Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (135)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Monday, 28 May 2018 21:05

Bimtek Fasda Sekolah Model 2018

Written by

Pontianak - Salah satu implementasi tugas LPMP adalah mengembangkan mutu pendidikan melalui sekolah model berbasis 8 SNP. Sekolah model merupakan sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan dalam rangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri. Sebagai langkah awal bagi pengembangan sekolah model adalah dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah (Fasda) Sekolah Model Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Tujuan kegiatan bimtek fasda sekolah model ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada calon fasilitator daerah sekolah model sehingga mampu memfasilitasi pendampingan penjaminan mutu di sekolah model. Sebelum di laksanakan kegiatan bimtek ini, terlebih dahulu telah di lakukan proses rekruitmen Fasda. Proses rekruitmen di mulai tanggal 19 Februari s.d  2 Maret 2018. Pada proses ini pelamar calon Fasda mengirimkan persyaratan berkas ke sekretariat rekruitmen Fasilitator Daerah ( Fasda). Kemudian di lakukan proses seleksi berkas dan hasil seleksi di umumkan pada tanggal 16 Maret 2018. Dari hasil seleksi tersebut, maka ditetapkanlah 56 orang fasda yang akan mendampingi sekolah model dalam menerapkan SPMI di sekolahnya.

Bimtek Penyegaran Fasilitator Daerah ( Fasda) sekolah model di laksanakan pada tanggal 22 s.d 25 Mei 2018 di hotel Gajahmada Pontianak.  Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk presentasi, diskusi, kerja kelompok dan praktek memfasilitasi untuk menghasilkan fasilitator daerah yang memahami konsep sekolah model. Adapun jumlah fasda yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 56 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah, pengawas sekolah di lingkungan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  dan widyaiswara serta staf LPMP Kalimantan Barat. Para fasda tersebut nantinya akan mendampingi 224 sekolah model di provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri di sekolahnya.

Pontianak - Tahun 2018 LPMP Kalimantan Barat mendapat amanah dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah dan LPPKS Indonesia  untuk  melaksanakan kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Mempawah, sesuai Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 melalui APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2018.

LPMP Kalimantan Barat sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah di provinsi telah menjadi mitra kerja LPPKS sejak tahun 2010. Kedudukan LPMP di setiap provinsi merupakan kekuatan besar bagi LPPKS untuk melakukan percepatan pencapaian jumlah Kepala Sekolah yang ber NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah).

Proses rekrutmen calon Kepala Sekolah/Madrasah di laksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah didasarkan pada analisis proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah/Madrasah untuk dua tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar kabupaten/kota memiliki jumlah calon Kepala Sekolah/Madrasah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan formasi.

Proses rekutmen ini merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup seleksi dan diklat In Service Learning 1. Seleksi calon dilaksanakan menjadi 2 tahap yaitu seleksi adminsitrasi dan seleksi substansi. Sedangkan diklat In Service 1 dilaksanakan setelah calon peserta dinyatakan lulus atau layak setelah melalui tahapan seleksi administratif  dan seleksi

Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah/Madrasah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi administratif dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah melalui panitia seleksi yang telah di tunjuk dan ditetapkan dan menghasilkan sejumlah 49 (empat puluh sembilan) guru terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) guru jenjang Sekolah Dasar dan 10 (sepuluh) guru jenjang SMP yang telah dinyatakan layak untuk mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya yaitu seleksi substansi.  

Seleksi substansi dilaksanakan untuk memperoleh guru potensial yang memenuhi persyaratan administratif sebagai calon kepala sekolah. Seleksi Substansi dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan serta penguasaan awal terhadap Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seleksi dilakukan melalui Penilaian Potensi Kepemimpinan (PPK).

Pelaksanaan kegiatan Diklat In Service Learning 1 Calon Kepala Sekolah Kabupaten Mempawah diselenggarakan selama 7 hari pada tanggal 20 - 26 September 2018  di Wisma Chandramidi Kabupaten Mempawah. Kegiatan diselenggarakan dengan baik dan lancar. Para peserta merupakan calon kepala sekolah yang dinyatakan layak dalam seleksi substansi. Pesertanya berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian 14 orang perempuan dan 22 orang laki-laki (29 peserta jenjang SD dan 7 peserta jenjang SMP) sesuai dengan kriteria Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.

