapa ketentuan. Kelulusan SD/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, 5, dan 6 semester gasal), sementara nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Kelulusan SMP/sederajat atau SMA/sederajat juga ditentukan berdasarkan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sementara itu untuk kelulusan SMK/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Kemudian nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Mengacu pada prinsip Merdeka Belajar, Mendikbud menyebut peniadaan UN tidak akan berdampak pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena akan tetap menggunakan sistem zonasi seperti tahun lalu. “UN tahun ini adalah sekedar pemetaan dari segi pendidikan, bukan ada dampaknya kepada siswa, dan juga seleksi untuk PPDB juga tidak tergantung pada UN,” ujar Mendikbud. Hanya saja, peniadaan UN tahun 2020 di tengah situasi darurat akan mengakibatkan tidak optimalnya pemetaan pendidikan.

Pelaksanaan UN SMK pada 28 provinsi yang sudah melaksanakkan UN di tahun 2020 ini juga tidak cukup menjadi tolok ukur dan pemetaan bagi pemerintah. Tolok ukur secara nasional di tahun 2020 dinilai tidak optimal, sehingga akan ditingkatkan  dengan pendekatan internasional, yaitu PISA (Programme for International Student Assessment). Di awal tahun, Kemendikbud sudah memperoleh data dari PISA yang dapat menjadi tolok ukur. Data PISA dirilis setiap tiga tahun sekali. Menurut Mendikbud, PISA dinilai lebih akurat karena sudah berstandar internasional. Pertimbangan ini menjadi salah satu alasan mengapa mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter karena metode pengukurannya lebih mendekati PISA.

Bagi siswa SMK yang telah melaksanakan UN, Mendikbud tidak lupa menyampaikan permohonan maaf dan apresiasi atas perjuangan para siswa SMK selama mengikuti UN. “Saya sangat mengapresiasi anak SMK yang telah melakukannya dan mohon maaf kalau kecewa,” ujar Mendikbud. Ia mengatakan, keputusan untuk meniadakan pelaksanaan UN pada tahun ini karena melihat lonjakan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi setiap hari. Pasien dan korban yang terus bertambah membuat pemerintah harus mengambil keputusan dalam situasi darurat.

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan ujian nasional (UN) Tahun 2020.

"Setelah kami pertimbangkan dan diskusikan dengan Bapak Presiden dan juga instansi di luar, kami di Kemendikbud telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020. Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya," disampaikan Mendikbud, di Jakarta, Selasa (24/03).

Dijelaskan Nadiem, dengan dibatalkannya UN, keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Kita juga sudah tau bahwa Ujian Nasional bukanlah syarat kelulusan ataupun untuk seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengikuti UU Sisdiknas (sistem pendidikan nasional), evaluasi itu ada di guru, dan kelulusan ada di sekolah," ujarnya.

Mendikbud menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah berusaha mempersiapkan dan mengawal UN agar terlaksana dengan baik. Jajaran Kemendikbud mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Kepala Dinas Pendidikan, ratusan ribu proktor dan teknisi, ribuan tenaga helpdesk, serta jutaan siswa yang telah bekerja keras mempersiapkan terselenggaranya Ujian Nasional," tuturnya.

Sementara itu, Mendikbud juga menjelaskan mengenai mekanisme Ujian Sekolah, bahwa ujian atau tes yang yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilakukan sebelum terbitnya edaran ini. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan (1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; (2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan (3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Adapun kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan (a) Ujian Akhir Semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya edaran ini; (b) UAS untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

"Baik Ujian Sekolah maupun Ujian Akhir Semester dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh," terang Nadiem.

Terkait belajar dari rumah. Mendikbud menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan (daring)/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. "Kami ingin mengajurkan bagi daerah yang sudah melakukan belajar dari rumah agar dipastikan gurunya juga mengajar dari rumah untuk menjaga keamanan guru, itu sangat penting," pesan Nadiem.

