Tuesday, 07 July 2020 06:34

Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Written by ayy
Rate this item
(0 votes)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan SNP.

Sejalan dengan hal tersebut, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan secara sistemik, bertahap, dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang pada satuan pendidikan secara mandiri.

Penjaminan Mutu Pendidikan mengacu kepada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah. Pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan".

Penjaminan Mutu Pendidikan bertujuan untuk mencapai 8 (delapan) Standar Nasional (SNP) yang meliputi: (1) Standar Kelulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. 

Namun pada tahun 2020 dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang terdampak oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjamin mutu pendidikan tetap berjalan dengan baik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang berisi beberapa kebijakan yang diambil selama Pandemi Covid-19.  Pemerintah lebih memproritaskan kesehatan anak-anak dengan tetap memperhatikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. 

Berbagai kebijakan yang diambil bertujuan agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan pendidikan. Pengelolaan kurikulum yang dikomandoi oleh kepala sekolah dan skenario pembelajaran yang disusun oleh guru disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bersifat dinamis dan harus siap dengan berbagai perubahan zaman.

Kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 yang diselenggarakan oleh LPMP Kalimantan Barat merupakan momentum untuk mensosialisasikan berbagai informasi dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibidang penjaminan mutu di daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 melalui daring bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan penjaminan mutu pendidikan selama masa pandemi Covid-19, implementasi penjaminan mutu pendidikan selama masa pandemi Covid-19 di provinsi Kalimantan Barat, protokol pencegahan Covid-19 di tingkat satuan pendidikan dan kebijakan Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, M.Sc.Ph.D. Dalam sambutannya Plt. Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen mengungkapkan dalam masa pandemi Covid-19 mutu pendidikan dikhawatirkan dapat menurun bahkan secara global, untuk itu  seluruh stakeholder dan satuan pendidikan diharapkan dapat menjaga agar mutu pendidikan di daerah dapat berjalan dengan baik.  Para guru diharapkan dapat mempersiapkan rencana pembelajaran secara baik selama masa pandemi Covid-19 ini dan sekolah tidak melaksanakan masa pengenalan sekolah secara luring. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan kabupaten kota diharapkan juga dapat memastikan agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan.

 Kepala LPMP Kalimantan Barat, Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si dalam pemaparannya menyatakan bahwa salah satu tantangan penjaminan mutu pendidikan pada masa pandemi Covid-19 adalah diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) / Belajar Dari Rumah (BDR) sebagai konsekuensi pemberlakuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu maka mutu pendidikan dikhawatirkan dapat menurun (bahkan secara global) karena PJJ belum dapat dipastikan mampu menjadi model pembelajaran yang efektif berdasarkan data UNESCO tahun 2020. Kebijakan Merdeka Belajar yang menghendaki sebuah gerakan memiliki potensi besar untuk mendorong adaptasi kebiasaan belajar baru. Diperlukan adaptasi dan pendekatan (darurat) penjaminan mutu pendidikan yang dapat memotret kondisi aktual mutu pendidikan, memberikan rekomendasi mitigasi dampak bencana secara tepat, dan melakukan fasilitasi untuk mengurangi dampak penurunan mutu pendidikan secara lebih tepat.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, pengawas sekolah dan kepala sekolah di Kalimantan Barat.

Jam Jam Muzaki,  salah seorang Tim Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pada masa pandemi Covid-19 sekolah pada zona “kuning”, “oranye”, dan “merah” dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) / (PJJ) sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sesjen No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Sementara sekolah di daerah zona “hijau” dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di satuan pendidikan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. (*ds*)

Read 727 times