Diklat In Service Learning 1 merupakan salah satu upaya untuk membekali calon Kepala Sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi yang relevan. Oleh karena itu proses pengembangan proses pembelajaran diklat In Service Learning 1 di fokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Kepala Sekolah dengan sejumlah materi yang relevan dengan kompetensi kepala sekolah.

Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan acara penutupan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah  Bapak Firman Juli Purnama S,Sos, M.Si dan di hadiri oleh Kepala LPMP Kalimantan Barat Bapak Drs. Aristo Rahadi, M.Pd. Kemitraan ini merupakan silaturahmi perdana bagi Bapak Aristo Rahadi sejak beliau di lantik menjadi Kepala LPMP Kalimantan Barat di bulan April 2018.

Pada kesempatan tersebut Bapak Firman Juli Purnama  memperkenalkan jajaran pejabat di Instansi yang beliau pimpim kepada Kepala LPMP Kalimantan Barat. Ada satu hal yang paling berkesan di acara penutupan ini  baik Bapak  Aristo Rahadi dan Bapak firman sama-sama memberikan  pernyataan inspiratif kepada para peserta.

Kepala LPMP Kalimantan Barat beramanat bahwa Kepala Sekolah yang tangguh adalah Kepala sekolah yang  apabila ditempatkan di tempat yang berlumpur sekalipun dia akan mampu untuk tetap dan terus bisa “tumbuh”. Pesan ini bermakna bahwa apabila kepala sekolah di tempatkan di sekolah yang kondisinya carut marut sekali pun dia akan mampu membenahi dan menjadikan sekolah yang berkualitas. Sementara Kadis Dikpora dan Pariwisata kabupaten Mempawah beramanat tentang keterbatasan yang kita miliki bukan berarti kita tidak mampu untuk berkarya akan tetapi berusaha dan berdoa.

Selamat kepada para calon kepala sekolah terpilih. Jadilah inspirasi pendidikan Indonesia tanpa pamrih.

Jakarta, Kemendikbud --- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengatakan, inovasi layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) harus ditingkatkan. ULT di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) juga harus dapat merespons isu yang berkembang di masyarakat.  

“Keberadaan ULT diperlukan untuk mengontrol isu dan meminimalisir dampak negatif dari isu tersebut," ujar Sesjen Kemendikbud Didik Suhardi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kajian Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di LPMP, di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Didik menambahkan, ULT seharusnya tidak hanya sekadar menampung permasalahan yang disampaikan masyarakat, namun juga mampu berperan menangkal isu negatif yang bisa berpengaruh terhadap Kemendikbud.

Seiring dengan penilaian pelaksanaan layanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menilai layanan di tingkat UPT, maka UPT wajib meningkatkan inovasinya. Tidak hanya sekadar peningkatan sarana dan prasarana, namun juga pola pikir, semangat dan kinerja petugas layanannya.

"Inovasi layanan merupakan indikator positif dalam peningkatan kinerja. Hasil evaluasi yang baik terhadap peningkatan kinerja, muaranya adalah kenaikan tunjangan kinerja. Artinya, kenaikan tunjangan kinerja berkorelasi positif dengan kualitas kinerja," kata Didik.

Ia mencontohkan layanan di Kepolisian RI (Polri) yang dirasakan telah meningkat secara signifikan. Berangkat dari hal tersebut, Didik pun memotivasi peserta yang hadir dalam rakor untuk bergerak memberikan layanan yang semakin baik dengan menggagas sebuah kompetisi “Lomba ULT Terbaik”.  Menurut Didik, hadiah untuk lomba tersebut sbeaiknya berupa barang yang dapat digunakan unit kerja tersebut untuk mendukung operasional ULT, seperti kamera.

“Salam ULT, melayani dengan sepenuh hati,” ujar Didik kepada para perwakilan LPMP dari seluruh Indonesia. Rapat Koordinasi Kajian Layanan Terpadu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di LPMP diikuti lebih dari 40 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Setiap LPMP mengirimkan perwakilan minimal satu orang untuk mengikuti rakor tersebut. Rakor berlangsung selama satu hari penuh pada Kamis, 27 September 2018.