Pembelajaran daring/jarak jauh difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai virus korona dan wabah Covid-19. Adapun aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk dalam hal kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif. "Walaupun banyak sekolah menerapkan belajar dari rumah, bukan berarti gurunya hanya memberikan pekerjaan saja kepada muridnya. Tetapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu muridnya dalam mengerjakan tugasnya. Mohon walaupun bekerja dari rumah, mohon siswa-siswa kita juga dibimbing," jelas Mendikbud.

"Kami sedang dan terus melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan telekomunikasi untuk memberikan subsidi data bagi siswa dan guru yang melakukan pembelajaran daring," imbuhnya.

Menyoal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020, Mendikbud meminta agar Dinas Pendidikan dan sekolah dapat menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah. Kemudian, PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan (1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau (2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah.

Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan bahwa Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud akan memberikan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dalam Petunjuk Teknis (juknis) Pengelolaan Dana BOS/BOP diperbolehkan untuk membeli barang sesuai kebutuhan, termasuk untuk membiayai keperluan untuk pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat-alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, masker, serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

"Surat Edaran ini kami sampaikan kepada para Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan," pungkas Mendikbud.

 

 

 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19         

Download

Jakarta, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dipastikan negatif Coronavirus Disease (Covid-19). Kepastian tersebut diperoleh setelah Mendikbud menjalani serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta.

Mendikbud kembali menegaskan kendati tidak memiliki gejala, masyarakat yang tampak sehat dapat menjadi carrier (agen pembawa) dan dapat menularkan kepada orang lain dengan tingkat kesehatan yang kurang memadai. Oleh karenanya, tetap berada di rumah dan mengerjakan seluruh aktivitas pekerjaan, belajar, dan beribadah dari rumah adalah langkah terbaik. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu pembatasan sosial atau social distancing untuk sementara waktu.

“Bagi yang saat ini betul-betul tidak dapat beraktivitas dari rumah, saya paham betul ini situasi yang sulit, mari terapkan kedisiplinan yang tinggi dalam menjaga kesehatan, termasuk juga untuk masyarakat yang tidak terpengaruh Covid-19,” disampaikan Mendikbud di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Menurut Mendikbud, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia masyarakat terutama yang berada di daerah terdampak Covid-19 diimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah selama masa tanggap darurat bencana Covid-19 diberlakukan. “Covid-19 adalah virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah kita akan menyelamatkan lebih banyak nyawa,” ungkapnya.

Saat ini, Mendikbud bekerja dari rumah dan menjalankan koordinasi serta rapat-rapat secara virtual melalui video konferensi dan telepon. Termasuk, mengikuti beberapa kali sidang kabinet yang dipimpin Presiden. "Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalankan tugas, pekerjaan, dan rapat-rapat koordinasi dari rumah menggunakan berbagai teknologi konferensi yang telah tersedia untuk sementara waktu menjalankan social distancing atau pembatasan interaksi," imbuh Mendikbud.

Sebelumnya, Kemendikbud telah menerbitkan beberapa surat edaran mengenai terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Di antaranya adalah Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan. Ada pula Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Daring selama Masa Tanggap Darurat Bencana Covid-19.

Sejak Senin,16 Maret 2020, Kemendikbud telah memberlakukan bekerja dari rumah (working from home) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan kantor pusat. Adapun untuk pembelajaran daring di sekolah dan universitas, Kemendikbud telah menggandeng berbagai mitra swasta yang menyediakan teknologi pendidikan.

Hingga Kamis, 19 Maret 2020, terdapat 12 mitra swasta yang telah berkomitmen dan mendukung pembelajaran daring di sekolah dan kampus. Mereka adalah Cisco System Indonesia, Google Indonesia, ICANDO, IndonesiaX, Kelas Pintar, Mejakita, Microsoft, Quipper, Ruangguru, Sekolahmu, Udemy, dan Zenius.

“Mari kita bergotong royong wujudkan pembelajaran daring di rumah terutama untuk wilayah yang terdampak Covid-19,” tutup Mendikbud.

