Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (166)

Kumpulan Berita dan Artikel yang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan

Pontianak, LPMP Kalimantan Barat - Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah.

Untuk membantu satuan pendidikan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka LPMP Kalimantan Barat berusaha memfasilitasi sekolah dalam pelaksanaan SPMI melalui Program Sekolah binaan dan sekolah rujukan. Jumlah Sekolah binaan 280 sekolah dan 15 sekolah rujukan yang berada di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Setiap Kabupaten/Kota memiliki 20 sekolah binaan yang terdiri dari 11 SD, 7 SMP, 2 SMA dan 1 sekolah rujukan.

Program sekolah binaan ini sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 Sekolah binaan mendapatkan pendampingan dari LPMP sebanyak 3 kali secara daring, dengan fokus pendampingan pada : 1. SPMI dan RKAS, 2. Pengelolaan pembelajaran, 3. Penilaian, dengan memperhatikan Kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar dan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi covid 19. Setelah pelaksanaan pendampingan, LPMP Kalimantan Barat berinisiatif untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai pendampingan yang telah dilaksanakan.

Kegiatan monev ini dilaksanakan sebanyak 3 tahap, setelah pelaksanaan pendampingan kepada sekolah binaan dan sekolah rujukan. Monev tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 secara daring melalui Zoom Meeting. Pada kegiatan ini, narasumber yang terdiri dari Widyaiswara dan Pengembang Teknologi Pembelajaran LPMP Kalimantan Barat memonitoring pelaksanaan pendampingan yang telah dilaksanakan oleh sekolah serta memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada sekolah dalam melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui siklus SPMI pada masa pandemic covid 19.

Kegiatan ini disambut baik oleh sekolah binaan dan sekolah rujukan, bahkan beberapa sekolah imbas juga ikut bergabung dengan sekolah binaan dalam kegiatan ini.   Sekolah Binaan dan sekolah rujukan memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada 3 (tiga) sekolah di sekitarnya.

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan SNP.

Sejalan dengan hal tersebut, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan secara sistemik, bertahap, dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang pada satuan pendidikan secara mandiri.

Penjaminan Mutu Pendidikan mengacu kepada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah. Pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan".

Penjaminan Mutu Pendidikan bertujuan untuk mencapai 8 (delapan) Standar Nasional (SNP) yang meliputi: (1) Standar Kelulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. 

Namun pada tahun 2020 dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang terdampak oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjamin mutu pendidikan tetap berjalan dengan baik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang berisi beberapa kebijakan yang diambil selama Pandemi Covid-19.  Pemerintah lebih memproritaskan kesehatan anak-anak dengan tetap memperhatikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. 

Berbagai kebijakan yang diambil bertujuan agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan. Pengelolaan kurikulum yang dikomandoi oleh kepala sekolah dan skenario pembelajaran yang disusun oleh guru disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bersifat dinamis dan harus siap dengan berbagai perubahan zaman.

Kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LPMP Kalimantan Barat merupakan momentum untuk mensosialisasikan berbagai informasi dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibidang penjaminan mutu di daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 melalui daring bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan penjaminan mutu pendidikan selama masa pandemi Covid-19, implementasi penjaminan mutu pendidikan selama masa pandemi Covid-19 di provinsi Kalimantan Barat, protokol pencegahan Covid-19 di tingkat satuan pendidikan dan kebijakan Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, M.Sc.Ph.D. Dalam sambutannya Plt. Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen mengungkapkan dalam masa pandemi Covid-19 mutu pendidikan dikhawatirkan dapat menurun bahkan secara global, untuk itu  seluruh stakeholder dan satuan pendidikan diharapkan dapat menjaga agar mutu pendidikan di daerah dapat berjalan dengan baik.  Para guru diharapkan dapat mempersiapkan rencana pembelajaran secara baik selama masa pandemi Covid-19 ini dan sekolah tidak melaksanakan masa pengenalan sekolah secara luring. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan kabupaten kota diharapkan juga dapat memastikan agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan.

 Kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si dalam pemaparannya menyatakan bahwa salah satu tantangan penjaminan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 adalah diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) / Belajar Dari Rumah (BDR) sebagai konsekuensi pemberlakuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu maka mutu pendidikan dikhawatirkan dapat menurun (bahkan secara global) karena PJJ belum dapat dipastikan mampu menjadi model pembelajaran yang efektif berdasarkan data UNESCO tahun 2020. Kebijakan Merdeka Belajar yang menghendaki sebuah gerakan memiliki potensi besar untuk mendorong adaptasi kebiasaan belajar baru. Diperlukan adaptasi dan pendekatan (darurat) penjaminan mutu pendidikan yang dapat memotret kondisi aktual mutu pendidikan, memberikan rekomendasi mitigasi dampak bencana secara tepat, dan melakukan fasilitasi untuk mengurangi dampak penurunan mutu pendidikan secara lebih tepat.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, pengawas sekolah dan kepala sekolah di Kalimantan Barat.

Jam Jam Muzaki,  salah seorang Tim Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pada masa pandemi Covid-19 sekolah pada zona “kuning”, “oranye”, dan “merah” dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) / (PJJ) sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sesjen No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Sementara sekolah di daerah zona “hijau” dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di satuan pendidikan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. (*ds*)

Pontianak,22/07/2020 - LPMP Kalbar- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan YME.
Pelantikan melalui video conference dengan aplikasi Zoom yang diikuti dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di Provinsi Kalimantan Barat adapun Pejabat Fungsional yang dilantik sebanyak 6 orang, LPMP Kalimantan Barat (3 orang), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat (1 orang), Balai Bahasa Kalimantan Barat (1 orang), Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat (1 orang).

Video Pelantikan

 

 

 

Pontianak,15/07/2020 - LPMP Kalbar - Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Tujuan SPMPDM adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu dibedakan menjadi sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI)

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka LPMP Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi SPMPDM kepada Pemerintah Daerah secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, anggota Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dan Koordinator Pengawas.  Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan Narasumber Kepala LPMP Kalimantan Barat Bapak Asep Sukmayadi, S.Ip, M.SI, Kasi FPMP Ibu Suprapti, M.Pd dan Widyaiswara LPMP Ibu DR. Herlina, SE, M.Pd dan Bapak Suhendri, S.Pd, M.Sc.

Kegiatan ini bertujuan untuk  mensosialisasikan SPMPDM dan Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPME yang sangat penting dimasa Covid 19 dengan memperhatikan kebijakan Mendikbud tentang pokok-pokok kebijakan merdeka belajar dan Kebijakan LPMP Kalimantan Barat yang akan bersinergi dengan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPMPDM.

Pada kegiatan ini LPMP Kalimantan Barat juga menyampaikan data hasil pemetaan, supervisi dan fasilitasi pada sekolah binaan di 14 Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan pada tahun 2016-2019 berdasarkan capaian pada Rapor  Mutu sekolah. Data Rapor Mutu satuan pendidikan diharapkan dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sehingga diharapkan pada tahun 2024 seluruh satuan pendidikan dapat mengimplementasikan SPMI agar standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

sumber : http://dikdasmen.kemdikbud.go.id

Page 1 of 34