Pontianak - Pelaksanaan kurikulum 2013 telah memasuki proses implementasi di satuan pendidikan sasaran tahun 2018. Berbagai permasalahan tak lepas dalam Implementasi kurikulum 2013 ini. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 di sekolah sasaran.
Sebagai langkah awal persiapan sebelum dilakukannya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Kurikulum 2013 di Induk Klaster dilakukanlah kegiatan Review Instrumen Monev Implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan ini melibatkan Widyaiswara LPMP Kalimantan Barat dan beberapa Instruktur Kurikulum 2013 Tingkat Provinsi dari Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Waktu Pelaksanaan selama 1 Hari  yaitu pada 26 September 2018.
Produk yang akan dihasilkan dari kegiatan ada dua. Pertama adalah instrumen dan aplikasi monev, digunakan untuk pengumpulan Data Monitoring Implementasi K-13 di Induk Klaster yang dilengkapi dengan aplikasi pengolahan data. Produk yang kedua adalah bahan penguatan yang akan digunakan petugas monev pada saat memberi penguatan kepada Guru yang mengimplementasi K-13 terkait dengan permasalahan yang dialami.
Monev akan dilaksanakan selama dua hari dengan rincian hari pertama akan dilakukan Review Dokumen Program dan RPP Guru oleh petugas monev. Setelah itu dari hasil review dokumen dilakukanlah diskusi dan penguatan kepada Guru. Hari kedua petugas monev akan melakukan observasi di Kelas Melihat Guru Mengajar di Kelas Berdasarkan Instrumen Supervisi dan dilanjutkan dengan Penguatan Kembali/ Feed Back Pembelajaran.

Jakarta, Kemendikbud --- Sebagai upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom), bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyalurkan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan arahan pada saat penyerahan bantuan di Gedung A Kantor Kemendikbud, Jakarta (21/9/2018).
 
Mendikbud mengatakan bahwa Kemendikbud membangun sekolah 3T dengan berbagai aktivasi. “Sebagai perwujudan nawa cita, Pak Presiden meminta Kemendikbud membangun Indonesia ini, membangun sekolah sektor pendidikan dari pinggiran. Maka dari itu, Kemendikbud membangun sekolah 3T melalui berbagai aktivasi, antara lain adalah media kemanfaatan yang berbasis online (daring), media perangkat TIK, dan memberikan pelajaran untuk guru yang mengajar di sekolah-sekolah khusus,” jelasnya.
 
Ia lanjut menegaskan mengenai komitmen Kemendikbud tentang pemerataan pendidikan yang berkualitas. “Saya ingin membuat kebijakan di pendidikan kita. Di Papua, di Maluku Utara, dan garis dalam kan perlu ada subsidi, kalo pendekatan itu tidak segera diubah di sektor pendidikan, maka kita tidak akan mungkin segera menciptakan suasana apa yang dinasihati pemerintah kerja, yaitu pemerataan yang berkualitas. Kita merata sudah, tapi kualitasnya yang belum merata. Tidak hanya merata akses tapi kualitasnya,” ujarnya.
 
Pada acara penyerahan ini, peserta yang berasal dari daerah 3T, juga diberikan bimbingat teknis tentang bagaimana memanfaatkan bantuan, terutama untuk kegiatan belajar mengajar. “Hari ini para peserta akan diberikan materi yang terkait dengan bagaimana memanfaatkan TIK termasuk juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di Kementerian termasuk Rumah Belajar,” kata Sekretaris Jenderal (Setjen) Kemendikbud Didik Suhardi.
 
Ia berharap sekolah-sekolah bisa memanfaatkan Rumah Belajar dengan sebaik-baiknya dan pemerataan pendidikan bisa diwujudkan. “Beberapa kabupaten kota sudah mulai melakukan kerja sama untuk memanfaatkan (aplikasi) Rumah Belajar ini. Kami selalu menyosialisasikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya pada sekolah-sekolah. Apa yang ada di Pustekkom dan apa yang ada di kementerian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga semangat kita bahwa pemerataan pendidikan yang berkualitas betul-betul kita bisa wujudkan,” ujarnya.
 
Bantuan TIK yang diberikan terdiri dari perangkat TIK penunjang belajar di kelas. Dimana Kemendikbud membantu untuk peralatan TIK dan softwarenya sedangkan Kominfo membantu jaringannya. Pada kesempatan kali ini, Pustekkom menghadirkan perwakilan sekolah dari Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).