Pemerintah telah menyusun protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran virus corona (COVID-19). Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Kesehatan, menyusun pedoman utama tersebut sehingga mudah diimplementasikan oleh siapapun.

“Hari ini, protokol tersebut kita publikasikan.  Lima protokol yang diluncurkan ini sifatnya memperkuat protokol yang sudah ada. Harapannya, publik bisa memahami dan bisa melaksanakannya bersama-sama dengan pemerintah, ,” papar Kepala Staf Kepresiden RI, Dr. Moeldoko pada acara Konferensi Pers Publikasi Protokol Penanganan COVID-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara Jumat, 6 Maret 2020.

Protokol yang diterbikan  yaitu Protokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol Area Pendidikan , dan Protokol Area Publik dan Transportasi. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Selengkapnya

Wednesday, 22 January 2020 07:17

Revisi POS UN 2019/2020, Jadwal dan Sistem Ujian Tidak Berubah

Written by

Jakarta, Kemendikbud – Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berlangsung dua bulan lagi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyampaikan perubahan pada Prosedur Operasional Standar (POS) UN Tahun Pelajaran 2019/2020. BSNP menegaskan, perubahan tersebut tidak terkait sistem dan jadwal UN, namun lebih kepada nomenklatur dan pengaturan pelaksanaan.

Dengan berlakunya POS UN yang baru, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BSNP Nomor 0053/P/BSNP/2020, maka POS UN yang lama, sebagaimana tertuang dalam Peraturan BSNP Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019 dicabut dan tidak berlaku lagi. Sosialisasi terhadap perubahan POS UN tersebut disampaikan oleh Ketua BSNP, Abdul Mu’ti, bersama para anggota BSNP periode 2019-2023 di hadapan para awak media di Kantor BSNP, Cipete, Jakarta, Selasa pagi (21/1/2020).

Adanya perubahan nomenklatur dalam POS UN merupakan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan tata kelola yang terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Anggota BSNP Hamid Muhammad menegaskan, adanya perubahan nomenklatur tidak akan berpengaruh banyak dalam konteks pelaksanaan UN. “Yang terpengaruh adalah program (kementerian),” ujarnya.

Pada pengaturan pelaksanaan, anggota BSNP Bambang Suryadi menjelaskan, salah satu perubahan terletak pada Ujian Nasional Perbaikan (UNP) yang kini menjadi Ujian Nasional Ulangan (UNU). “Perubahan mencakup persyaratan peserta, yang tadinya hanya dapat diikuti peserta dari SMA/MA, SMK/MAK, dan Program Paket C/Ulya, sekarang dapat diikuti mulai dari SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK sederajat, serta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C/Ulya,” tutur Bambang.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta UNU adalah mereka yang merupakan peserta UN Tahun Pelajaran 2019/2020 yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN utama atau UN susulan karena alasan teknis dan/atau akademis, disertai bukti yang sah. Peserta UN berhak untuk mengikuti UNU hanya satu kali dalam tahun yang sama.
 
Bambang menambahkan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di luar negeri pun kini diberi keleluasaan dalam hal waktu pelaksanaan ujian, mengingat kompleksitas pelaksanaan ujian Program Paket B dan C di masing-masing negara. Kompleksitas yang terjadi biasanya meliputi waktu libur Tenaga Kerja Indonesia yang berbeda di setiap negara. “PKBM di luar negeri bisa berkoordinasi dengan Puspendik (kini Pusat Asesmen dan Pembelajaran) untuk waktu pelaksanaan,” ujar Bambang.
 
Mengenai sistem pelaksanaan UN, sekretaris BSNP Arifin Junaidi mengatakan, sebagian besar sekolah tetap akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), meskipun hingga kini masih ada satuan pendidikan yang mengajukan untuk dapat melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Pensil dan Kertas (UNKP). “Yang mengajukan UNKP sampai saat ini hanya yang berasal dari pendidikan kesetaraan, yakni dari Lembaga Permasyarakatan,” pungkas Arif. POS UN Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat diunduh di laman http://bsnp-indonesia.org.

Pos UN

Page 1 of 3